JAKARTA, biem.co — Sobat biem, penulis buku Asas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Prof. Dr. Hamka Haq merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyelesaikan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Karena diharapkan, jika sudah diatur UU maka landasan hukumnya sangat kuat dibandingkan Keputusan Presiden.
Apalagi menurut Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, nilai-nilai pancasila sudah tergerus, seperti maraknya intoleransi, banyaknya tindak pidana korupsi dan tindak pidana kriminal.
“Saat ini nilai-nilai pancasila sudah banyak tergerus oleh orang atau sekelompok orang intoleransi yang mengatasnamakan agama, maraknya pembunuhan dan pemerkosaan yang tidak beradab bahkan masih banyaknya tindak pidana koruptor,” ucapnya saat webinar dengan tema kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara falsafah hidup bangsa dan ideologi Negara, Selasa, (18/8/2020).
Dalam sambutan akhirnya, Prof Hamka juga mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali memperoleh haknya yaitu menyusun garis-garis haluan Negara sebagai visi-misi Negara yang menjadi rujukan visi-misi Presiden Wakil Presiden dan kepala Daerah sehingga nilai-nilai Pancasila kembali tegak terutama dalam pemerintahan dan pembangunan.
“Oleh karena itu untuk melihat kekuatan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari segi pemerintahan dan pembangunan, kita juga seharusnya merekomendasikan juga MPR kembali memperoleh haknya,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, keynote speech Hj. Megawati Soekarno Putri mengatakan perlu ada penguatan Pancasila sehingga dalam berkehidupan ketuhanan yang rukun dan damai diantara sesama pemeluk agama merupakan bagian penting dari budaya bangsa Indonesia. Menurutnya Indonesia pada usia ke 75 tahun masih ada pihak yang mencoba mempertentangkan prinsip-prinsip negara kita.
“Indonesia diusianya ke 75 tahun masih ada pihak-pihak yang mempertentangkan prinsip-prinsip negara, contohnya menghubungkan agama dengan negara maupun agama dengan pancasila padahal sudah selesai disepakati para pendiri bangsa dan alimil ulama,” terangnya.
Ketua Dewan Pengawah BPIP ini juga berharap kepada Korps Alumni HMI (KAHMI) Alumni GMNI dan Baitul Muslimin Indonesia dapat berkontribusi dalam rekomendasi pemikiran dan agenda aksi untuk menyelamatkan atau melestarikan cita-cita negara Pancasila bersama Pemerintah.
“Saya berharap dalam diskusi ini, kelompok cipayung dapat merekomendasikan pemikiran dan agenda aksi untuk menyelamatkan atau melestarikan cita-cita Negara Pancasila bersama Pemerintah,” tegasnya. (ER)
