TANGERANG SELATAN, biem.co – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten Ali Faisal mengajak mahasiswa yang sebagian besarnya adalah pemilih pemula untuk menangkal berita bohong pada saat tahapan kampanye dengan cara “saring sebelum sharing”. Menurutnya mahasiswa harus mempunyai sikap kehati-hatian, terutama ketika menerima konten berkaitan Pemilu yang beredar di tengah masyarakat.
Pria yang akrab disapa Ali tersebut mencontohkan bahwa dalam masa kampanye banyak beredar pesan broadcast yang dirancang untuk menarik perhatian publik, namun secara bersamaan memuat konten ujaran kebencian dan bahkan mengarah ke politisasi SARA untuk kepentingan pihak tertentu. “Untuk menangkal hal ini, Bawaslu Banten mengajak adik-adik mahasiswa untuk berperan aktif menjadi pengawas partisipatif. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan saring sebelum sharing, ber-tabayyun untuk mengetahui informasi sejelas-jelasnya,” paparnya ketika menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk Menghadapi Pemilu 2024: Identifikasi Permasalahan dan Penyelesaiannya dalam Pemilu Serentak di Universitas Pamulang, Sabtu (21/10/2023).
Lebih lanjut, Ali menjelaskan beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pertama, adanya potensi Pemilu 2024 dilaksanakan dalam dua putaran sehingga tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 akan lebih banyak yang dilaksanakan secara bersamaan. “Dengan adanya potensi Pemilu dua putaran, akan lebih banyak tahapan Pemilu yang bersinggungan dengan tahapan Pemilihan 2024. Bagi penyelenggara, hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan keduanya berjalan dengan sukses. Terlebih lagi akan digunakannya dua instrumen hukum yang berbeda” tegasnya.
Kedua, berdasarkan hasil Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Provinsi Banten menjadi wilayah dengan tingkat rawan sedang tertinggi bersama 21 provinsi lainnya. Dijelaskan Ali bahwa pada dimensi penyelenggaraan Pemilu, Provinsi Banten bahkan menempati urutan posisi pertama rerata Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi berdasarkan agregasi dari kabupaten/kota.
Selain itu, dipaparkan Ali bahwa potensi kerawanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Banten juga dapat dilihat dari hasil IKP isu politik uang dan netralitas ASN. Berdasarkan hasil pemetaan, Provinsi Banten masuk ke dalam lima besar provinsi dengan kerawanan tertinggi, yakni urutan keempat rawan terjadinya praktik politik uang, dan peringkat ketiga kategori kerawanan netralitas ASN. “Provinsi Banten dihadapkan pada banyaknya tantangan kerawanan. Untuk itu, suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Banten tidak hanya bergantung pada kerja-kerja penyelenggara Pemilu saja, namun juga perlu keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat dan adik-adik mahasiswa sebagai pengawas partisipatif” ungkapnya.
Ketiga, tingkat partisipasi pemilih. Ali menyebutkan bahwa total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Banten berdasarkan rilis KPU Provinsi Banten adalah sejumlah 8.842.646 pemilih. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% diantaranya adalah pemilih muda dari generasi Y/Milenial dan generasi Z. “Di Provinsi Banten, generasi muda dan pemilih pemula menjadi pemilih yang paling dominan. Untuk itu, sukses atau tidaknya Pemilu dan Pemilihan akan dipengaruhi oleh partisipasi teman-teman mahasiswa sebagai pemilih” tutupnya. (Red)
