SERANG, biem.co – Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan pihaknya hingga saat ini mengkhawatirkan risiko yang bisa saja menimpa Pemerintah Provinsi Banten, dalam penggunaan anggaran yang dikucurkan pada pendirian Bank Banten.
“Inget bos, mendirikan bank enggak gampang. Ya memang di situ ada OJK (Otoritas Jasa Keuangan, red). Namun, kalau kenyataan misalnya bank tersebut kotor ataupun apa, siapa nanti yang bertanggung jawab? Jujur bos, yang saya takutkan ini, anggarannya mencapai satu triliun rupiah. Ini pertanggungjawabannya harus sangat teliti," kata Asep Rahmatullah, Selasa (22/12/2015).
Menurutnya, kendati sejauh ini pihaknya menyetujui rencana berdirinya Bank Banten, namun musyawarah terbuka perlu dilakukan. Meski sebelumnya, Gubernur Banten, eksekutif, legislatif, dan PT. Banten Global Development (BGD) telah berunding.
“Kenapa tidak kita buka musyawarah terbuka? Legislatif, eksekutif, PT BGD, para tokoh perbankan dan para media, biar terbuka semuanya, gitu bos," ujarnya.
Lanjut Asep, ia membantah jika pihak legislatif ngotot untuk melakukan penundaan. Bahkan, ia menjelaskan, ia sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Peraturan Daerah (Perda).
"Kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai pengawas, bukannya kita ngotot untuk menunda. Kita setuju pembangunan Bank Banten, tapi dengan pengawasan yang harus hati-hati, sekarang gini bos, kita sudah kirimkan surat ini (Surat Hasil Seken Opinien, red) kepada Gubernur Banten, tapi belum ada panggilan buat kita, lihat juga ini, surat sebelumnya mengundang 30 September kepada dewan, nah ini kan sudah sesuai mekanisme kita bekerja,” katanya. (rizki)
