HukumTerkini

Diminta Uang Oleh Oknum Polisi Polres Serang Kota, Warga Cilegon Buka Suara ke Mabes Polri

CILEGON, biem.co – Merasa dirugikan atas dugaan tindakan oknum anggota kepolisian, seorang warga berinisial M.A. berencana melaporkan anggota Satresnarkoba Polres Serang Kota ke Kabag Yanduan Divpropam Mabes Polri melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan dugaan pemerasan sebesar Rp10 juta dalam penanganan kasus yang melibatkan salah satu anggota keluarganya.

Dalam keterangannya, M.A. mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika anggota keluarganya terjaring razia di kawasan MIC, Cilegon, pada Minggu, 24 Mei 2026 sekitar pukul 02.06 WIB. Anggota keluarga tersebut kemudian dibawa ke Polres Serang Kota untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan narkoba.

M.A. menjelaskan, anggota keluarganya mengonsumsi obat berdasarkan resep dokter. Bahkan, saat mendatangi Polres Kota Serang, dirinya membawa resep dokter asli sebagai bukti bahwa obat yang dikonsumsi anggota keluarganya diperoleh melalui jalur medis yang sah.

Menurut pengakuannya, dokter yang meresepkan obat tersebut juga telah memberikan penjelasan secara langsung melalui sambungan telepon kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Namun, M.A. mengaku justru mendapatkan tekanan berupa ancaman bahwa perkara anggota keluarganya akan dilanjutkan atau yang bersangkutan akan diproses hukum apabila tidak memberikan sejumlah uang.

Dalam kondisi tertekan dan tidak memiliki uang sebesar Rp10 juta, M.A. mengaku terpaksa mencari pinjaman kepada seorang temannya berinisial H.I. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening M.A., sebelum diteruskan kepada sopirnya berinisial S.B. untuk ditarik secara tunai melalui ATM.

M.A. mengaku uang tunai sebesar Rp10 juta tersebut kemudian diserahkan kepada oknum anggota kepolisian di lingkungan Polres Serang Kota yang bertugas di Unit 3. M.A. melanjutkan, setelah penyerahan uang tersebut, anggota keluarganya diperbolehkan pulang. Atas kejadian itu, M.A. menilai terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan yang perlu diusut secara serius oleh institusi kepolisian.

Ia pun berencana membawa persoalan tersebut ke Kabag Yanduan Divpropam Mabes Polri melalui Propam Polda Banten dengan melampirkan sejumlah bukti, antara lain resep dokter, bukti transfer uang dari H.I., bukti transfer kepada S.B., bukti penarikan tunai, serta keterangan para saksi.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Atas kejadian tersebut, M.A. meminta Propam Polda Banten memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh anggota yang bersangkutan. Ketentuan yang menjadi perhatian antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdapat larangan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Sementara Pasal 12 huruf d dan huruf e mengatur larangan meminta imbalan untuk keuntungan pribadi dalam pelayanan masyarakat serta larangan bertindak sewenang-wenang.

Apabila dugaan permintaan uang dengan memanfaatkan kewenangan jabatan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menjadi masalah etik, tetapi juga berpotensi memiliki konsekuensi hukum pidana. M.A. turut meminta agar dugaan tindak pidana pemerasan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meminta Propam memeriksa seluruh saksi, termasuk H.I., S.B., dan dokter yang memberikan resep serta keterangan medis.

Selain itu, M.A. meminta perlindungan bagi dirinya, anggota keluarganya, dan para saksi dari kemungkinan intimidasi selama proses pengaduan berlangsung.

Mendesak Transparansi dan Akuntabilitas

M.A. berharap, langkah pengaduan ke Propam Polda Banten bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.

Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa kewenangan kepolisian harus dijalankan berdasarkan hukum, profesionalitas, dan integritas. Masyarakat yang berhadapan dengan proses pemeriksaan berhak memperoleh perlakuan yang adil dan bebas dari tekanan maupun permintaan imbalan yang tidak sah.

Pernyataan Tegas Kapolri: Tidak Ada Toleransi bagi Polisi Pemeras Masyarakat

Dugaan ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam membersihkan institusi Polri dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi secara tegas menyatakan bahwa tekanan pekerjaan maupun target penegakan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran.

Ia menegaskan tidak boleh ada anggota Polri yang melakukan pemerasan, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi pelindung atau backing kegiatan ilegal, maupun menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang.

“Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi beking kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang,” tegas Suyudi dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa integritas dan profesionalitas harus menjadi prinsip dasar setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas. Suyudi juga menekankan bahwa perubahan di tubuh Polri harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan melalui tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan atau janji.

Komitmen tersebut sebagaimana diberitakan dalam publikasi resmi DPR RI dan sejumlah media nasional.

Dengan adanya pengaduan ini, publik tentu berharap komitmen pimpinan tertinggi Polri tersebut benar-benar tercermin dalam penanganan setiap laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya. (Arief)

Editor: admin

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button