biem.co – Istilah “Prabowonomic” belakangan mencuat ke ruang publik setelah diucapkan oleh Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kita semua tahu dan mengalami benar bahwa dalam setiap rezim, publik kerap memberi label tertentu pada arah kebijakan ekonomi yang ditempuh seorang presiden. Pada masa Joko Widodo, misalnya, istilah “Jokowinomics” dilekatkan pada agenda pembangunan infrastruktur dan stabilitas makro. Kini, setelah Prabowo Subianto memimpin pemerintahan, istilah “Prabowonomic” mulai beredar di ruang publik—menyiratkan adanya pendekatan ekonomi yang dianggap khas dan berbeda, ala Prabowo, presiden yang sering meneriakkan #hidupjokowi.
Terlepas dari siapa yang pertama kali mempopulerkan, istilah ini kemudian melahirkan ekspektasi publik bahwa pemerintahan Prabowo dapat membawa orientasi kebijakan yang baru, tegas dan terarah dalam penguatan peran negara, swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta belanja sosial dalam skala besar.
Namun, dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini—dengan pertumbuhan di kisaran 5,11 persen (5,03% pada 2024), rasio utang terhadap PDB sekitar 40,46 persen dari PDB pada 2025 mencapai 23.821,1 triliun, defisit fiskal yang hampir menyentuh angka 3 persen, meski masih di bawahnya (2,59 persen), serta tekanan global akibat perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian geopolitik—pertanyaan tentang prioritas ekonomi khususnya menjadi sangat relevan.
Prasa Prabowonomic dengan cepat memantik perdebatan: apakah ia sekadar jargon politik yang hanya sekedar upaya memberi label komunikasi strategis Prabowo, atau benar-benar mencerminkan paradigma ekonomi tertentu yang matang dan akurat?
Kita mulai dari sisi etimologis. “Prabowonomic” sepertinya merupakan gabungan nama “Prabowo” dan “economic” (ekonomi), yang mengesankan adanya pendekatan ekonomi khas yang dilekatkan pada kepemimpinannya. Dalam konteks politik Indonesia, pe-labelan semacam ini bukan hal baru, sebagaimana yang penulis sampaikan di paragraf pembuka. Maka, menurut penulis, “Prabowonomic” dapat dipahami sebagai upaya membingkai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo dalam satu identitas konseptual; Pertumbuhan gizi besar-besaran dan stabilitas keuangan (mungkin untuk) pemilik #SPPG.
Namun, pertanyaan pentingnya adalah: apa substansi di balik istilah tersebut? Apakah ia berorientasi pada penguatan kedaulatan pangan, industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, proteksionisme terukur (pembatasan selektif) atau justru alur kompromi dengan arus investasi global? Dimana yang terakhir, salah satunya adalah pemberian konsesi geothermal di Halmahera kepada (afiliate) Israel.
Dalam berbagai pidato dan pernyataan publik, Prabowo menekankan pentingnya swasembada, ketahanan nasional, dan peran negara yang kuat dalam mengarahkan pembangunan. Jika demikian maksudnya, maka “Prabowonomic” bisa dibaca sebagai konsep ekonomi nasionalisme-modern—perpaduan antara intervensi negara dan strategi pasar. (Meski pasar yang diperankan negara, juga).
Di sisi lain, istilah ini juga membuka ruang kritik. Setiap konsep ekonomi yang dilekatkan pada figur politik berisiko menjadi personalistik dan kurang terukur secara akademik. Kita semua tahu, ekonomi sebagai disiplin ilmu menuntut parameter yang jelas: indikator pertumbuhan, distribusi kesejahteraan, stabilitas fiskal, keberlanjutan utang, hingga dampaknya terhadap kelas menengah dan masyarakat rentan. Tanpa kejelasan indikator dan peta jalan kebijakan, “Prabowonomic” berpotensi berhenti pada tataran slogan. #hidupjokowi.
Tulisan ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk membaca konsep “Prabowonomic” secara lebih jernih dan kritis—bukan semata sebagai istilah retoris, melainkan sebagai kemungkinan kerangka kebijakan yang akan membentuk arah ekonomi Indonesia ke depan. Apakah ia akan menjadi paradigma yang kokoh dengan fondasi konseptual yang kuat, atau sekadar label politik dalam dinamika kekuasaan? Waktu dan implementasi kebijakan-lah yang akan menjawabnya; atau ”waktu dan kebijakan lain yang akan menyembuhkannya”.
Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya. Program prioritas yang memberikan makanan secara cuma-cuma (tidak gratis_red) kepada anak sekolah (PAUD-SMA), balita, ibu hamil, dan menyusui. Tujuannya menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas SDM. Ini menjadi ikon kebijakan sosial Prabowo di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) namun, mampu memengaruhi program kerja seluruh kementerian.
Secara moral, gagasan memberi makan anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui terdengar mulia dan tak terbantahkan. Namun, kita harus jujur, kebijakan publik tak cukup dinilai dari niat, melainkan dari alokasi sumber daya dan efektivitasnya. Untuk ini lah rasionalisasi anggaran harus disematkan dan dipertimbangkan.
Dalam rancangan APBN 2026, misalnya, MBG diproyeksikan menyerap sekitar Rp335 triliun dari total anggaran pendidikan Rp757,8 triliun. Artinya, hampir separuh anggaran pendidikan tersedot untuk satu program konsumsi. Sementara itu, kebutuhan mendesak seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan sekolah rusak, digitalisasi pembelajaran, dan riset perguruan tinggi justru terdesak. Bahkan pemenuhan lapangan pekerjaan dan pelayanan kesehatan terkesan terabaikan.
Dalam teori human capital Gary Becker, pendidikan adalah investasi produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang. Amartya Sen bahkan menempatkan pendidikan sebagai inti dari capability approach: pembangunan adalah peningkatan kemampuan manusia. Memberi makan penting, tetapi tanpa kualitas pendidikan, negara hanya mengobati gejala, bukan membangun fondasi.
Dalam perspektif Keynesian, belanja negara memang dapat mendorong permintaan agregat. Namun Keynes tidak pernah mengajarkan stimulus fiskal permanen tanpa penguatan sektor produktif. Jika belanja konsumtif tidak menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang berkelanjutan, defisit fiskal akan membebani generasi berikutnya tanpa menghasilkan pertumbuhan struktural.
Jangan-jangan Danantara dibuat dan dianggap mampu menciptakan efek pengganda stimulus fiskal “Prabowonomic” ini?
Ya. Danantara. Sebuah ambisi sovereign wealth fund (SWF) dan Risiko Tata Kelola Pilar lain dari Prabowonomic, sebuah konsep yang diklaim akan mengelola aset negara secara lebih agresif dan strategis. Modelnya sering dibandingkan dengan Temasek (Singapura) atau Khazanah (Malaysia).
Secara teori, sovereign wealth fund dapat menjadi instrumen akumulasi modal nasional dan stabilisasi fiskal. Namun keberhasilan model ini sangat bergantung pada good governance, transparansi, dan independensi profesional. Tanpa itu, SWF berisiko menjadi alat konsolidasi kekuasaan ekonomi-politik, dan beberapa hal sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah itu.
Dalam kajian ekonomi kelembagaan (institutional economics) sudah jelas, bahwa kualitas institusi menentukan hasil pembangunan. Douglass North kemudian menegaskan bahwa institusi yang lemah akan melahirkan inefisiensi dan rente. Dalam konteks Indonesia, konsentrasi pengelolaan aset negara dalam satu entitas besar tanpa pengawasan ketat berpotensi menimbulkan moral hazard dan konflik kepentingan, dan demikian sejatinya Danantara akan berlayar.
Kita bergeser ke arah Geopolitik Ekonomi dan kemitraan Prabowo (bukan rakyat Indonesia) untuk Board of Peace. Langkah ini memperlihatkan dimensi geopolitik dari Prabowonomic. Di era globalisasi, ekonomi dan geopolitik memang tak terpisahkan. Namun pertanyaannya: di mana posisi strategis Indonesia?
Konsep geopolitik klasik dari Halford Mackinder menekankan pentingnya posisi strategis dalam perebutan pengaruh global. Dalam konteks modern, Joseph Nye berbicara tentang soft power—sebagai kemampuan suatu negara untuk memengaruhi perilaku aktor lain melalui daya tarik (atraksi) dan persuasi—budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan—bukan melalui paksaan (hard power) seperti militer atau uang. Konsep ini bertujuan agar pihak lain mengikuti kemauan kita secara sukarela, menjadikannya strategi yang lebih efektif dan murah dalam hubungan internasional.
Selama ini Indonesia dikenal dengan konsep politik luar negeri bebas aktif dan solidaritas terhadap Palestina. Dengan bergabung Board of Pece (BoP) bentukan Trump, kebijakan ekonomi domestik bersinggungan dengan aktor global yang memiliki afiliasi kontroversial. Padahal, seluruh konsep kepemimpinan sepakat bahwa sensitivitas publik tidak bisa diabaikan.
Meski alasan Prabowo untuk menarik minat investasi yang lebih besar dari negara-negara yang lebih besar juga, namun, dapat penulis sampaikan bahwa geopolitik ekonomi bukan sekadar menarik investasi, tetapi menjaga kedaulatan kebijakan (policy sovereignty). Ketergantungan berlebihan pada investor global—terutama yang memiliki kepentingan strategis dan terlebih yang menjadi musuh dunia—dapat menggerus ruang kebijakan nasional.
Belum selesai kontradiksi tentang Program MBG, muncul program lain yang akan segera direalisasikan menyeluruh di Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih. Entah Prabowonomic menempatkan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai retorika kerakyatan atau administrasi anggaran, yang jelas, program ini seolah dan selalu diklaim sebagai wujud ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Kita semua tahu ekonomi kerakyatan bukan sekadar membentuk koperasi. Ekonomi kerakyatan harus menciptakan ekosistem: akses pembiayaan, teknologi, pasar, dan pelatihan manajemen. Tanpa itu, koperasi hanya menjadi instrumen distribusi anggaran. Sejarah menunjukkan banyak koperasi gagal bukan karena ide yang salah, tetapi karena lemahnya tata kelola dan intervensi politik.
Akhirnya, penulis harus berusaha membuat catatan kecil sebagai bahan diskusi lanjutan, bahwa konsep Prabowonomic adalah ”Kaprah yang salah dan Salah yang Kaprah.” Seharusnya prioritas utama konsep Prabowonomic bukan pada keberanian belanja negara,—sebagaimana yang dibangga-banggakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional beberapa waktu lalu, yang menganggap pencairan tercepat dan terbesar, Rp32,1 triliun hanya dalam waktu 1,5 bulan di awal tahun 2026 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—melainkan pada urutan prioritas. Negara berkembang seperti Indonesia memiliki ruang fiskal terbatas. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk konsumsi jangka pendek berarti mengurangi investasi jangka panjang.
Dalam teori pembangunan klasik—dari Rostow hingga Todaro—menekankan pentingnya tahap akumulasi modal dan transformasi struktural. Negara tidak bisa meloncat ke kesejahteraan hanya dengan distribusi fiskal besar. Tanpa peningkatan produktivitas, industrialisasi bernilai tambah, dan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang terjamin, ekonomi akan stagnan.
Data Bank Dunia berulang kali menunjukkan korelasi kuat antara kualitas pendidikan dan pertumbuhan PDB per kapita. Sementara laporan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), organisasi internasional yang didirikan untuk mendorong kebijakan ekonomi dan sosial yang meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, serta perdagangan bebas di seluruh dunia menegaskan bahwa belanja pendidikan efektif bukan hanya soal jumlah, tetapi distribusi dan kualitas implementasi.
Akhirnya, jalan alternatif kritik ini bukan penolakan terhadap peran negara, melainkan ajakan untuk rasionalisasi fiskal dan konsistensi konstitusional. Penulis merasa, Prabowonomic seharusnya konsen pada alternatif kebijakan yang lebih berkelanjutan. Hal ini dapat berupa reorientasi anggaran pendidikan pada peningkatan mutu guru dan riset (bukan mengambil porsi dominan pendidikan), bentuk program gizi yang terintegrasi dengan sektor kesehatan, penguatan UMKM melalui akses pembiayaan dan digitalisasi (bukan sekadar pembentukan koperasi administratif), transparansi penuh dan pengawasan independen terhadap Danantara serta politik luar negeri yang menjaga independensi strategis Indonesia sebagai negara yang terus menerus menyatakan diri bahwa ”…kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”.
Pada akhirnya, ekonomi bukan sekadar angka pertumbuhan atau besaran anggaran. Ia adalah soal pilihan moral dan rasional tentang masa depan bangsa yang konstitusional. Jika prioritas keliru, generasi mendatang-lah yang akan menanggung akibatnya. Prabowonomic mungkin menjanjikan gebrakan. Tetapi tanpa fondasi produktivitas, tata kelola dan informasi yang kokoh, ia berisiko menjadi eksperimen mahal dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia. Tentu saja, jika kemudian semua program itu terkesan amoral dan irasional, Prabowonomic bukan tidak mungkin adalah pekerjaan ant take ant take as ink. Tabik. ***
Penulis: Ega Jalaludin,
Selain sebagai Pendiri LBH Bumi Langit Keadilan, beliau juga aktif di forum diskusi Sefele.
