KOTA SERANG, biem.co — Provinsi Banten genap berusia 21 tahun pada hari ini, Senin (4/10/2021). Pada peringatan HUT ke-21, Pemprov mengusung tema ‘Banten Sehat, Ekonomi Kuat’.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Penulis Buku ‘Dari Banten, Melihat Indonesia’, Eko Supriatno menilai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wahidin Halim-Andika Hazrumy di usia Banten ke-21 ini.
Sejumlah ‘PR’ yang perlu menjadi catatan di antaranya terkait korupsi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan pendidikan.
“Kaitan dengan pengangguran, ketimpangan atau disparitas antara masyarakat, keadilan, kesejahteraan, pendidikan dan kue pembangunan di Banten harus bisa dinikmati semua,” kata Eko.
Terkait pemerataan pembangunan, dia menyoroti mengenai orientasi pembangunan yang Serang-Tangerang sentris. Menurutnya, pembangunan harus merata, jangan hanya di wilayah tengah saja.
“Orientasi pembangunan jangan Serang-Tangerang sentris, harus meluas dengan wilayah yang sedemikian luas. Dibagi bagaimana kue-kue pembangunan Banten bisa dirasakan oleh semua pihak, terutama Pandeglang Lebak,” katanya.
Untuk itu, dalam proses pembangunan, dia mengatakaan harus terjalin kerja sama yang solid dari apa yang disebut dengan pentahelix, 5 unsur penting dalam pembangunan yang disingkat ABCGM (akademisi, bisnis, community, goverment, dan media.
“Akademisi, bisnis, community (masyarakat), government (pemerintah), dan media. Kalau kelima elemen penting ini banyak terlibat dalam proses pembangunan dari perencanaan, musyawarah, insya Allah ketimpangan dan segala macam bisa tereliminir,” ujarnya.
Empat Tahun Memimpin
Mengusung visi ‘Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah’. Kemudian WH dan Andika memiliki misi sebagai berikut: menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Visi misi di atas dijabarkan dalam prioritas program yang diuraikan secara rinci, ada dua program unggulan yang dijanjikan WH-Andika, yaitu pengobatan gratis pakai KTP dan program pendidikan gratis.
WH dan Andika ingin wajah Banten lebih bermartabat. Bukan hanya soal pembangunan kotanya, tetapi kualitas hidup warganya. Menghilangan ketidakadilan, meningkatkan kesejahteraan. Sebab Banten, kata WH dan Andika, adalah milik semua.
Hampir empat tahun WH dan Andika memimpin ‘kapal’ besar Banten. Kiprah WH dan Andika sebagai orang nomor satu tentu terus disorot. Momen ulang tahun ke-21, bukan hanya waktu untuk bersyukur, tapi juga saat untuk mengevaluasi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Eko Supriatno punya evaluasi sendiri. Perayaan ulang tahun Banten, menurut dia, merupakan waktu yang pas bagi seluruh warga Banten, terutama sang gubernur untuk berbenah. Untuk kembali menentukan fokus, yakni memperbaiki persoalan-persoalan mendasar.
Pengurus Ikatan Dosen Republik Indonesia Provinsi Banten itu menyoroti sejumlah janji yang berkaitan dengan persoalan mendasar. Dua poin tersebut, antara lain, kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja
“Di usia Banten yang sudah matang ini, Pemprov Banten harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan mendasar warga Banten,” kata dia dalam acara Webinar Ulang Tahun Provinsi Banten ke-21 dengan Tema: ‘HUT Provinsi Banten ke-21: Maju atau Jalan di Tempat?’, Senin (4/10/2021).
“Apakah sudah maju? Sudah berjalan? Sampai hari ini belum berjalan. Pertanyaannya, belum jalan apakah pemprov fokus di situ? Tampaknya tidak. karena rohnya ‘Banten Membangun’ hilang. pemprov tidak fokus,” ujar dia.
Dia pun menilai, bahwa di bawah kepemimpinan WH dan Andika, Pemprov Banten tidak fokus dalam upaya pengangguran. Sejak WH dan Andika menjabat, lanjut dia, persoalan pengangguran hanya berkutat pada persoalan nama program tanpa eksekusi yang berarti.
Banten di Tengah Gempuran Pandemi
Pandemi Covid-19 dipandang sebagai salah satu batu ujian bagi WH dan Andika. Sebagai pemimpin tertinggi di Banten, dia dituntut untuk menciptakan kebijakan penanggulangan Covid-19. Menurut Eko, kinerja WH dan Andika dalam penanganan Covid-19 sudah baik. Baik dari sisi kebijakan anggaran maupun dari sisi peraturan yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19.
“Pemprov Banten sebenarnya bekerja dalam ranah yang sudah baik. Dari sisi dukungan anggaran saya kira sangat luar biasa dan juga program baik yang PSBB maupun PPKM. Sama seperti daerah yang lain,” ungkapnya.
Hanya saja yang menjadi catatan, yakni implementasi kebijakan di lapangan. Dalam pandangan dia, program-program maupun kebijakan yang sudah baik dalam rancangan kerap menghadapi kendala dalam praktik di lapangan.
“Kebijakannya sudah sangat bagus. Namun dalam proses implementasi nya tidak berjalan optimal atau tidak sesuai dengan harapan. Beberapa contoh misalnya dalam kasus beberapa kali liburan muncul keramaian di beberapa pusat keramaian di tempat-tempat wisata yang tidak diantisipasi,” terangnya.
Karenanya salah satu hal yang harus diperbaiki menurutnya, yakni koordinasi. Terutama koordinasi di tubuh Pemprov Banten mulai dari level atas hingga level yang paling rendah. Sebab, tanpa adanya koordinasi yang baik, maka program yang sudah dirancang dengan baik di level atas akan terkendala di tataran praktik lapangan.
Tinggal Setahun Memimpin
Eko mengatakan, sulit bagi WH dan Andika untuk mengejar target pelaksanaan program-program unggulannya. Mengingat waktu yang kian mepet, ditambah situasi pandemi yang tentu saja menyita perhatian lebih. Yang bisa diupayakan WH dan Andika, yakni agar jarak antara capaian dan target yang terlalu jauh.
“Tetapi jangan pandemi ini dijadikan alat pembenar bagi Pak WH dan Andika untuk tidak mencapai target. Contoh bicara soal pengangguran,” tegas Eko.
Menurut Eko, selain penanganan Covid-19, ada tugas besar lain juga sudah menunggu WH dan Andika. Tugas itu yakni mempersiapkan birokrasi Banten yang lebih baik. Terutama jajaran birokrasi yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. (*)
