SERANG, biem.co — Forum Ekonomi Banten 2025 yang digelar dengan tema “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Wilayah Banten Selatan” menjadi panggung penting bagi para pemangku kepentingan untuk membahas strategi mengatasi ketimpangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan.
Penguatan infrastruktur, investasi sektor pertanian, serta pengembangan pariwisata menjadi fokus utama dalam upaya mendorong akselerasi pembangunan Banten Selatan.
Asisten Daerah (Asda) Provinsi Banten, Budi Santoso menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi tidak dapat diselesaikan tanpa kolaborasi lintas sektor.
“Untuk mengatasi ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Banten, diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perbankan, investor, hingga media,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap Banten Selatan melalui sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan Tol Serang–Panimbang, rencana Tol Rangkasbitung–Tanah Abang, serta reaktivasi jalur kereta Rangkasbitung–Labuan dan Saketi. Infrastruktur ini diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan selatan dalam beberapa tahun ke depan.
Lebih jauh, Pemprov Banten menargetkan pembangunan 80 km Jalan Nusa Tani, yang dinilai penting untuk membuka akses ekonomi khususnya di Pandeglang dan Lebak. Kedua wilayah itu kini juga mulai menyiapkan tata ruang baru, termasuk rencana kawasan industri di Cileles (Lebak) dan Bojong (Pandeglang).
“Langkah-langkah ini sudah kami siapkan. Mungkin hasilnya belum terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi setelah infrastruktur selesai dan berjalan, dampak pertumbuhannya baru akan terukur,” ungkap Budi.
Ia juga menyinggung capaian investasi Banten yang mencapai Rp91 triliun dan menempati peringkat ke-4 nasional. Namun, sebagian besar masih terpusat di wilayah utara. Karena itu, pemerintah akan lebih agresif mempromosikan potensi Banten Selatan melalui business matching, event investasi, dan publikasi media.
“Pariwisata jangan hanya Anyer. Di selatan ada banyak destinasi lebih indah yang belum tergarap maksimal. Jika akses ke Tanjung Lesung semakin mudah, aktivitas ekonomi akan meningkat signifikan,” tambahnya.
Dari perspektif akademik, Guru Besar UGM Prof. Mudrajad Kuncoro menyoroti bahwa kontribusi ekonomi Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih stagnan di angka 6% selama dua dekade terakhir.
“Pertanyaannya adalah: siapa yang menikmati pertumbuhan? Forum ini sangat tepat untuk memutar ketimpangan ekonomi Banten yang sudah berlangsung lama,” tegasnya.
Sementara itu, ekonom dan praktisi pembangunan daerah Ameriza menyebut bahwa Banten Selatan justru menyimpan sumber pertumbuhan baru, mulai dari perkebunan, peternakan, hingga pariwisata.
“Wilayah selatan selama ini menjadi sumber permasalahan karena tertinggal. Namun di dalamnya tersimpan potensi besar. Jika seluruh stakeholder bersama-sama membangun Banten Selatan, disparitas yang selama ini menyebabkan pengangguran tinggi bisa ditekan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa momentum pembangunan infrastruktur selatan—termasuk dua ruas tol baru dan rencana MRT—harus dimanfaatkan untuk mendorong investasi pertanian dan pariwisata secara lebih luas.
Perwakilan Bappenas RI, Taufiq Hidayat Putra, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi antara Pemprov Banten dan seluruh mitra pembangunan yang dinilai sangat solid.
“Dalam RPJMN 2025–2029, disparitas Banten Utara dan Selatan menjadi fokus prioritas. Ada berbagai program besar untuk mengejar ketertinggalan wilayah selatan,” kata Taufiq.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berbasis kawasan mulai dari jalan tol hingga kereta angkutan hasil pertanian hanya dapat berjalan jika ada koordinasi kuat di daerah.
“Kereta khusus angkutan hasil pertanian yang disiapkan di Banten akan menjadi yang pertama di Indonesia,” ungkapnya.
Dari sisi penguatan ekonomi masyarakat, Kepala OJK Banten Adi Dharma mengungkapkan bahwa pihaknya akan memusatkan program inklusi keuangan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang mulai 2026.
“Kami akan lebih fokus ke wilayah selatan, terutama Lebak dan Pandeglang. Literasi dan inklusi keuangan harus ditingkatkan agar masyarakat tidak terjebak pada layanan keuangan ilegal,” jelasnya. ***
