CILEGON, biem.co – Isu yang menyebut Wali Kota Cilegon, Robinsar, jarang berkantor mendapat tanggapan dari Dewan Penasehat Kawan Robinsar (KAISAR), Rizal Arif Baihaqi. Ia menilai narasi tersebut terlalu dangkal dan tidak mencerminkan substansi kerja pemerintahan.
Menurut Rizal, dalam sistem pemerintahan modern, ukuran kinerja kepala daerah tidak bisa disederhanakan hanya pada kehadiran fisik di gedung kantor.
“Kalau ukuran kerja hanya absensi di kantor, maka kita sedang mundur ke cara berpikir birokrasi lama. Kepala daerah itu bukan pegawai presensi. Yang dinilai harusnya output kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Rizal saat dimintai keterangan, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa rumah dinas kepala daerah merupakan fasilitas negara yang juga berfungsi sebagai ruang kerja. Di tempat tersebut, kata dia, berbagai agenda strategis bisa dilakukan, mulai dari menerima tamu, rapat koordinasi, hingga komunikasi lintas instansi.
“Rumah dinas itu bukan rumah pribadi biasa. Itu bagian dari fasilitas jabatan. Kalau di sana ada rapat, tanda tangan berkas, koordinasi sampai malam, apakah itu bukan kerja hanya karena tidak dilakukan di gedung kantor?” katanya.
Rizal menilai, kritik dalam demokrasi adalah hal wajar. Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan berbasis data dan kinerja, bukan sekadar persepsi visual.
“Silakan kritik kebijakan, silakan evaluasi program. Tapi jangan bangun opini dari foto kantor kosong. Pemerintahan hari ini bekerja 24 jam. Masalah publik tidak datang hanya pukul 08.00 sampai 16.00,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa pola kerja kepala daerah saat ini lebih dinamis, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat, investor, maupun respons terhadap persoalan darurat yang sering terjadi di luar jam kerja formal.
“Yang harus dilihat publik adalah, apakah pelayanan membaik, apakah keputusan cepat diambil, apakah persoalan masyarakat ditangani. Itu indikatornya. Bukan sekadar keberadaan di balik meja,” tambah Rizal.
Rizal berharap masyarakat dapat lebih objektif dalam menilai kinerja pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh framing politik yang, menurutnya, cenderung menyederhanakan persoalan.
“Demokrasi butuh kritik yang cerdas, bukan kritik yang hanya berhenti pada simbol. Jangan sampai substansi kerja tertutup oleh isu yang sifatnya permukaan,” pungkasnya. (Red)
