SERANG, biem.co – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp145 miliar pada tahun 2026 mendatang menuai perhatian serius dari DPRD Kota Serang.
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menegaskan agar pinjaman yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 itu tidak menjadi beban keuangan di masa depan.
“Jangan sampai jadi beban negara. Pinjaman ini harus bisa diselesaikan dalam masa jabatan Wali Kota Budi Rustandi, jangan sampai melewati periode beliau menjabat,” ujar Muji, Sabtu (16/8/2025).
Menurut politisi Partai Golkar ini, jika pinjaman daerah benar-benar disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, penggunaannya wajib tepat sasaran, khususnya untuk sektor yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi.
“Kalaupun disetujui, gunakan untuk yang menunjang ekonomi, misalnya revitalisasi pasar. Tapi kalau hanya untuk infrastruktur jalan, lebih baik jangan,” tegasnya.
Muji menilai, revitalisasi pasar di Kota Serang sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia menyebut, sebagian besar pasar dibangun sejak 2004 dan kini kondisinya sudah mulai rapuh.
“Dari sisi usia, memang sudah sangat urgent. Umur beton dan besinya sudah lebih dari 20 tahun, jadi memang harus direvitalisasi,” jelasnya.
Meski demikian, Muji mengaku DPRD belum dilibatkan secara langsung dalam rencana pengajuan pinjaman tersebut. Pihaknya justru menyarankan agar Pemkot mempertimbangkan opsi lain yang lebih aman bagi keuangan daerah.
“Kami meminta Wali Kota mempertimbangkan pola Build Operate Transfer (BOT), kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan begitu pembangunan tetap berjalan, sementara pembagiannya bisa diatur sesuai regulasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemkot Serang merencanakan pinjaman Rp145 miliar yang diproyeksikan untuk pembangunan Pasar Lama, Pasar Rau, serta sejumlah infrastruktur lain. Informasi internal menyebutkan pinjaman itu akan diajukan ke Bank Banten atau bank bjb dengan estimasi bunga sekitar 9 persen per tahun.
Kepala Bappeda Kota Serang, Ina Linawati, membenarkan rencana pinjaman tersebut sudah masuk dalam dokumen RPJMD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan strategis.
“Ini masih sebatas perencanaan umum, belum ada teknisnya. Tapi pinjaman daerah memang kami masukkan sebagai kerangka pembiayaan pembangunan,” ujar Ina. ***
