JAKARTA, biem.co – Gelombang solidaritas terhadap krisis ekologis dan kemanusiaan yang melanda wilayah Sumatra terus menguat. Merespons banjir bandang yang melumpuhkan sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta menggelar konsolidasi akbar di Aula HMB Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Dari pertemuan tersebut, lahir wadah perjuangan kolektif bertajuk Koalisi Jakarta untuk Sumatra, yang bertujuan mendorong langkah konkret pemerintah dalam menangani dampak bencana yang dinilai semakin meluas dan kompleks.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi menilai bencana banjir bandang di Sumatra bukan semata persoalan alam, melainkan buah dari kegagalan negara dalam mitigasi bencana dan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan. Pemerintah disebut abai dalam melindungi hak hidup masyarakat, terutama akibat pembiaran terhadap aktivitas korporasi yang merusak ekosistem di wilayah hulu.
Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, menegaskan bahwa penetapan status Bencana Nasional seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan wujud tanggung jawab moral negara terhadap rakyatnya.
“Negara tidak boleh bersembunyi di balik prosedur administratif ketika rakyat Sumatra bertaruh nyawa. Menolak menetapkan status Bencana Nasional saat tiga provinsi lumpuh adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak manusiawi,” tegas Hotmartua.
Koalisi juga menyoroti dampak sosial bencana yang telah menjalar hingga ke mahasiswa perantau di Jakarta. Terputusnya kiriman ekonomi dari keluarga di kampung halaman membuat sebagian mahasiswa asal Sumatra terpaksa bertahan dengan meminjam dana dari pinjaman online (pinjol).
Menanggapi kondisi tersebut, Koalisi Jakarta untuk Sumatra berencana menggelar aksi unjuk rasa sekaligus penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas nyata bagi korban bencana dan mahasiswa terdampak.
Hasil konsolidasi juga melahirkan enam tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi massa di depan Istana Negara pada 5 Januari 2026 mendatang. Enam tuntutan tersebut meliputi penetapan status Bencana Nasional, percepatan proses evakuasi korban, moratorium total izin tambang dan perkebunan sawit di wilayah hulu DAS Sumatra, pemecatan pejabat yang dinilai inkompeten dan memperparah dampak bencana, permintaan maaf terbuka dari pejabat publik atas pernyataan tidak sensitif, serta seruan persatuan nasional dengan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan sektarian.
Gerakan ini didukung oleh berbagai organisasi mahasiswa lintas daerah, di antaranya GHARIS Jakarta, HMB Jakarta, DPP Himakotas, Ikatan Mahasiswa Tegal Ciputat, Keluarga Mahasiswa Minangkabau (KMM) Ciputat, IMPP Jakarta, Keluarga Mahasiswa Jambi UIN Jakarta, hingga BEM STIAMI dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya. ***
