KOTA SERANG, biem.co – Ramai mengenai rencana reduksi mata pelajaran (mapel) Sejarah di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh Kemendikbud Republik Indonesia melalui penyederhanaan kurikulum, sontak mendapat banyak penolakan dari lembaga profesi kesejarahan seperti Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) yang kemudian membuat petisi, dan didukung oleh Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI), Perkumpulan Program Studi Sejarah SE-Indonesia (PPSSI) dan Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI).
Namun setelah ramai petisi tersebut ditandatangani dan direspons positif. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun memberikan klarifikasi melalui video di akun instagram miliknya pada Minggu (20/09/2020), bahwa tidak ada penghapusan mata pelajaran sejarah.
Menanggapi pernyataan Mendikbud, Ketua AGSI Banten Abdul Somad, menyatakan bahwa isi dari video klarifikasi yang disampaikan tidak pada pokok persoalan yang dipetisikan oleh AGSI
“Memang kami akui bahwa dalam rancangan tersebut tidak menghapuskan mata pelajaran sejarah. Tapi kenyataan dalam draft itu, sejarah diposisikan sebagai pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12. Itu pun hanya untuk siswa IPS,” ujarnya.
“Sementara di kelas 10 hanya diajarkan IPS terpadu, dan di kelas IPA tidak diajarkan sama sekali. belum lagi persoalan struktur kurikulum di SMK yang menghilangkan sama sekali mapel sejarah untuk kelas 11 dan 12,” sambungnya.
Ia juga menyayangkan bila memang penghapusan mapel sejarah itu terjadi maka akan kehilangan memori kolektif bangsa.
“Bukankah Bung Karno mengingatkan kita untuk ‘JAS MERAH’ (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah). Bagaimana kita mengenali diri kita kalau sejarah tidak dipelajari di sekolah,” tegasnya.
Senada juga disampaikan oleh Sekretaris AGSI Banten, Rohmat. Ia mengatakan “Reduksi atau penyederhanaan kurikulum terhadap mapel Sejarah merupakan kekeliruan cara pandang terhadap tujuan Pendidikan,” singkatnya. (iy)
