KolomRois Rinaldi

Muhammad Rois Rinaldi: Hina Presiden? Belajar Kepada Cak Nun

Hina Presiden?
Belajar Kepada Cak Nun
oleh Muhammad Rois Rinaldi

 

I/

Saya sempat terkejut ketika mendapatkan kabar bahwa Cak Nun dalam secuplik video di Youtube bersama Najwa Shihab dalam acara Peringatan 2 tahun kasus Novel Bawesdan mengatakan: “Saya orang yang hina kalau mau mendatangi undangan ke istana. Masa ‘bos’ mau mendatangi ‘buruh’”. Sebuah pernyataan yang cukup berani di negeri yang sebagian rakyatnya sedang gampang uring-uringan ini. Tetapi pada akhirnya saya meyakini Cak Nun telah memikirkan betul bahwa kalimat itu memang perlu dan harus diucapkan.

Barangkali dengan demikian dapat menjadi obat bagi orang-orang yang keracunan politik cheerleader (pemandu sorak). Di mana para tokoh politik yang sejatinya adalah wakil (pembantu) dari rakyat dipuja-puji seperti perlakuan budak kepada tuannya (saya harap ungkapan ini pun tidak membuat orang banyak makin uring-uringan). Posisi yang sesungguhnya jika dipahami dengan sungguh-sungguh sudah menghinakan posisi “rakyat yang mulia”, yang merupakan tuan bagi semua pelaksana tugas-tugas pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ungkapan Cak Nun tersebut tanpa perlu diherankan secara terang melahirkan respon membabi-buta dari masyarakat, terutama yang terjangkit racun politik cheerleader. Di media sosial berseliweran orang menghujat Cak Nun dengan tuduhan sombong, belagu, sok punya pengaruh, dan sejenisnya. Ungkapan-ungkapan meluap yang tidak dapat ditemukan pijakannya, selain amarah sesaat karena daya pikir yang kurang memadai atau kesabaran berpikir yang kurang terlatih. Beberapa netizen bahkan menghadirkan foto Cak Nun ketika hadir dalam sebuah kegiatan di mana dalam foto itu Soeharto sedang berpidato.

Narasi yang diantarkan sebagian mengatakan Cak Nun munafik dan sebagian mengatakan bahwa kesombongan Cak Nun hanya cari perhatian karena sekarang ia merasa lebih terhormat dari presiden, padahal dahulu ia juga orang yang tunduk kepada Orba.

Hanya dari foto mereka sudah memiliki narasi lengkap yang ceritanya melingkupi keadaan, kejadian, dan tujuan. Saya memang telah melihat foto itu, tapi saya tidak tahu dalam rangka apa Cak Nun ada di sana dan saya tidak tahu dengan tujuan apa Cak Nun berasa di sana. Tidak tahu dan saya tidak merasa perlu sok tahu mengarang cerita yang tidak-tidak. Lagipula, esensi pembicaraan Cak Nun tidak sama sekali ada atau layak disangkut-pautkan dengan foto tersebut.

Yang agak menarik (meski sebetulnya bukan barang baru) rata-rata netizen uring-uringan tidak terima karena berpikir dengan perasaan mereka (atas dasar tafsir mereka sendiri-sendiri) presiden dihina. Ketidakterimaan tersebut rata-rata cenderung melakukan pembelaan terhadap presiden sebagai pribadi bukan pribadi yang sebagai presiden. Ini fenomena kekinian yang masih menarik meski sudah cukup membosankan, terlebih masih dalam nuansa Pilpres yang tidak kalah uring-uringan dan terlampau mendahulukan sisi emosional itu.

Melihat kenyataan yang sedemikian lucu (walau kelucuan semacam ini bukan hal baru, bahkan nyaris hilang kelucuannya), saya jadi mengajukan beberapa bertanya begini: mengapa rakyat Indonesia yang lucu-lucu itu enggan belajar kepada Cak Nun, padahal mereka betul-betul membutuhkan pelajaran bagaimana menjadi rakyat yang bermartabat dan berdaulat? Mengapa mereka keburu uring-uringan, sebelum memahami untuk apa uring-uringan dan atas dasar apa pernyataan-pernyataan sinis yang mereka tebar di media sosial?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut selekas mungkin terjawab dengan sendirinya. Bagaimana orang-orang yang tidak tahu terhadap ketidaktahuannya dapat mengetahui apa yang harus diketahui? Soal bagaimana berbangsa dan bernegara di zaman sekarang, banyak yang memetakan sendiri-sendiri dan dengan sangat percaya diri mengatakan peta-peta yang mereka buat adalah peta yang benar, padahal peta-peta itu dibuat sesuka-sukanya saja, tanpa mau melihat peta-peta yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa yang sudah semestinya dijadikan rujukan.

Oleh karenanya, dengan “sombong” saya mengajukan diri membantu sebagian rakyat yang uring-uringan untuk sedikit lebih tenang dan agar napas yang ada digunakan untuk sesuatu yang lebih berfaedah. Tetapi sebelumnya saya perlu mengatakan bahwa saya bukan fans Cak Nun. Saya mengaguminya sebagai seorang tokoh, tapi saya tidak sampai sungguh-sungguh mengidolakannya. Saya tidak pernah datang Maiyahan, tapi saya menyukai konsep Maiyahan yang membumi. Cak Nun beberapa kali datang ke Banten, terakhir ia datang pada tahun 2019 ini di Serang, saya tidak datang.

Sampai sini jelas, ya. Tidak ada lagi kegagalpahaman yang menuduh saya membela Cak Nun. Lagipula, saya menulis ini bukan sebagai pembelaan terhadap Cak Nun, karena ia bukan orang yang perlu dibela-bela. Sebaliknya, saya membela orang-orang yang uring-uringan kepadanya. Saya perlu membela mereka karena jika terlalu lama uring-uringan, efeknya kurang baik untuk kesehatan masing-masing dan tentu saja kesehatan masa depan Republik Indonesia yang dicintai ini. Bukan apa-apa, risih saja membayangkan masa depan sebuah Negara dihuni oleh orang yang suka uring-uringan.

 

II/

Agar mudah dipahami, terlebih dahulu harus diketahui (tentu pengetahuan harus dipahami, disadari, dan difungsikan) pada mulanya sebuah partai dibentuk karena ada kepentingan rakyat yang majemuk yang harus diwadahi. Partailah yang kemudian dibentuk untuk dijadikan saluran resmi pendapat dan harapan-harapan rakyat. Melalui partai pula kemudian diusulkan nama-nama untuk mewakili kepentingan rakyat, karena demokrasi yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Perwakilan.

Demokrasi Perwakilan artinya demokrasi yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih banyak. Indonesia tidak dapat melaksanakan Demokrasi Langsung (demokrasi di mana rakyat secara penuh mengambil keputusan melalui musyawarah atau sejenisnya). Luas wilayah dan jumlah penduduk tidak memungkinkan melaksanakannya.

Nama-nama yang diusulkan partai adalah nama-nama yang kemudian disepakati rakyat untuk dijadikan wakil yang menjalankan kepentingan rakyat. Di sinilah Rahim lahirnya seorang presiden, seorang gubernur, atau seorang bupati/walikota. Dari sinilah juga lahir orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semua yang lahir dari kesepakatan rakyat harus bekerja bahkan kalau boleh sedikit demonstratif, mereka harus bernapas demi rakyat.

Jelas peran dan fungsinya. Rakyat adalah tuan dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk/terpilih. Posisi rakyat lebih tinggi dari seorang presiden. Dalam kata lain yang lugas: posisi presiden adalah pesuruh yang harus manut pada rakyat, termasuk semua partai, harus tunduk setunduk-tunduknya kepada kemauan rakyat. Tidak boleh ada bupati tunduk kepada partai melebihi tunduknya kepada rakyat. Tidak boleh ada presiden tunduk kepada partai melebihi tunduknya kepada rakyat. Loyalitas partai kepada rakyat, maka semua petugas partai harus loyal kepada rakyat, bukan jadi loyalis partai.

Jika posisi ideal tersebut dibalik atau sekadar dimiringkan, akibatnya tidak sepele. Rakyat akan dijadikan beberapa kubu yang saling berseberangan agar satu sama lain, sehingga saling melemahkan. Akibatnya, yang kuat adalah para wakil rakyat. Jika wakil rakyat kuat, sementara rakyat lemah, yang terjadi adalah kesemena-menaan: tujuan rakyat tidak menjadi tujuan orang-orang yang dipilih rakyat dan memang inilah yang menjadi salah satu kelemahan Demokrasi Perwakilan. Kepentingan para wakil rakyat dapat bergeser dari kepentingan rakyat jika rakyat lemah.

Bergesernya kepentingan tersebut akan menggeser beberapa posisi pada tempat yang bukan saja tidak tepat, melainkan menimbulkan kerusakan parah yang meliputi keamanan wilayah Negara hingga mentalitas bernegara. Sebab yang bergeser pada akhirnya adalah tujuan. Partai politik yang pada mulanya alat atau corong untuk sampai pada cita-cita Negara (dalam hal ini cita-cita rakyat) dijadikan tujuan. Sementara Negara yang pada mulanya adalah tujuan dijadikan alat. Jika partai adalah tujuan dan Negara adalah alat, rakyat dijadikan ornamen-ornamen belaka dalam parade perebutan kekuasaan para elit yang kadung ditempatkan oleh rakyat di tempat tinggi.

Akibat yang dapat dilihat secara kasat mata atau yang biasa didengar dari bisikan para tetangga jika rakyat diposisikan sebagai golongan lemah, rakyat harus mengajukan proposal permohonan dana untuk mendirikan rumah ibadah. Rakyat harus memohon-mohon agar mendapatkan kerja. Rakyat harus mengemis-ngemis antre beras murah yang jelek mutunya, yang tidak layak dimakan manusia dari para wakilnya sendiri ketika bahan pokok meroket. Posisi yang sangat hina ini tidak layak ditempati oleh rakyat di Negara yang menggunakan sistem demokrasi.

Sampai di sini (mestinya cukup dapat dipahami dengan) jelas tujuan Cak Nun mengatakan hal tersebut. Bukan buat gagah-gagahan. Bukan untuk petangtang-petengteng. Bukan untuk sombong-sombongan seperti ABG yang baru punya gebetan baru. Tetapi karena ia melihat sebagian rakyat Indonesia semakin hari semakin sakit. Semakin hari semakin pikun: tidak tahu tempat dan tidak tahu cara menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Sehingga cara berbangsa dan bernegara terbolak-balik. Presiden, gubernur, atau walikota diperlakukan seperti artis K-Pop yang perlu disambut dengan teriakan histeris. Yang dibela mati-matian jika ada yang mengkritik. Marah jika ada yang tidak manut dan menaruh hormat.

Cak Nun melihat gejala itu dan terdorong utuk mendidik yang belum terdidik.  Adapun pernyataan rakyat jadi hina ketika harus menemui presiden, sebab presiden harus menemui rakyat adalah isyarat dari Cak Nun agar rakyat jangan lalai pada tugas pengawasan. Rakyat tidak boleh lalai pada posisinya yang tinggi karena memiliki mentalitas rendahan. Rakyat harus mampu menegaskan posisinya agar tidak terjerembab dalam jurang-jurang perpolitikan yang mengelabui dan menyesatkan. Karena jika rakyat tersesat, maka Negara benar-benar di dalam bahaya.

Tentu ini tafsiran tersebuta dalah tafsiran saya dan kalimat yang keluar dari pemikiran saya sendiri, jika mau uring-uringan disebut “rendahan” silakan. Tetapi saya tidak menemukan istilah lain, yang mungkin, lebih lembut yang dapat menyenangkan orang-orang lalai.

 

III/

Kiranya tidak terlalu perlu bersombong-sombong dalam kebodohan. Uring-uringan karena ada pernyataan yang sesungguhnya memiliki dasar yang kuat dan maksud yang mencerahkan adalah tindakan yang sulit digambarkan dengan kata, apalagi jika meminta digambarkan dengan kata yang tidak membuat sakit hati. Kiranya tidak terlambat untuk kembali mempelajari bagaimana berbangsa dan bernegara, dimulai dari bagaimana cara menempatkan diri sebagai rakyat yang berdaulat. Cak Nun sudah membuka pintu pengetahuannya mengenai hal ini. Masuklah dan belajarlah kepadanya.

Tentang Penulis

Penulis, Penerima Anugerah Utama Sastra Dunia (Numera 2014), Tokoh Sastra Siber Asia Tenggara (HesCom E-Sastera, 2015), dan Pengurus Persatuan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Banten (2010/2011)
Editor : Muhammad Iqwa Mu'tashim Billah

Related Articles

Berikan Komentar