biem.co – Berdasarkan survei Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), tingkat kepuasan sektor ekonomi selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi yang terendah sejak pemerintahan SBY-JK. INDEF menilai, salah satu penyebabnya adalah kemampuan penyerapan tenaga kerja pada periode tersebut.
Ekonom INDEF, Drajad H Wibowo, dilansir merdeka.com, mengatakan, “Dalam survei tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK menjelaskan bahwa sektor ekonomi merupakan sektor tingkat kepuasan masyarakat paling rendah bila dibandingkan dengan sektor yang lainnya,” saat diskusi di Kantor INDEF, Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Jakarta, Selasa, (20/2).
Mewakili INDEF, Drajad mengatakan, pada 2015 dan 2016, rata-rata tambahan jumlah penduduk bekerja belum sampai 2 juta dan rasio penciptaan kerja tidak sampai 500 juta.
Menurutnya, “Sektor jasa menjadi penyerap terbesar dengan dua sektor kontributor terbesar yaitu sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 33,56 persen, disusul dengan sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi 32,20 persen.”
“Tercatat, rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di era ini hanya 2,12 juta per tahun, sedangkan di era SBY sebanyak 2,87 juta per tahun.” Tambahnya.
INDEF menilai rasio penciptaan lapangan kerja di era pemerintahan Jokowi-JK sebesar 426.297 penduduk untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi. Sementara di era SBY-Boediono sedikit lebih besar, yakni 467.082 penduduk.
Namun begitu, INDEF dia mengakui penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja era saat ini lebih baik dibandingkan era SBY-JK. Pada era ini, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,67 juta per tahun dengan tingkat rasio penciptaan lapangan kerja 287.062 orang untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi.
INDEF melihat, sektor yang terlihat paling merosot dalam penyerapan tenaga kerja di era Jokowi-JK adalah pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
Selama kepempinan Jokowi-JK, rata-rata penurunan jumlah tenaga kerja di sektor ini sebesar 700.624 penduduk setiap tahun. Sementara di era SBY-Boediono jumlah penurunannya 564.284 orang.
Menurut INDEF, dikutip indopremier, “Kesimpulannya, kinerja penciptaan kerja di era Jokowi-JK masih belum maksimal, masih lebih rendah dibandingkan era sebelumnya.
INDEF menyarankan, pemerintahan sekarang harus fokus untuk penciptaan lapangan kerja agar sektor ekonomi produktivitasnya naik, jangan membuat aturan yang membuat rusak sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.”
Program unggulan pemerintahan Jokowi-JK yaitu infrastruktur dinilai tidak mampu memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor ini tercatat hanya mampu memberikan penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 134.592 penduduk dengan rasio 20,47 persen per satu persen pertumbuhan ekonomi.
Jumlah ini lebih kecil dibandingkan era SBY-Boediono, di mana rata-rata penambahan mencapai 483.633 penduduk per tahun. Rasio penciptaan kerja (RPK) mencapai 63,07 persen per satu persen pertumbuhan ekonomi.
“Jadi omong kosong kalau mengatasi ketimpangan, mengatasi kemiskinan tanpa menyediakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur fisik sebagai program unggulan yang sudah berjalan selama ini belum mampu menghasilkan penambahan penduduk bekerja lebih banyak dibandingkan sebelumnya,” tutup Drajat. (EJ)
