SERANG, biem.co – Ratusan massa yang terdiri dari alumni, mahasiswa, dan pelajar menggelar aksi unjuk rasa di depan SMAN 4 Kota Serang. Aksi tersebut berlangsung pada Senin (21/7/2025) pukul 09.30 WIB.
Mereka menuntut keadilan atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum guru, serta meminta penanganan terhadap dugaan pungutan liar di lingkungan sekolah.
Koordinator BEM Banten, Bagus Yulianto, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat laporan dari sejumlah siswa dan alumni terkait dugaan pelecehan oleh beberapa oknum guru di SMAN 4 Kota Serang.
“Awalnya adalah kami dapat sumber dari teman-teman siswa SMAN 4 Kota Serang, korbannya tidak hanya satu orang. Bahkan ada alumni juga yang menjadi korban, yang jelas untuk kronologi pelecehannya kita tidak diberi tahu secara detail, yang jelas ada beberapa oknum guru itu yang melecehkan siswa dengan alasan kegiatan olahraga secara privat yang dipanggil oleh guru,” ungkap Bagus dalam orasinya.
Salah satu oknum guru (berinisial S) yang mengajar mata pelajaran Geografi, diduga mengajak siswa ke hotel dengan dalih pengambilan rapor atau pemberian bantuan belajar, hal ini dikuatkan dengan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang ditampilkan dalam aksi tersebut.
Tak hanya kasus pelecehan, massa juga menyoroti program “One Day One Thousand” (ODOT), di mana siswa diwajibkan membayar Rp1.000 per hari. Program ini menjadi perhatian khusus karena hingga saat ini siswa belum merasakan manfaatnya meskipun telah berjalan selama beberapa tahun.
Menanggapi aksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 4 Kota Serang, Nurdiana Salam, menyatakan telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan oknum dari KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).
“Sejak awal, oknum guru tersebut sudah kami nonaktifkan dari kegiatan belajar mengajar, sambil menunggu proses lebih lanjut dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, dan pihak Kepolisian,” jelas Nurdiana yang mulai menjabat sejak Februari 2025.
Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah telah resmi menghentikan program ODOT serta praktik jual beli modul Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah.
“Jadi sudah tidak ada lagi modul LKS dan sebagainya. Program ODOT juga sudah saya hentikan. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendengarkan aspirasi siswa,” tegasnya.
Nurdiana Salam juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang berjalan, serta melakukan evaluasi secara berkala demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. (Red)
