KabarTerkini

Mendagri Kunjungi Gubernur Banten Bahas Penanganan Korban Tsunami

KOTA SERANG, biem.co — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, kunjungi Pendopo Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) untuk meninjau daerah yang terdampak tsunami selat sunda. Kunjungan tersebut disambut Gubernur Banten Wahidin Halim.

Pada pertemuan itu, Gubernur Banten Wahidin Halim atau yang akrab disapa WH, memaparkan beberapa masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengatasi kondisi pasca bencana. Ia mengatakan tantangan paling berat adalah permasalahan pengungsi.

“Bagaimana kita menghadapi 32.000 pengungsi yang masih belum terkonsentrasi di satu tempat, karena sebagian pengungsi itu kumpul di satu tempat pengungsian. Lalu siang balik lagi ke rumahnya,” ujar WH di kantor Gubernur Banten di Serang, Jumat (28/12).

“Yang bikin repot tiba-tiba ada berita hoaks, ada tsunami (pengungsi) lari-lari ke atas,” sambungnya lagi.

Lebih lanjut, Wahidin juga meminta kepada pemerintah pusat agar segera menyiapkan rencana rehabilitasi perumahan yang rusak akibat tsunami selat sunda.

“Yang kami butuhkan bukan logistik Pak. Kita perlu didukung aturan ketika ribuan rumah perlu direhabilitasi, rumah nelayan terutama,” Ungkap WH.

“Kita dari dana sanggup tapi perlu didukung dengan aturan-aturan dari pemerintah,” ujarnya.

Menanggapi pemintaan itu, Tjahjo menyatakan bahwa pemerintah pusat siap membantu masyarakat. Tinggal pemerintah daerah menentukan dan melaporkan mana saja rumah yang akan direhabilitasi.

“Perencanaan harus dipersiapkan sekarang, berapa rumah yang rusak ringan, sedang, atau berat. Prasarana yang rusak, nanti dilaporkan dengan BNPB,” kata Tjahjo.

“Kita belajar penuh dari pengalaman Lombok dan Palu, bagaimana menggerakan masyarakat dan bagaimana pendampingannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemendagri sudah mendistribusikan bantuan dengan mendirikan 3 posko penanggulangan bencana di Pemda Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lampung Selatan. Kemendagri juga berencana memberikan dana bantuan sebesar Rp 50 juta untuk membangun posko pemerintahan sementara di desa-desa yang terkena dampak tsunami.

Editor : Redaksi

Related Articles

Berikan Komentar