KOTA SERANG, biem.co — Hasil rapat evaluasi fasilitas kampanye pada pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang menerima banyak masukan dari para peserta pemilu yang hadir.
Berdasarkan pemapaparan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang, Faridi mengatakan masih terdapat banyak persoalan pada proses demokrasi tahun ini.
Pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang masih melanggar, adanya peserta pemilu yang mencuri start kampanye, politik uang, aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye, hingga kendaraan dinas yang dipakai untuk keperluan kampanye menjadi persoalan yang dibahas tersebut.
Faridi menyebutkan bahwa pihaknya paling sering menemukan keterlibatan anak-anak di bawah umur dalam kampanye rapat umum yang dilakukan para pendukung pasangan calon.
“Ini sangat dikhawatirkan, anak-anak jangan masuk ke dalam kegiatan politik karena belum saatnya,” kata Faridi pada rapat evaluasi di salah satu rumah makan yang ada di Kota Serang, Senin (29/07/2019).
Salah seorang Komisioner KPU Kota Serang, Patrudin menegaskan bahwa para peserta pemilu harus menaati peraturan yang menjadi ketetapan.
“Nampaknya lokasi pemasangan APK yang kita larang merupakan lokasi yang strategis untuk pemasangan, tapi tetap saja harus ikut aturan,” ujar dirinya dalam forum.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan bahwa bukan hanya persoalan kampanye yang disampaikan para peserta pemilu pada rapat evaluasi, namun ada beberapa faktor lain.
“Seperti adanya anggota KPPS yang meninggal, honor KPPS yang dirasa masih kecil. KPU akan merangkum itu dan menyarankan ke KPU RI,” ujarnya kepada awak media usai rapat.
Dikatakan Ade, adanya permintaan dari peserta pemilu untuk difasilitasi APK secara penuh juga akan dipertimbangkan, terlebih hal tersebut menyangkut soal anggaran.
“Akan kita usulkan untuk anggarannya, apakah mampu atau tidak untuk fasilitasi secara penuh,” jelasnya.
Ade juga mengaku pada rapat evaluasi tersebut, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 mendapat banyak sorotan untuk dipertimbangkan menjadi usulan perbaikan kepada KPU RI.
“Secara garis besar ada plus minusnya, tapi akan kita usulkan ke pusat melalui KPU Provinsi,” pungkasnya. (Iqbal)
