SERANG, biem.co – Dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan seorang pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten berinisial RS resmi bergulir ke ranah hukum. Kasus yang sebelumnya viral di media sosial itu kini ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten.
Laporan tersebut dilayangkan oleh seorang perempuan berinisial L, istri sah dari A. Dalam laporannya, L melaporkan RS bersama suaminya atas dugaan perzinahan, pencemaran nama baik, serta penggelapan aset keluarga dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp1,5 miliar.
Laporan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/532/XI/SPKT.DITRESKRIMUM/2025/POLDA BANTEN, tertanggal Senin (29/12/2025).
Kuasa hukum korban, Denis Husni Tamrin, SH, membenarkan laporan tersebut. Ia mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten telah menjadwalkan pemanggilan terhadap para pihak yang dilaporkan.
“Penyidik menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait akan segera dilakukan. Pemanggilan dijadwalkan Selasa mendatang,” ujar Denis kepada biem.co.
Sementara itu, upaya konfirmasi ke kantor tempat RS bekerja belum membuahkan hasil. Pihak manajemen perusahaan BUMD tersebut belum memberikan keterangan resmi. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui status kepegawaian RS.
Diketahui sebelumnya, RS diduga menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga A dan L. Dugaan perselingkuhan tersebut disebut berdampak pada terkurasnya aset keluarga korban, mulai dari tanah, rumah, hingga kendaraan.
Akibat kejadian itu, korban mengaku kehilangan seluruh harta bendanya, harus menanggung cicilan utang, dan kini tinggal di rumah kontrakan.
Tak hanya kerugian materi, korban juga mengalami tekanan psikologis setelah menemukan rekaman video yang diduga memperlihatkan adegan tidak senonoh antara suaminya dan RS. Peristiwa tersebut menjadi pemicu emosi korban hingga mendatangi kantor RS di Kota Serang.
Aksi tersebut sempat terekam dan beredar luas di media sosial, sehingga menyita perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap dugaan pelanggaran etika serta hukum yang melibatkan pegawai BUMD.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya terkait integritas aparatur BUMD serta proses penegakan hukum atas dugaan perzinahan dan penggelapan aset keluarga. ***
