SERANG, biem.co – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menilai kekacauan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 merupakan bentuk kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan teknis.
“Pendidikan adalah hak konstitusional setiap anak bangsa. Kekacauan dalam SPMB tidak boleh dianggap kelaziman tahunan. Ini tanda kegagalan sistemik yang harus dibenahi,” kata Muji dalam diskusi publik bertajuk “Karut Marut SPMB TA 2025-2026 Ulah Siapa?” yang digelar KNPI Kota Serang, Senin (14/7/2025).
Muji menyoroti kebijakan zonasi yang dinilai membingungkan dan tidak adil. Banyak siswa yang tinggal dekat sekolah negeri justru gagal diterima karena sistem lebih menekankan nilai akademis, padahal informasi ini tidak disosialisasikan sejak awal. Selain itu, praktik “KK tembak” atau penggunaan domisili palsu kembali marak, memperburuk persoalan.
Ia juga menyoroti lemahnya kesiapan sistem pendaftaran digital, mulai dari server lambat, aplikasi error, hingga perubahan pengumuman hasil. Ditambah lagi, keterbatasan daya tampung sekolah negeri semakin memicu kemarahan orang tua.
“SPMB menyangkut harapan dan masa depan ribuan keluarga. DPRD akan mendorong langkah perbaikan konkret agar tahun depan lebih tertib, adil, dan berpihak pada rakyat,” tegas Muji.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Kota Serang, Fauzan Dardiri, menyebut SPMB sudah menjadi “penyakit tahunan” yang selalu menimbulkan polemik saat penerimaan siswa baru. Ia menyayangkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hadir dalam forum diskusi tersebut. ***
