KabarTerkini

BI-Pemerintah Sepakati 6 Langkah Demi Genjot Infrastruktur dan Ekonomi di Banten

SERANG, biem.co — Pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dapat dicapai melalui dukungan reformasi struktural. Reformasi struktural tersebut difokuskan pada dua elemen fisik pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong pemenuhan berbagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya infrastruktur dan mengembangkan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, saat melakukan konferensi pers Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Kamis siang (21/12).

“Ke-2 dua elemen tersebut menjadi keniscayaan untuk dapat mengatasi isu jebakan kelas menengah dan berbagai persoalan krusial lainnya dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut juga menjadi syarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indoensia, termasuk Banten,” urai Rosmaya Hadi.

Lebih lanjut, Rosmaya Hadi mengungkapkan bahwa Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Meski dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Banten mampu tumbuh di atas rata-rata Nasional dan memberi kontribusi besar khusunya di sektor manufaktur. Namun, perekonomian Banten masih menghadapi sejumlah permasalahan yang juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti bagaimana untuk menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

“Optimalisasi faktor pendukung daya saing ekonomi, seperti infrastruktur fisik dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan ekonomi Banten,” tandas Rosmaya Hadi.

Karenanya, imbuh Rosmaya Hadi, kombinasi pengembangan sektor potensial dan perbaikan infrastruktur diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi berbagai permasalahan yang ada di daerah.

Rakor menghasilkan 6 kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi, sebagai berikut;

Pertama, Mendorong kerjasama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di pedesaan berupa penyediaan tenaga listrik, sarana dan prasarana fasilitas umum sosial, antara lain sekolah, rumah sakit, penyediaan air bersih dan MCK di kawasan pedesaan dan daerah wisata.

Kedua, Mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Beberapa proyek yang menjadi prioritas di Banten, antara lain adalah Jalan Tol Serang-Panimbang untuk mendukung KEK Tanjung Lesung, pembangunan Pelabuhan Wisata, peningkatan konektivitas jalan di Banten bagian Selatan, perluasan ruas jalan Bayah-Cibarenok-Cipayung-Sumur, dan pengembangan kota-kota padat.

Sementara dalam jangka menengah panjang, percepetan penyelesaian pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula dan optimalisai penggunaan infrastruktur yang telah ada, seperti re-aktivasi konektivitas dari kereta api antara Rangkas Bitung-Labuan dan Saketi-Bayah, juga berpotensi untuk mengakselerasi pengembangan pariwisata, industri, dan pertanian di Banten.

Selain itu, dalam rangka memperkuat daya saing Banten, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pasar barang melalui revitalisasi pasar rakyat serta pembangunan pasar induk maupun fasilitas pergudangan.  Kemudian, dalam rangka mendukung berkembangnya maritim Nasional dan memanfaatkan posisi Banten yang strategis dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dapat dibangun pelengkap fasilitas lalu lintas laut.

Ketiga, Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sesuai karakteristik daerah. Banten bagian Utara pun fokus untuk terus memperkuat sektor industri baja, petrokimia, tekstil, alas kaki, dan agro industri sawit, ini akan mendorong nilai kompetitif Nasional. Sementara untuk Banten bagian Selatan pengembangan sektor potensial diutamakan pada pengembangan pertanian padi, jagung, dan kelapa, serta industri pendukung, seperti pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Khusus untuk pengembangan komoditi kelapa telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman oleh Bank Indonesia untuk program kemandirian ekonomi pesantren sebagai salah satu peningkatan kapasitas kelompok masyarakat di Banten. Integrasi pengembangan perekonomian potensial di Banten juga dilakukan pembangunan infrastruktur yang dapat menggunakan mekanisme dana alokasi khusus.

Keempat, Mendorong pengembangan sektor pariwisata di Banten melalui berbagai kebijakan, meliputi ; a). Pengembangan destinasi desa wisata berbasis pertanian, seperti agrowisata dan geopark serta wisata bahari yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru b). Integrasi dan penguatan branding wisata serta promosi logo pesona Indonesia dan exciting Banten dengan penguatan konetivitas digital serta penggunaan teknologi informasi dan e-comerce. c) Penguatan daya tarik wisata melalui atraksi budaya dan aset budaya. d) Memperkuat badan pengelolaan pariwisata dan pengembangan komunitas penyangga daerah wisata dengan mendorong kegiatan ekonomi kreatif oleh masyarakat atau kelompok masyarakat setempat.

Kelima, Mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus kepada upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, yaitu ; a). Memperkuat kelembagaan pertani melalui pengembangan korporat atau corporate farming, sehingga memacu kelembagaan, berkembangannya agroindustri dan agrobisnis yang memiliki nilai tambah. b). Meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor primer yang didukung oleh asuransi pertanian dan peternakan serta pemberdayaan BUMDes. c). Melakukan intensifikasi pertanian dan meningkatkan efesiensi distribusi logistik dan perdagangan niaga-pangan.

Keenam, Dalam rangka mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, perlu memperkuat sisi hukum dan regulasi untuk menciptakan kepastian usaha, sehingga dapat menjaga tingkat investasi di Banten. Untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi perlu membangun dan menyediakan politeknik atau akademi di kawasan industri, serta memperkuat kerjasama antara SMK dengan industri. Selain itu, untuk meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) di Banten perlu dilakukan pendampingan, untuk memastikan adanya jaminan produk, keamanan, dan standarisasi produk.

Berbagai upaya di atas diikuti dengan upaya menjaga dan memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistim keuangan merupakan syarat mutlak bagi reformasi struktual dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Diketahui, Rakor tersebut dihadiri oleh Deputi Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, Gubernur Banten, Wahidin Halim. sejumlah pejabat kementerian, antara lain ;  Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta sejumlah Bupati dan Walikota di Provinsi Banten.(Af)

Editor : Redaksi

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Back to top button