JAKARTA, biem.co – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mendorong penuh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membumikan Pancasila. Salah satunya menyusun draf standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila bagi pejabat Negara. Bahkan ia berharap BPIP tidak lelah untuk membangun kembali fondasi berbangsa dan bernegara sebagaimana dirintis oleh “founding fathers”.
“Ini merupakan pekerjaan berat bagi BPIP, dulu untuk membangun fondasi ini dikerjakan ‘founding father’ kita namun mereka tetap semangat dan tidak pernah lelah,” ucapnya saat menjadi narasumber pada menyusun draf standarisasi materi bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila bagi Pejabat Negara selasa, (11/8/2020) di hotel santika Jakarta.
Ia mengatakan kehidupan kebangsaan kita kini telah dikepung oleh kenyataan yang bersebrangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti ujaran kebencian, rusaknya kohesi sosial, memudarnya nilai-nilai kebajikan di ruang publik dan praktek-praktek demoralisasi yang akut bahkan menambah kegetiran sehingga lenyapnya nilai-nilai pancasila.
“Meski demikian, ‘kesadaran dasariah’ ini tidak cukup, tapi musti didorong kepada kesadaran yang lebih tinggi untuk selanjutnya menjadi kesadaran kolektif bangsa,” ucapnya.
Ia berharap polemik dan perdebatan akhir-akhir ini tentang Pancasila di ruang publik, mesti dipandang secara positif, sebagai isyarat masih “hidupnya” Pancasila di alam bawah sadar masyarakat Indonesia.
“Di momentum ini pula, Pancasila dapat menjadi alternatif dan jalan keluar bagi ‘penemuan kekuatan moral global’ yang kini justru dikepung kebingungan menyusun tatanan normal baru,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat juga mendorong BPIP untuk tetap berdiri tegak mempertahankan dan menjaga ideologi Pancasila dengan cara membangun transformasi nilai-nilai Pancasila.
“Tidak semua bahan sosialisasi harus diberikan sesuai dengan tepat, karena tidak semua bahan diterima oleh masyarakat, sehingga perlu ada trasnsformasi,” ungkapnya.
Ia berharap dalam penyusunan draf tersebut terdapat hasil atau output untuk pejabat negara seperti bahan ajar dan melahirkan rumusan bahan ajar untuk disosialisasikan kepada pejabat negara tersebut.
“Ada 2 hal sebenarnya output yang paling penting dalam forum diskusi ini pertama harus memiliki bahan ajar dan yang tidak kalah penting harus melahirkan rumusan yang akan disosialisasikan kepada mereka (red-pejabat negara),” ucapnya.
