Ali FaisalKolomTerkini

Ali Faisal: Pilkada Aokigahara

Oleh : Ali Faisal

Ketidaktertarikan para pesohor, tokoh-aktor politik, pemilik sumber daya di daerah  dalam kandidasi pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tahun ini, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten kiranya dapat mengusik penikmat demokrasi substansif, sedemikian KLB-kah wabah apatisme terhadap proses demokrasi di arasy lokal atau sebentuk ketakutan luar biasa, sehingga para “petarung” mengalah sebelum bertanding, atau boleh jadi kondisi ini diciptakan oleh para petahana 4L (Lo lagi, Lo lagi) yang begitu kuat mengangkangi “dunia persilatan” pilkada, dan praduga pamungkasnya adalah kegagalan parpol dalam melahirkan kader-kader internal yang disiapkan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, kader-kader partai yang tempa-besarkan melalui pendidikan politik yang matang dan berkeadaban, kegagalan dalam hal sebagai kader yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di daerah. Kiranya, parpol telah gagal menjadi ibu kandung yang baik lagi bijaksana dalam melahir-urus-besarkan anaknya sendiri.

Tulisan ini dibuat pada sebuah tempat pendaftaran Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, hari kedua sejak lembaga ini membuka pendaftaran sebagaimana amanat PKPU Nomor 3 tahun 2017. Sebuah tempat pendaftaran yang telah didesain oleh KPU Kabupaten Tangerang, dengan standar SOP yang telah dirancang, mulai dari pintu masuk lalu disambut oleh tabuhan rebana dengan iringan shalawat badar, kemudian para bakal calon diarahkan masuk ke sebuah ruang yang telah disediakan untuk proses penyerahan berbagai persyaratan calon maupun pencalonan.

Sekira sampai pada pukul 15.30 saya bersama anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tangerang masih berada ditempat itu, sampai kemudian ada informasi yang valid bahwa dapat dipastikan dihari kedua pendaftaran tidak ada satupun pasangan bakal calon yang akan mendaftar. “besok (hari ini) dihari pendaftaran terakhir, sekitar jam 14.00 akan datang satu pasangan bakal calon untuk mendaftar” demikian penjelasan dari salah satu komisioner KPU. Kecuali di Kota Serang yang pada hari kedua terdapat satu bakal calon perseorangan yang mendaftar, sisanya di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang belum ada yang mendaftarkan diri.

Pilkada di daerah Provinsi Banten sejatinya adalah ruang dimana masyarakat disuguhkan oleh beragam visi dan misi dari banyak bakal calon yang berasal dari para tokoh terbaiknya, apakah tokoh yang dilahirkan secara alamiah oleh seleksi sosial di masyarakat, yang oleh karena ketokohannya itu kemudian masyarakat mendukung dan mempercayainya untuk menjadi salah satu kandidat dalam bursa pilkada langsung melalui jalur perseorangan, atau tokoh yang dikader sacara sistematis, terprogram dan terencana melalui pendidikan politik yang dibangun oleh parpol yang hasilnya ditawarkan ke masyarakat dalam kandidasi pemilihan Bupati dan atau Walikota atas dukungan parpol.

Berdasarkan pantauan dan mendasari informasi yang dapat dipercaya hingga injury time waktu pendaftaran perhelatan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di empat daerah di Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018, kemungkinan akan memunculkan sejarah yang fenomenal, bagaimana tidak, sekali lagi kecuali di Kota Serang yang relatif lebih dinamis karena kemungkinan diikuti oleh satu pasangan calon perseorangan dan tiga pasangan yang diusung koalisi parpol, kebalikannya, pilkada di tiga daerah yaitu kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dapat dipastikan hanya akan diikuti oleh calon tunggal. Maka, didaerah ini bisa dikatakan telah mengalami “paceklik” figur dan defisit tokoh.

Melawan Kotak Kosong

Sejak dilaksanakan pilkada langsung, ini kali pertama terjadi pasangan calon Bupati dan Walikota di Provinsi Banten melawan kotak kosong, meskipun dulu pada saat pelaksanaan pilkada 2015 hampir terjadi pasangan tunggal tapi kemudian ada lawan dari  pasangan dari jalur perseorangan. Dalam hitungan kasar dari jumlah kursi di DPRD dan sebaran kekuatan tokoh non parpol di setiap kabupaten dan kota, awalnya diperkirakan pilkada 2018 ini akan meriah dan berhasil “memanggungkan” banyak calon.

Berdasarkan pasal 40 (1) UU Nomor 10 tahun 2016 dan ditegaskan pula oleh Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 dalam pasal 5 (2)  parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi jumlah perolehan perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Artinya, sesiapa yang akan maju menjadi bakal calon dalam pilkada yang daerahnya memiliki 50 jumlah kursi di DPRD, maka ia hanya butuh 10 kursi DPRD sebagai batas minimal, kalau mau dibagi secara ekstrem dari jumlah kursi yang tersedia akan memunculkan lima pasangan calon kepala daerah setiap kabupaten/kota, namun tentu tidak bisa disederhanakan seperti itu mengingat irisan kepentingan, “ideologi” dan garis fatsun parpol yang sentralistis. Berdasarkan perhitungan sporadis dari 50 kursi jika dibagi  5 akan menghasilkan 5 pasangan calon, jika perhitungan ini mengalami kesulitan misalnya, masih memungkinkan kiranya untuk menjadi tiga pasangan calon, atau sekurang-kurangnya diikuti oleh dua pasangan calon dari parpol ditambah minimal satu pasangan calon perseorangan, sehingga alhasil masing-masing daerah memiliki minimal tiga pasangan calon, dari tiga pasangan tersebut masyarakat bisa dengan leluasa mempelajari dari berbagai sudut pandang, membandingkan antara satu dengan lainnya dan lalu menentukan pilihannya melalui ijtihad elektoral yang sangat konstitusional.

Berikut adalah gambaran calon Bupati dan Walikota tanpa lawan beserta sebaran parpol pendukungnya. Pilkada Kota Tangerang kemungkinan besar hanya akan memunculkan pasangan Arief R. Wismansyah dan Sachrudin dengan dukungan 10 parpol terdiri dari Nasdem 2 kursi, PAN 4 kursi, Demokrat 5 kursi, Gerinda 6 kursi, PKS 4 kursi, PKB 5 kursi, PPP 5 kursi, Golkar 6 kursi, PDIP 10 kursi dan Hanura 3 kursi total 50 kursi.

Kabupaten Tangerang kemungkinan juga hanya akan memunculkan pasangan calon Ahmed Zaki Iskandar dan Mad Romli yang didukung oleh 12 parpol, terdiri dari partai Nasdem 4 kursi, PAN 4 kursi, Demokrat 6 kursi, Gerinrda 5 kursi, PKS 2 kursi, PKB 4 kursi, PPP 6 kursi, Golkar 7 kursi, PDIP 7 kursi, Hanura 3 kursi, PKPI 1 kursi dan PBB 1 kursi. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Lebak pasangan calon Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi akan melenggang dengan dukungan 10 parpol, terdiri dari Nasdem 6 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat 6 kursi, Gerinrda 4 kursi, PKS 5 kursi, PKB 5 kursi, PPP 4 kursi, Golkar 8 kursi, PDIP 10 kursi, dan Hanura 1 kursi.

Aokigahara dalam Pilkada?

Membaca fenomena petahana tanpa lawan seperti ini, saya teringat dengan cerita hutan Aokigahara, Aokigahara yang terletak di sebelah barat laut gunung Fuji, membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa, hutan yang tumbuh subur di atas lahan 30 kilo meter persegi, usia hutan ini diperkirakan sekitar 1200 tahun dengan lautan pepohonan yang indah dilengkapi dengan gua-gua yang dipenuhi dengan es. Akan tetapi dibalik keindahannya, hutan Aokigahara memiliki deretan fakta mistis karena hutan ini dijadikan tempat destinasi bunuh diri yang paling popular di Jepang yang memakan korban sekurang-kurangnya 100 orang tiap tahun.

Meskipun begitu, tidak semua yang mendatangi hutan Aokigahara berniat bunuh diri, ada juga yang datang untuk menikmati keindahan, namun menjadi tersesat karena menurut kepercayaan warga sana hutan itu telah dihantui oleh yurei, sebutan untuk orang yang meninggal dengan perasaan benci, marah, sedih dan dendam yang mendalam, hal itu membuat jiwa yurei tidak tenang dan merasuki pohon-pohon sehingga menyebabkan orang-orang “terjebak” dan ingin mengakhiri hidupnya.

Fenomena calon tunggal pada tiga daerah dalam pemilihan Bupati dan Walikota di wilayah Provisi Banten semoga bukan karena magis dan mistisnya pilkada, seperti hutan Aokigahara, tetapi soal mengapa pilihan parpol hanya tertuju pada satu kekuatan, tidak tersebarnya kader parpol untuk ambil bagian dalam siklus kepemimpinan dan tokoh lokal mumpuni yang tak memiliki keberanian untuk maju sebagai pasangan calon, juga harus diberikan catatan.

Suasana seperti gambaran hutan Aokigahara semoga tidak sama sekali linier dengan kondisi pilkada calon tunggal, yang dimana parpol diisi oleh para yurei, sehingga menjadi menakutkan dan membawa kesesatan, semoga bukan para petahana yang telah menciptakan “Aokigahara” dengan kekuatan “jutaan pohon” finansial sehingga menciutkan nyali, menjadikan para kompetitor merasa akan “bunuh diri” jika melawannya, atau justru kompetitor yang sama sekali tidak mau membaca peluang, tidak memiliki sikap petarung kebenaran dan me-tadabur-i keindahan parpol dan pilkada.

Akhirnya, pilkada bukanlah hutan Aokigahara, bukan tempat sesat lagi menakutkan, tempat yang harus dihindar-jauhi, oleh para tokoh dan kader politik lokal. Pilkada, bagi penikmat demokrasi substantif adalah semacam “tamasya”, menikmati anugerah pesta, atau semacam kendurian yang membahagiakan karena akan lahir jiwa, semangat, pandangan filosofis, program baru dan terbarukan bahkan wajah-wajah baru melalui proses demokrasi yang juga membahagiakan, kalian yang berasal dari rakyat, oleh kami sebagai rakyat dihantarkan  menjadi pemimpin, dan memimpinlah untuk dan atas nama rakyat.

Wallahu a’lam


Ali Faisal adalah Anggota Bawaslu Provinsi Banten


Editor : Jalaludin Ega
Tags

Artikel Terkait

Berikan Komentar