KOTA SERANG, biem.co — Adde Rosi Khoerunnisa, tokoh politik perempuan di Banten mendorong kaum perempuan agar berperan dan aktif di dalam sistem politik. Menurutnya, sangat penting bagi perempuan berada di dalam sistem, terutama di dalam pemerintahan.
“Alasannya amat sangat simple sekali. Adanya kebijakan afirmasi yang mendorong 30 persen keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politik, ada di DPR-RI, ada di DPRD provinsi sampai dengan DPRD kabupaten/kota, harapannya agar semua isu, semua masalah, semua keinginan perempuan bisa didengar kaum pria, dan dikeluarkan lah kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan,” kata Adde Rosi dalam Dialog Publik bertema ‘Peran Perempuan dalam Dunia Legislatif’ yang digelar Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten di Aula kampus B UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Selasa (8/5/2018).
Adde Rosi kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari Partai Golkar. Ia sudah dua periode duduk di lembaga legislatif. Sebelum di DPRD Provinsi Banten, Adde Rosi sebelumnya di DPRD Kota Serang.
“Saya maju di Pileg pertama kali pada 2009 untuk DPRD Kota Serang, alhamdulillah saya diberi amanah. Kemudian pada Pileg 2014 saya maju ke DPRD Provinsi Banten, dan alhamdulillah sampai 2019 nanti saya menjadi wakil para perempuan di Banten di parlemen,” kata istri dari Andika Hazrumy, Wakil Gubernur Banten periode 2107-2022.
Kemudian apa yang mendorong Adde Rosi memilih berkiprah di legislatif. “Awalnya saya ini aktif di PAUD, di organisasi Himpaudi. Saat itu sering bertemu para pengelola PAUD, guru-guru PAUD, menyampaikan aspirasi, masalah-masalah dan keinginannya untuk pengembangan PAUD. Saya berpikir untuk bisa mewujudkan aspirasi dan menyelesaikan masalah-masalah itu, saya harus masuk ke dalam sistem (pemerintahan). Karena kalau tidak di dalam sistem, kita tidak bisa ikut menentukan kebijakan,” ujar Adde Rosi.
Keterwakilan perempuan di DPRD Banten
Adde Rosi pun mengungkapkan, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Banten pada periode 2014-2019 belum memenuhi kuota 30 persen yang diamanatkan undang-undang. Padahal, ruang bagi perempuan untuk berada di dalam sistem pemerintah terbuka luas, dengan adanya regulasi pemerintah, salah satunya Undang-undang Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan 30 persen, baik sebagai pengurus partai politik maupun sebagai calon anggota legislatif.
“Di DPRD Provinsi Banten ada 85 orang, 17 di antaranya perempuan. Tapi kalau bicara 30 persen keterwakilan perempuan, di DPRD Provinsi Banten belum tercapai. Kurang lebih baru 24 persen,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Adde Rosi berharap di Pemilu Legislatif 2019 keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Banten maupun di DPRD kabupaten kota di Banten bisa memenuhi kuota 30 persen.
“Mari kita simulasikan, jika 30 persen perempuan yang ada di dalam ruangan ini menggebrak meja bersama, akan terdengar apa tidak?” kata Adde Rosi yang akan maju ke DPR-RI dari dapil Pandeglang-Lebak pada Pileg 2019.
“Kalau perempuan bersuara bersama, minimal 30 persennya saya, pasti akan lebih banyak masyarakat yang mendengar, lebiih banyak pemimpin yang mendengar, dan lebih banyak harpan masyarakat yang terdengar. Jadi, itulah kenapa perempuan harus bersuara, kenapa perempuan harus ada di dalam sistem,” jelasnya.
Mahasiswa jangan alergi politik
Pada kesempatan ini, Adde Rosi mengajak mahasiswa agar ‘melek’ politik. Ia menjelaskan fungsi-fungsi DPRD, yakni legislasi (membuat produk hukum), budgeting (kebijakan anggaran) dan controlling (pengawasan kinerja eksekutif/pemerintah).
“Di kemudian hari apabila memang adik-adik ada niat, ada harapan atau ada rencana menjadi eksekutif, atau bahkan legislatif, adik-adik minimal sudah terbiasa mendengar kata kata tersebut. Bahkan kata reses sudah menjadi kebiasaan (dilaksanakan) mahasiwa UIN Banten, reses itu menampung aspirasi, sama juga dengan dewan, ada agenda reses yang menampung aspirasi dari masyarakat,” terangnya.
“Saya doakan adik-adik bisa cepat selesai kuliahnya sesuai dengan target, dan persiapkan ke depannya, bagi yang ingin menjadi guru, atau ada yang ingin menjadi eksekutif ataupun legislatif. Jadi, adik-adik mahasiswa jangan alergi sama politik,” pintanya. (red)