JAKARTA, biem.co — Perempuan Tani HKTI menyelenggarakan Rapat Pleno Program Kerja Perempuan Tani HKTI yang pertama, pada Rabu (01/03), di Gedung Krida Bakti Sekretariat Negara, Jakarta. Rapat pleno ini menjadi sebuah langkah bagi Perempuan Tani HKTI untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Perempuan Tani HKTI.
Dari hasil Rapat Pleno ini diharapkan semua keputusan-keputusan atau rekomendasi-rekomendasi organisasi baik untuk Internal maupun Eksternal mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi ke depannya, karena Perempuan dalam konteks sebagai bagian dari pertanian mempunyai banyak hal yang harus dikerjakan.
Penduduk perempuan yang 7 kali lebih banyak daripada laki-laki adalah potensi sekaligus tantangan tersendiri bagi Perempuan Tani HKTI. Sehingga perempuan perlu tahu bagaimana mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan hak-hak yang harus dimiliki oleh mereka, khususnya Perempuan Tani.
Banyak hal yang menjadi tanggung jawab Perempuan Tani HKTI sebagai organisasi yang konsen terhadap isu-isu terkait dengan pembangunan sektor pertanian, terlebih khusus tentang kedaulatan dan ketahanan pangan dan posisi sebagai perempuan. Isu tersebut adalah sebuah keadaan yang harus dicermati bersama, potensi yang dimiliki sebagai organisasi Perempuan Tani hendaknya mampu dikerahkan semaksimal mungkin untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan. Perempuan Tani HKTI harus mengambil peran strategis dalam hal tersebut.
Rapat Pleno Program Kerja ini nantinya juga diharapkan mampu merumuskan kerja-kerja organisasi yang benar-benar mampu menyentuh langsung masyarakat khususnya yang terkait dengan perempuan dalam pertanian. Semua kerja-kerja Perempuan Tani HKTI diharapkan relevan dengan kondisi dan keadaan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya aktivitas-aktivitas seremonial saja. Perempuan Tani HKTI diharapakan dapat memberkan solusi serta menjadi bagian yang memberi kemajuan masayarakat tani, khususnya perempuan tani.
Ketua Umum HKTI, yakni Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam sambutannya mengatakan, bahwa Perempuan Tani Indonesia tidak hanya mewujudkan ketahanan pangan tetapi juga harus mewujudkan kedaulatan pangan.
“Perempuan tani tidak hanya mewujudkan ketahanan pangan, namun juga kedaulatan pangan. Yang artinya kedaulatan pangan itu dapat mengarahkan secara mandiri bahan baku pangan, tidak tergantung pihak luar (red: impor),” ujarnya.
“Pertanian itu tidak hanya sebatas on farming, tapi keberadaan Perempuan Tani HKTI dan HKTI dapat menjadi bridging institution antara pelaku, stake holder, dan juga market,” imbuhnya.
Dalam penyelenggaran Rapat Pleno I Perempuan Tani HKTI, sebelum pembukaan Rapat Pleno tersebut terlebih dahulu diselenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Peran Perempuan dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan”.
Hadir menjadi narasumber pada kesempatan tersebut, yakni Aji Hermawan selalu Kepala LPPM IPB, juga Pendiri Bank Tani Masril Koto. Beberapa undangan lainnya seperti duta-duta dan para tokoh juga turut hadir di sana. Kuliah Umum ini diadakan sebagai salah satu “muatan” bagi pengurus Perempuan Tani dalam mengambil kebijakan nantinya. (red)
