Opini

Imron Wasi: Seleksi CPNS di Era Industri 4.0

biem.co — Setelah dicabutnya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh pemerintah memberikan angin segar bagi para anak muda dan fresh graduate.

Akhirnya, pada Senin, 11 November 2019, pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Tampaknya, seleksi CPNS 2019 ini juga turut diminati oleh berbagai kalangan dari hampir profesi yang ada di Indonesia.

Setiap seleksi penerimaan CPNS, tentu akan menjadi perhatian utama di sela-sela aktivitas warga negara yang hendak mengabdi untuk negeri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seleksi CPNS 2019 kali ini juga turut memberikan list pendaftar yang banyak, seperti yang telah dilansir oleh berbagai media mainstream, bahwa seleksi CPNS 2019 hampir mendekati 5 juta pelamar.

Berbagai interpretasi mengenai seleksi CPNS 2019 pun bermunculan di mana-mana, secara inklusif di kanal-kanal informasi. Seperti, alasan para pelamar untuk mengikuti seleksi CPNS 2019 karena berbagai dasar yang diutarakan, misalnya, untuk mencari ‘zona nyaman’. Dengan kata lain, persepsi-persepsi yang masih berkembang di Indonesia, bahwa menjadi abdi negara melalui seleksi CPNS 2019 adalah suatu bentuk untuk meraih kebahagiaan. Sebab, dengan menjadi abdi negara, dalam hal ini, PNS, maka jaminan sampai hari tua sudah menanti di depan.

Padahal, banyak mekanisme yang dilakukan untuk mengabdi kepada negara. Namun, alih-alih ingin mengabdi kepada negara melalui PNS; justru tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Dan sekadar mempunyai keinginan jadi PNS dengan label mencari ‘zona nyaman’.

Seiring dengan berkembangnya digitalisasi di era industi 4.0 ini tentu membawa tantangan sekaligus harapan bagi seluruh komponen negara untuk dapat mengoptimalkannya secara ideal. Di sisi yang lain, para pelamar yang masih mempunyai persepsi-persepsi seperti yang telah diungkap di atas, tentu akan berimplikasi pada tingkat kinerja di dalam institusi-institusi. Sebab, kapasitas, kapabilitas, dan integritas ini adalah hal yang sangat substansial dalam melaksanakan sistem reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik.

Selain itu, dengan menggunakan label ‘zona nyaman’, para pelamar yang masih memiliki persepsi ini tentu dipengaruhi oleh sosio-kultur di masyarakat. Dan hal ini tentunya bersifat absurd karena peradaban di abad XXI ini tentu berbeda tantangan yang dihadapinya.

Bahkan, ada adagium yang mengatakan bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan sebaliknya, negara besar yang akan mengalahkan negara kecil.

Selanjutnya, stigma lain yang masih berkembang dalam kompeleksitas kehidupan kita, tentu masih melekatnya pelayanan publik yang lamban di berbagai institusi, Dan ini memberikan citra buruk bagi pemerintah di tengah-tengah pidato lantang pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo menginginkan adanya reformasi birokrasi di masa jabatannya yang kedua ini. Misalnya, agar pelayanan untuk masyarakat lebih efektif dan efisien.

Selain itu, alasan lainnya jelas, yakni untuk memperbaiki pelayanan publik agar lebih prima, cekatan, profesional, adaptif, berintegiras, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan, saat Presiden mengumumkan komposisi kabinet jilid II, menekankan pentingnya untuk menjauhi perilaku koruptif.

Secara tersirat, hal ini memberikan pesan yang begitu ciamik kepada para menteri-menterinya yang kemudian dapat ditransformasikan kepada seluruh mitra kerjanya, baik secara struktural maupun non-struktural di tingkat nasional maupun daerah, agar mempunyai bekal dalam mengemban tugas sebagai abdi negara.

Secara ekslusif, presiden, tampaknya mengingingkan seluruh komponen mempunyai landasan moral atau karakter dalam mengelola pemerintahan maupun institusi. Pada akhirnya akan bermuara pada suatu tujuan yang mulia, yakni menciptakan nilai-nilai karakter yang bersifat ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi).

Dalam perspektif tersebut, tentu para pelamar dalam seleksi CPNS 2019 perlu mempersiapkan diri agar nilai-nilai karakter tersebut bisa tumbuh dengan cepat dan tepat serta berkembang. Namun, sebelum memformulasikan cipta ANEKA itu, para pelamar diharapkan untuk bisa fokus terhadap seleksi yang akan diikuti. Seperti tahap administrasi, SKD, dan SKB.

Dalam hal ini, para pelamar juga dituntut untuk dapat membuka kembali pelajaran atau buku-buku panduan dalam menghadapi seleksi CPNS 2019. Dalam kaitan itu, para pelamar harus intesif dalam melakukan metode pembelajaran. Hal ini sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh para peserta bimbingan belajar dan bimbingan teknis di lembaga pendidikan, seperti Tirtayasa Cendekia, Serang, Banten.

Sebagai salah satu sarana dalam membuka ruang bimbingan belajar bagi para peserta seleksi CPNS 2019, Tirtayasa Cendekia menghadiran berbagai metode untuk para peserta yang selama ini telah mengikuti bimbel.

Di Tirtayasa Cendekia, ada beberapa class yang dapat diikuti, di antaranya: class eksekutif, reguler, fresh graduate, dan honorer. Untuk bisa mengikuti bimbel dengan variasi class yang berbeda di Tirtayasa Cendekia tentu tidak akan menghabiskan uang saku yang berlebihan.

Sebagai bagian dari perwujudan dalam melakukan investasi pendidikan adalah konsekuensinya, apabila kita menginginkan menjadi PNS dengan nilai-nilai karakter seperti yang telah tertera di atas. Selain itu, tenaga pengajar juga adalah para PNS yang telah duduk di berbagai lintas kementerian. Dan tentunya, para peserta bimbel akan diberikan tips dan triknya untuk melalui proses seleksi CPNS. Fasilitas yang didapat juga tentu banyak sekali, termasuk kenyamanan dalam pembelajaran.

Bimbingan Belajar

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa seiring berkembangnya peradaban kontemporer membawa tantangan sekaligus harapan. Dalam hal ini, tentu pemerintah Indonesia, akan gencar melakukan pendidikan terhadap warga negara Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar daya saing kita dengan bangsa lain ikut meningkat. Apalagi hal-hal yang menyangkut pelayanan dasar bagi publik perlu ditingkatkan.

Kini, PNS di era industri 4.0 dan disrupsi perlu juga memberikan warna yang berbeda, selain memberikan pelayanan prima terhadap rakyat, misalnya, memberikan sumbangsih yang inovatif dan kreatif serta memberikan solusi aktual sesuai konteks perkembangan zaman.

Hal itu dapat diperoleh dengan mengikuti bimbingan belajar terlebih dahulu agar mendapatkan rule model yang jelas. Sebagaimana perintah yang telah disampaikan Sang Khalik kepada Nabi dan Rasul-Nya, yakni membaca. Perintah itu memberikan deskripsi yang jelas bahwa sebagai insan yang diciptakan oleh Sang Khalik, maka sepatutnya kita dapat mengaktualisasikannya dengan tekad yang kuat.

Tantangan dan perubahan semakin hari dipastikan akan terus mengalami peningkatan; perubahan tidak bisa dihindari. Karena perubahan merupakan suatu bentuk keniscayaan. Melalui metode pembelajaran yang intensif tentu kita akan lebih mudah menghadapi tantangan. Jadi, segala sesuatu itu perlu dipersiapkan secara detail, termasuk dalam seleksi CPNS 2019, yakni dengan mengikuti bimbingan belajar.

Tanpa proses pembelajaran, tentu kita akan dihadapkan pada kesukaran dalam setiap tahapan yang akan dilalui. Oleh karena itu, di lembaga pendidikan, seperti, Tirtayasa Cendekia, yang terletak di wilayah kota Serang, Banten, adalah ruang edukasi baru untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter ‘pelayan publik’ dan tentunya ruang edukasi ini untuk memfasilitasi seluruh warga negara yang hendak menjadi abdi negara melalui proses pembelajaran yang intensif, substansial, dan komprehensif.

Melihat fenomena seleksi CPNS 2019 yang turut menyita perhatian berbagai kalangan atau profesi membuat hal ini menarik untuk dapat dijadikan diskursus publik.

Seperti yang tampak pada kanal informasi yang diperoleh penulis, yang telah dilansir dari Kompas, Kamis, (29/11/2019), mengatakan bahwa instansi pelamar terbanyak yakni: (i) Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 708.488 pelamar; (ii) Kementerian Agama, sebanyak 128.620 pelamar; (iii) Kejaksaan Agung, sebanyak 70.584 pelamar; (iv) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebanyak 57.314 pelamar; (v) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 53.908 pelamar; (vi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 50.528 pelamar; (vii) Mahkamah Agung RI, sebanyak 46.070; (viii) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebanyak 36.364 pelamar; (ix) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 29.681 pelamar; dan (x) Kementerian Kesehatan, sebanyak 29.299 pelamar. Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa terdapat empat daerah besar yang tampak peminatnya tinggi juga, di antaranya: Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Selain itu, deretan pertama dengan jumlah pendaftar paling terbanyak adalah Kementerian Hukum dan HAM.

Terakhir, apabila sudah mempunyai rule model yang sedari awal disebutkan, maka nilai-nilai karakter kita akan terbentuk sesuai prinsip, dan kode etik PNS yang telah dimuat dalam berbagai regulasi. Jadi, solusi terbaik untuk menjadi PNS yang ideal adalah dengan selalu meningkatkan kompetensi dan belajar secara intensif.


Imron Wasi adalah seorang pria kelahiran Lebak, Banten. Lahir pada 13 April 1996. Ia telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi dan memperoleh gelar S.Sos. Selama bergelut menjadi mahasiswa, ia pernah menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa 2017-2018 dan presiden mahasiswa 2018-2019. Selain itu, penulis juga aktif di berbagai organisasi. Kini ia aktif di lembaga riset, Banten Institute for Governance Studies (BIGS), organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, dan bergelut pula di Tirtayasa Cendekia, sebagai Direktur Operasional. Penulis juga meminati kajian seputar politik, pemerintahan, dan gender. Ia pernah menulis di berbagai media mainstream: baik cetak (majalah dan koran) maupun online. Penulis dapat dihubungi melalui: [email protected]

Editor: Irwan Yusdiansyah

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button