KOTA SERANG, biem.co — Wali Kota Serang, Syafrudin menyebutkan sebanyak 29 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Serang belum memiliki Mandi, Cuci, Kakus (MCK) atau jamban.
Menurutnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat MCK perlu ditingkatkan. Pasalnya mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang tersebut mengatakan bahwa masyarakatnya masih mampu membuat rumah yang nilainya mencapai puluhan juta.
“Kalo saya lihat bukan masyarakatnya yang tidak mampu, sebab masyarakatnya masih bisa bikin rumah kok,” kata Syafrudin saat diwawancarai awak media di ruang kerja Wali Kota Serang pada Senin (24/2/2020).
Ia juga menekankan bahwa kesadaran masyarakat harus diutamakan, karena bagaimanapun menurutnya biaya pembuatan MCK tidak besar dibandingkan pembuatan rumah.
“Saya lihat kemarin rumahnya ada, tapi MCKnya ga ada, inikan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, masa membuat rumah bisa tapi membuat MCK ga bisa, ini juga harus dipertanyakan, apa karena rumahnya yang dekat kali?,” ujar Syafrudin dengan nada kesal sambil mempertanyakan hal itu.
“Jadi kalo 29 ribu KK yang tidak punya MCK itumah sengaja, bukan benar-benar tidak mampu,” sambungnya dengan ekpresi wajah kesal.
Disamping itu, kini Kota Serang menjadi salah satu wilayah di Provinsi Banten yang menerima bantuan program pembangunan 1000 jamban.
Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Ibu Negara Republik Indonesia Iriana Joko Widodo bersama ibu-ibu Oase Kabinet Indonesia Maju pada Senin (24/2/2020) siang bertempat di Kampung Kenari, Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
Dengan adanya bantuan tersebut, Syafrudin berharap mampu menangani sebagian masyarakat Kota Serang yang tidak memiliki MCK, dimana data terbanyak terdapat di wilayah Kasemen.
“Kami menginginkan pembagian program 1000 MCK ini se-Kota Serang dan kami sudah mendata melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pada semua kecamatan,” harapnya.
Syafrudin juga menyadari bahwa stunting menjadi dampak lingkungan dari ketiadaan jamban disamping masyarakat yang tingkat ekonominya rendah.
Sementara itu, dirinya mengklaim bahwa pemerintah Kota Serang juga memiliki program berkaitan dengan pembuatan MCK yang dikelola Perkim.
Untuk target penyelesaian persoalan MCK sendiri, Syafrudin mengaku ingin secepatnya diselesaikan, namun ia menyadari bahwa kemampuan pemerintah kota untuk dapat menyelesaikan persoalan lain.
“Masa harus menyelesaikan MCK aja, sementara infrastruktur lain perlu diutamakan juga,” pungkasnya. (Iqbal)
