Ferdiyan Ananta: Merawat Indonesia dengan Akal Sehat

Oleh: Ferdiyan Ananta

Belum pernah saya merasakan kesedihan yang mendalam terhadap apa yang terjadi pada bangsa ini. Udara begitu sesak dengan aroma permusuhan dan kebencian satu sama lain. Tahun-tahun ini, bangsa dan segala cita-cita bersama Indonesia seolah tercerabut dari batang otak kewarasan. Orang-orang, politisi pada umumnya, menebar ketakutan, kebencian, dan indoktrinasi yang cenderung memunculkan perpecahan di antara anak-anak bangsa. Benar bahwa Negara kita telah banyak melewati peristiwa sejarah yang menyakitkan; penjajahan, penumbangan kekuasaan, dan pembantaian/genosida. Tapi saya tidak berada di sana. Saya membaca sejarah-sejarah tersebut sambil meminum kopi di pagi hari atau dalam perdebatan-perdebatan di ruang ber-AC yang penuh sandiwara dan lelucon. Selepas itu semua, Negara sudah baik-baik saja.

Sejarah yang dibincangkan dalam buku dan diskusi-diskusi tersebut sudah selesai. Namun, hari-hari ini saya menyadari satu hal bahwa kini saya berada dalam pusaran sejarah. Segala dampak baik dan buruk secara langsung maupun tidak akan berdampak pada saya, pada kita semua. Yah, saya dan kita semua sekarang adalah bagian dari sejarah. Ironisnya, buku sejarah kita sedang mencatat bahwa kita sedang menyaksikan (atau terlibat) dalam dangerous circus, sirkus yang berbahaya, yang sedang dipertontonkan oleh para politisi kita dalam kontestasi pemilihan umum.

Beberapa minggu yang lalu, angin panas berhembus dari Papua Barat. Kekerasan bersenjata kembali terjadi di saat pemerintah sedang menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah timur yang sekian lama diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Belasan orang menjadi korban atas kekerasan bersenjata ini. Berbagai media nasional dan internasional meliput peristiwa tersebut yang kemudian memunculkan kecurigaan yang sama, ada kelompok sparatis yang masih memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat tersebab ketimpangan keadilan social dan ekonomi. Peristiwa ini dengan jelas mengasumsikan bahwa pemerintah hari ini telah gagal menegakkan keadilan di tengah masyarakatnya meskipun tidak bisa ditolak bahwa wilayah timur dalam beberapa tahun terakhir sedang menjadi fokus perhatian pemerintah utamanya dalam hal pembangunan infrastruktur. Peristiwa tentu tidak tiba-tiba muncul di akhir periode rezim yang hari ini berkuasa. Tercatat sejak tahun 2014, ada 20 kekerasan bersenjata yang terjadi di papua.

Ini memang peristiwa politik, akan tetapi sulit untuk tidak menspesifikannya pada pertarungan pilpres 2019. Bagi orang-orang yang tekun mengkaji sejarah, terutama perhelatan politik dari waktu ke waktu, pola-pola semacam ini amat sangat kentara terbaca. Kurang lebih dua tahun yang lalu, saya berdiskusi dengan kawan-kawan sesama aktivis dari berbagai daerah yang berbeda. Kami mecoba menerka-nerka, berdasarkan sumber yang kami terima, peristiwa apa saja yang akan muncul selepas aksi besar 411 dan 212 atas nama penistaan agama. Ketika itu kami menyepakati paling tidak ada 3 isu yang akan membuntuti peristiwa besar ini. Pertama ialah menguatnya politik idnetitias; kedua, bangkitnya isu komunisme; ketiga ialah munculnya kembali gerakan sparatisme di berbagai wilayah.

Politik identitas mendapatkan panggungnya pasca peristiwa tersebarnya video Basuki Cahaya Purnama yang dianggap menistakan agama Islam. Berbondong-bondong orang dari berbagai daerah datang dengan kemarahan dalam senyum (meminjam istilah Efendi Ghazali) untuk menuntut agar si penista agama mendapatkan hukumannya. Peristiwa sebesar ini tentu tidak akan diloloskan begitu saja oleh para politisi. Mereka bergerak, tidak hanya menunggangi, bahkan mereka berusaha merebut kemudi. Mereka mencoba menarik benang sembarang lalu menyimpulkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan si penista agama, termasuk juga partai pendukungnya, adalah sama salahnya. Sejak peristiwa itulah, muncul sebuah paham bahwa pertarungan politik 2019 merupakan pertempuran antara partai tuhan dan partai setan.

Untuk menguatkan asumsi di atas, propaganda mulai dilancarkan oleh beberapa kelompok yang tidak bertanggung jawab. Berbagai macam video pendek dan berita-berita hoax diledakan di media sosial. Semua diframing seolah kebijakan dan kebajikan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah tak pernah menguntungkan umat Islam, seolah semuanya adalah upaya deislamisasi. Tidak hanya itu, berbagai macam data dibeberkan tanpa disertai analisis yang objektif yang kemudian membentuk sebuah opini publik bahwa kinerja pemerintah payah dan tidak bisa diandalkan. Tidak tanggung-tanggung, sepanjang pemerintahan ini berjalan, kejahatan-kejahatan media sosial ini terus dilancarkan sehingga tertanam di benak masyarakat Indonesia rasa apatis, pesimis, hingga rasa benci terhadap pemerintahan dan kelompok-kelompok yang berbeda. Seolah-olah hanya ada dua aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia terutama menjelang akhir pemerintahan ini; Pertama, bekerja mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, yang kedua ialah mencari-cari kesalahan dan menghina setiap jengkal kekeliruan yang dilakukan pemerintah. Tidak mengenal usia, bahkan anak yang berumur belasan tahun pun ikut-ikutan mengacungkan jari tunjuknya ke arah pemerintah seraya berteriak “anda adalah mahluk yang dzolim, kafir!”

Sangat paham dengan perkara-perkara yang meningkatkan sentimen masyarakat Indonesia, sajian politik berikutnya ialah menu yang sebetulnya sudah cukup basi, komunisme. Masyarakat ditakut-takuti dan dibuat cemas dengan berita bahwa komunisme akan segera bangkit dan mencoba menguasai negeri ini. Mereka mecoba membuka kembali luka sejarah yang memang masih basah dan menyiramnya dengan air garam. Umat Islam yang digadang-gadang sebagai korban utama daripada kekerasan komunis pada masa lampau kembali meradang. Sial, sungguh sial, lagi-lagi pintu lahirnya komunisme itu juga dituduhkan pada partai penguasa.

Tidak tahan dengan telur busuk (istilah Budiman Sudjatmiko) yang terus dihidangkan oleh lawan-lawan politiknya, akhir-akhir ini juga ada serangan balik yang dilakukan oleh kubu partai penguasa. Berbagai isu digoreng bahkan kadang hingga gosong, lalu dihidangkan di tengah-tengah masyarakat. Keburukan-keburukan sekecil apa pun dari pihak incumbent disikat dan dimasak sejadi-jadinya. Walhasil, hanya ada dua pilihan bagi masyarakat hari ini, telur busuk atau masakan gosong.

Bagi saya, rentetan peristiwa yang bisa kita tarik kesimpulannya sebagai perang panjang politik ini memakan korban yang tak kalah mengerikannya dengan pembantaian-pembantain fisik menjelang perlihan rezim orde lama menuju orde baru. Disadari atau tidak, masyarakat kita hari ini sedang dibabad nalar kognitifnya dan dipupuk emosi kebenciannya. Rasionalitas kita dalam menghadapi berbagai peristiwa menjadi tumpul. Sehingga, kita menjadi generasi yang mudah marah, tidak toleran, dan cenderung represif. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey dari salah satu lembaga di Cambridge yang menunjukan bahwa 44% masyarakat Indonesia memiliki sifat-sifat tersebut diatas.

Saya tinggal di salah satu kampung paling barat di Kota Cilegon. Satu-satunya tempat yang membuat saya paling nyaman hingga saya merasa ingin pulang setiap waktu. Sejak dulu politik memang mewarnai kampung kami. Tapi saya tidak pernah melihat semasif ini sebelumnya. Dari tokoh hingga kesepuhan masyarakat membicarakan keburukan-keburukan yang mengarah kepada kebencian terhadap tokoh politik yang didukungnya. Kawan-kawan saya di kampung sibuk membagikan video dan berita profokatif bahkan sebelum mereka sempat membacanya. Terus terang, saya merasa cemas dan kesepian. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

Saya sedang tidak bermaksud menghantam salah satu kubu dan mengangkat kubu lainnya. Saya sedang mengkritisi cara berpolitik kedua tokoh yang akan berhelat pada 2019 nanti. Saya merasa politik menjadi segala-galanya bahkan menghilangkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. “Negara sudah bukan lagi menjadi tujuan” kata salah seorang penyair dari CIlegon, sebab semua politisi terjebak pada ego kelompoknya. Jelas bahwa kultur berpolitik semacam ini menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai sektor. Bahkan, akibat perpolitik yang kebablasan ini, berbagai media internasional, New Mandala salah satunya dalam tulisan berjudul Twenty Years of Indonesian Democracy—How Many More?,me-report bahwa kualitas demokrasi Indonesia semakin hari semakin rendah sebab konflik-konflik elektoral yang terjadi.

Naga-naganya kita tidak bisa berharap banyak agar para elit menghentikan peperangan ini. Hal yang paling mungkin kita perbuat ialah mengubah cara pandang kita dalam berpolitik dan bernegara, mengubah kebiasaan kita yang enggan belajar, membaca buku, dan menganalisis, tapi gemar menjustifikasi dan menyebarkan berita dangkal. Kita harus menyadari dan keluar dari kungkungan isu-isu kulit yang tidak menjelaskan persoalan sebenarnya. Dalam filsafat ada istilah fenomena dan nomena. Fenomena ialah kejadian kasat mata yang bisa kita tangkap dengan indra, sedangkan nomena merupakan eksistensi yang secara langsung tidak bisa kita tangkap seutuhnya tetapi dialah potensi kebenaran yang sesungguhnya. Kejadian di permukaan bisa diolah, dipoles, dan dibuat-buat sesuai dengan kebutuhan. Sementara, taraf berfikir kita haru melampau batas-batas itu semua.

Judul di atas memang diambil dari salah satu orasi Rocky Gerung di laman youtube-nya. Saya sepakat dengan beliau bahwa untuk merawat Indonesia kita butuh akal yang lebih sehat dan waras. Kejayaan sebuah Negara tidak dibangun atas dasar caci maki dan ujaran kebencian. Kita butuh berkolaborasi satu sama lain untuk mewujudkan cita-cita bersama Negara ini. Negara ini tidak hanya butuh politisi, tapi Negara ini membutuhkan negarawan yang betul-betul mencitai negaranya yang berfikir soal masa depan negara yang cerah. Sebagaimana James Freeman Clarke, seorang teolog Amerika pernah berkata, “Seorang politisi berpikir tentang pemilihan berikutnya. Seorang negarawan berpikir soal generasi berikutnya.”

Inilah saatnya bagi para akademisi, budayawan, tokoh agama hingga negarawan untuk mengambil peran. Mereka harus mengambil posisi sebagai penengah di tengah-tengah masyarakat yang kisruh. Jika yang tersebut malah ikut-ikutan membela salah satu kelompok, saya yang harus didengar sebagai juru damai? Negara ini pada dasar akan berjalan dengan seimbang jika semua tokoh menjalankan fungsi terbaiknya masing-masing