KOTA SERANG, biem.co — Tepat tanggal 4 Oktober 2021, Provinsi Banten memasuki usia ke-21 tahun. Namun, problematika di Provinsi Banten masih tak berkesudahan, baik soal kesenjangan sosial, sulitnya biaya kesehatan, biaya Pendidikan, hingga korupsi yang terus bergulir.
Atas permasalahan itu, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Empat Oktober (Getok) melakukan aksi demonstrasi. Mereka di antaranya DPC GMNI Serang, UMC, Himata, KMS 30, Hamas, BEM Untirta, Kumandang, IMM, LMND, KAMMI, HMI MPO, IMC, SMGI, HMI DIPO, SGMI, IPNU, Gemahesa, IKMBP, dan BEM UIN Banten.
Pantauan biem.co di lapangan, ratusan mahasiswa melakukan orasi politik di depan Kantor DPRD Provinsi Banten lalu bergegas ke depan Kantor Gubernur Banten.
“Pada tahun 2021, Kejati Banten menangani kasus korupsi, baik dari kasus masker, dana hibah pondok pesantren, pengadaan lahan untuk UPT Samsat Malingping dan yang terbaru ditetapkannya mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten atas korupsi feasibility study (FS) untuk sekolah baru,” kata salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Sementara itu, Koordinator Umum Komunitas Soedirman (KMS) 30, Jody, dalam orasinya mengungkapkan, reformasi birokrasi di Provinsi Banten tidak berjalan dengan benar.
“21 Banten berdiri, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy gagal dalam menerapkan reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Banten,” ujarnya.
Sehingga kata Jody, untuk mewujudkan good dan clean government hanya sebatas angan-angan semata.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk menandatangani MOU perjanjian yang diajukan oleh mahasiswa serta memberikan tuntutan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Berikut tuntutan mahasiswa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten:
- Bentuk dan laksanakan fungsi PATBM di Provinsi Banten;
- Wujudkan reforma agraria sejati dan tuntaskan konflik lahan di Banten;
- Optimalkan kerja-kerja yang telah disepakati secara konsisten;
- Ciptakan reformasi birokrasi yang melahirkan good and government di Provinsi Banten;
- Usut tuntas kasus korupsi di Banten;
- Berikan upah yang layak dan hentikan PHK paksa pada buruh di Provinsi Banten juga jamin lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banten;
- Hentikan represifitas intimidasi, kriminalisasi, dan teror gerakan rakyat Banten;
- Terapkan ekonomi kerakyatan dalam pembangunan ekonomi di Banten;
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada kepentingan rakyat. (ar)
