KABUPATEN LEBAK, biem.co — Sobat biem, Sejumlah mahasiswa yakni Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Lebak mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, (21/7/2020). Kedatangan mahasiswa tersebut untuk mempertanyakan dana penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada bulan awal tahun 2020 lalu.
Menurut ketua Kumala perwakilan Rangkasbitung Eza Yayang Firdaus dana yang dijanjikan pemerintah itu sampai saat ini belum ada realisasinya. Padahal korban banjir dan longsor sangat membutuhkannya baik dana stimulan maupun untuk Dana Tunggu Hunian (DTH). “Tadi kami beraudiensi dan ditemui langsung oleh Pak Jarwansyah dan mendapatkan respon positif, kami hanya mendorong kepada BNPB untuk segera merealisasikan dana penanganan bencana dulu,” kata Eza kepada awak biem.co.
Sementara itu Ketua Umum HMI-MPO Cabang Lebak, Aceng Hakiki mengatakan audiensi tersebut untuk menjalankan fungsi control of society karena dana itu tidak ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Lebak. “Kami akan berkomitmen untuk terus mengawal persoalan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana yang sampai hari ini belum dirasakan,” jelas Aceng.
Dalam audineainya mereka diterima Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Jarwansyah dan mendapatkan respon positif karena merasa diingatkan. “Tadi pak Jarwansyah juga menyampaikan dalam waktu dekat ada tim gabungan yang akan melakukan ferivikasi data kembali terkait tiga spesifikasi rusak ringan, sedang, dan berat sehingg dana segera direalisasikan, sambil menunggu berkas data dari pemerintah Kabupaten Lebak untuk pemenuhan persyaratannya,” tutur aceng,”
For your information, beberapa waktu lalu mereka sudah melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak yang di wakili oleh Ajis Suhendi sebagai Kabag Administrasi Pembangunan Setda Lebak, dan Kaprawi sebagai Pelaksana Harian (Plh) BPBD Lebak pada hari Senin (22/06/2020). Dalam pertemuan tersebut keduanya beralasan hal tersebut belum terealisasi karena belum ada perintah dari pemerintah pusat. (EMR)
