biem.co — Belum tuntas polemik dan peperangan pada umat Muslim di Palestina, Suriah, dan Rohingnya. Kini etnis Uighur di Xinjiang China turut menjadi target penindasan pemerintah setempat. Alih-alih karena ingin melawan radikalisme dan ekstremis, Pemerintah Cina justru melakukan penindasan, diskriminasi dan hal tak manusiawi lainnya.
Etnis Uighur sendiri berada di Xinjiang, Cina bagian barat laut. Walau menjadi suku minoritas Muslim di negaranya, namun etnis ini menjadi mayoritas di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang yang mencapai 45, 84 persen dari total penduduk di sana. Menurut World Uyghur Congress dalam lamannya, suku Uighur merupakan asli orang Turki atau biasa disebut dengan Turkistan Timur. Pada 1949, daerah tersebut beralih ke tangan Pemerintah Cina.
Seperti dilansir dari act.id, sejak Agustus 2018 Pemerintah Cina dengan semena-mena melakukan persekusi dan diskriminasi pada etnis Uighur. Mungkin bagi publik, hal ini baru pertama mereka dengar. Sesungguhnya, penindasan pada etnis Uighur telah terjadi puluhan tahun lalu.
“Sebenarnya krisis HAM ini telah terjadi puluhan tahun lalu. Mencapai puncaknya saat Pemerintah Cina melarang mereka untuk beribadah,” ungkap Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap (ACT), Syulhemaidi Syukur.
Banyak pelarangan yang tak masuk akal dan manusiawi terkait ibadah dan keislaman. Bermula pada 2015 lalu, Pemerintah Cina melarang para perempuan etnis Uighur di Urumqi, ibu kota Xinjiang untuk memakai burka. Hal ini karena burka bukan pakaian tradisional.
Pada 2016, etnis Uighur pun dilarang untuk puasa Ramadan. Dimulai dari para guru dan murid-murid hingga anggota Partai Komunis meliputi pegawai negeri sipil juga dilarang. Sehingga, Pemerintah China juga melarang restoran dan kedai makanan lainnya untuk tutup pada pagi hingga sore hari.
Tak sampai disitu, lahir aturan untuk tidak memberikan anak-anak nama yang mengandung unsur keislaman, seperti Muhammad, Jihad, dan lainnya yang terjadi pada 2017. Jika tidak, maka Pemerintah Cina mengancam untuk tak akan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan pada yang melanggar. Peraturan ini pun diikuti oleh pelarangan memakai jilbab di tempat umum dan tak boleh memanjangkan janggut. Dari pelarangan ini makin kental bahwa Pemerintah Cina hendak perlahan menghapuskan identias Islam etnis Uighur.
Dilansir dari BBC News, Pemerintah Cina menahan sekitar satu juta suku Uighur di kamp pengasingan yang lokasinya jauh dari pusat kota Xinjiang. Hal ini telah dilaporkan langsung oleh Komite PBB untuk penghapusan Diskriminasi Rasial dan laporan ini didukung LSM HAM Amnesty Internastional dan Human Right Watch pada pertengahan 2018 lalu. Perbuatan keji Pemerintah Cina ini telah mencapai puncaknya. Tanpa alasan yang jelas, mereka membangun pusat pertahanan dan keamanan berupa beberapa menara dan bangunan abu-abu yang diduga adalah penjara tempat suku Uighur diasingkan. Dan kabarnya di kamp tersebut mereka dipaksa untuk memakan daging babi dan minum alkohol. Kemudian, mereka harus bersumpah akan tunduk pada Presiden Cina dan menjadi anggota Partai Komunis.
Laporan dan perjuangan akan tetap terus berlanjut, mengingat 10 juta jiwa Muslim Uighur sedang berjuang melawan penindasan dan diskriminasi. (rai)
