biem.co — Belakangan ini, dunia perpuisian memang sedang repot-repotnya. Tidak saja menghadapi beberapa “oknum” yang “kebelet” ingin disebut tokoh sastra di negeri ini, sampai berani bayar banyak penulis (sebagian besar penulis tak diketahui jejaknya), melainkan juga para politisi yang berlomba-lomba menjadikan puisi sebagai komoditas politik (praktis). Di mana politisi dengan serta merta “mendadak puitis” dan “mendadak merasa jadi penyair”. Lalu membuat panggung-panggung puisi, mengundang para pembaca puisi, membayar mereka, dan jadilah sempurna puisi yang sebagai komoditas itu.
Beberapa bulan lalu, tulisan yang kemudian dikira puisi karena berbentuk bait-bait, menggegerkan Indonesia. Tulisan tersebut adalah tulisan Sukmawati Soekarno Putri. Karena tulisannya itu, hampir-hampir saja ia dimejahijaukan. Musababnya ia dinilai telah melakukan penghinaan terhadap simbol agama.
Banyak orang bertanya kepada saya ihwal tulisan yang diberi judul “Ibu Indonesia” itu, judul yang juga dibuat “seperti judul puisi”. Siapapun yang bertanya kepada saya, saya jawab dengan jawaban yang sama: “Sukmawati belum mampu bikin puisi, jadi wajar jika puisinya bermasalah sejak dari aspek logika. Menentukan ‘nya’ dan ‘mu’ saja di dalam tulisan itu tidak konsisten, judul dengan isi juga tidak nyambung, apatah lagi membuat perbandingan, jelas akan menghadapi masalah. Jadi saya pikir, dia tidak berniat menghina. Kesalahannya adalah memaksakan diri menulis puisi.”
Persoalan Sukmawati telah berlalu, kini puisi kembali diseret-seret para politisi. Ini berlaku ketika Waketum Gerindra, Fadli Zon, mempublikasikan tulisan berbentuk bait di akun Twitternya, Minggu (11/11), yang kemudian oleh media disebut puisi:
Ada genderuwo di istana
seram berewokan mukanya
kini sudah pandai berpolitik
lincah manuver strategi dan taktik.
Tulisan itu kemudian ditanggapi oleh Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, dengan tulisan yang lagi-lagi disebut orang sebagai puisi:
Ada Kacung Jadi Ratu
Ada kacung jadi ratu,
Tiap hari kerjanya mematut diri dgn puisi,
Cari panggung sana sini
Bikin issue issue bau terasi
Ada kacung chubby lagi sakit gigi
Heboh teriak sana teriak sini
Mumpung masih punya kursi untuk meng Expo se diri
Ada kacung chubby terus sibuk mencaci maki
Maklum baru dapat kursi untuk existensi diri tanpa prestasi
Gayanya persis gembong PKI
Ada kacung gendut mimpi jadi menteri,
Tiap hari sibuk maki kanan kiri
Tidak sadar dan ukur diri, mabuk dan merasa seksi
Ada Petruk chubby jadi ratu
Lucu seperti boneka barby
Tiap hari cari sensasi, bikin puisi caci maki
Ada Petruk jadi ratu
Sadar diri tdk punya prestasi
Jilat sana jilat sini dgn puisi bau terasi
Ada Petruk mimpi pingin jadi sutradara
Lakon “perempuan tua digebuki massa ”
Sayang pagi datang,
mimpi buyar polisi tiba
Petruk chubby mmg nakal dan lucu
Terus cari peluang ditempat tempat bau
Terus berjuang tanpa kenal malu
Meski SARA, hoax dan fitnah selalu hancur jadi debu
Jadilah kembali gaduh Indonesia oleh ulah politisi yang menyeret-nyeret “puisi” sebagai “alat” untuk saling serang. Posisi puisi yang dipercaya sebagai jalan keempat menuju kebenaran (baca: sastra) seakan telah diobok-obok jadi yang keruh, yang jauh dari kebenaran, yang dekat dengan silat lidah belaka: pembenaran-pembenaran kosong. Puisi yang juga dipercaya dapat meluruskan politik yang bengkok, dibengkok-bengkokkan fungsinya oleh politisi. Meski sebetulnya puisi belum dapat mereka sentuh sebab tulisan para politisi itu jauh sekali untuk dapat disebut “puisi”. Mungkin dapat diabaikan, tapi media massa menyebutnya puisi. Orang-orang awam juga menyebutnya puisi. Itulah bahayanya.
Jika hal ini terus dibiarkan, orang-orang awam puisi akan melihat, menganggap, dan meyakini bahwa politisi-politisi Indonesia adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menulis puisi. Merekalah yang kemudian dianggap telah mampu menyerap sari pati realitas di dalam karya sastra, karena di sisi lain, kecenderungan puisi hari ini, yang ditulis oleh para penyair bertema kesendirian, kemuraman, dan sekitarannya. Terlebih publikasi besar-besaran atau kehebohan masyarakat terhadap hadirnya puisi di tengah mereka adalah ketika yang menulis seorang politisi.
Saya tidak merasa perlu panjang lebar membuktikan bahwa tulisan yang menggadang-gadang simbol “genderuwo” dan “kacung” itu sebagai yang bukan puisi. Lagi pula butuh alasan yang kuat untuk rela menyediakan waktu membedah karya. Setidaknya karya yang cukup baik untuk dapat dikritik, sementara dua tulisan itu, belum sampai pada yang “sekadar cukup”.
Fadli Zon memang bukan orang baru di dalam dunia sastra, ia telah akrab dengan puisi jauh tahun sebelum pada akhirnya ia berubah menjadi seorang politisi. Namun tulisan yang ia publikasikan di Twitter belum memenuhi syarat untuk dapat disebut puisi. Hanya penggalan. Tidak utuh. Semacam selintasan pikiran yang ditulis secara selintasa juga. Saya pikir, sebagai orang yang pernah benar-benar akrab dengan puisi, Fadli Zon juga menyepakati bahwa tulisan itu belum sampai pada puisi, belum dapat dikatakan sebagai puisi.
Begitu juga dengan tulisan Irma. Meski ia tampak sungguh-sungguh menuliskannya: memiliki judul, terdiri dari puluhan larik, dan memiliki bangunan rima luar yang ketat, tetap saja bukan puisi. Tidak perlu jauh-jauh meminta pembuktian ihwal pernyataan saya tentang “puisi-puisian” Irma. Membedakan penulisan kata depan dan awalan saja, Irma belum bisa. Tidak mungkin dapat dibedah hingga pada aspek-aspek yang signifikan hadir di dalam sebuah puisi, semisal metafora, simile, citraan, dan hal-hal yang melingkupinya.
Maka alangkah baiknya jika para politisi yang agung itu berhenti menjadikan “puisi” sebagai “alat” saling serang atau cari muka di depan rakyat. Rakyat tidak butuh puisi dari para politisi atau puisi dari menteri. Rakyat membutuhkan mewujudnya Pancasila. Semua sila. Bukan puisi-puisian itu. Soal puisi biarkan di tangan penyair. Biakan puisi di dada rakyat yang merdeka dari “kepentingan”. Biarkan puisi berperan meluruskan yang bengkok, bukan diobok-obok dan dibengkok-bengkokkan dalam parade “pisuhan” para politisi yang tidak ada habisnya itu, adegan jutaan episode yang menjemukan melebihi adegan telenovela itu.
Saya rasa, tulisan yang sama sekali tidak lengkap ini sudah terlalu panjang untuk menanggapi sesuatu yang sesungguhnya cukup ditanggapi dengan tertawa beberapa detik. Jadi, saya akhiri dengan sedikit senyuman dan membaca Ayat Kursi tiga kali.
Muhammad Rois Rinaldi, Koordinator Gabungan Komunitas Sastra ASEAN dan Redaktur Sastra biem.co.
