KOTA SERANG, biem.co — Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Curug Kota Serang, pada Senin (01/10).
Rapat ini dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Pejabat Sekda Banten, Ino S Rawita, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Banten.
Diketahui, rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten guna mengetahui progres pembangunan Provinsi Banten dan evaluasi hasil dari progres secara fisik dan serapan anggaran yang sedang dilaksanakan pembangun oleh para OPD di Lingkungan Pemprov Banten.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengharapkan para Eselon II, III dan IV untuk memberikan laporan kinerjanya. “Apabila tidak memberikan laporan kinerja, maka tunjangan kinerjanya akan dipotong,” ungkapnya.
Mengenai anggaran perubahan 2018, waktu yang efektif tinggal 2 bulan. “Tanggal 15 Desember harus sudah selesai, jangan sampai melampaui tahun tutup buku 30 Desember. Persiapkan segala sesuatunya dari sekarang,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menekankan kepada para Kepala Dinas atau Eselon II untuk tidak lagi mengangkat Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Apabila masih ada yang mengangkat, maka akan diberikan sanksi.
“Kita sedang mengusulkan kepada Kementerian. Boleh tidak TKS Provinsi Banten yang berjumlah 6000 ini kita biayai dari dana APBD Pemrintah Provinsi. Kalau boleh, kita naikkan, kita standarisasi,” ungkapnya.
Gubernur mengharapkan untuk TKS dibuatkan pola baru, yaitu berdasarkan domisili agar lebih mudah dan efektif untuk bekerja. “Karena kalau jaraknya jauh, kasihan mereka capek bulak-balik,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Soebeno dalam paparanya, mengatakan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Banten mencapai 661,36 ribu orang (5,24 persen) pada Maret 2018.
“Ini menunjukkan mengalami penurunan sebanyak 38,47 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 699,83 ribu orang (5,59 persen),” terangnya.
“Ada 27 provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin, lima di antaranya, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Tenggara,” tambahnya. (red)
