TANGERANG, biem.co – PT PLN (Persero) UID Banten melalui PLN UP3 Cikupa memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui audiensi strategis yang digelar di Pendopo Kabupaten Tangerang, 24 April 2026.
Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi sekaligus sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan penyedia energi, guna memastikan keandalan sistem kelistrikan serta mendorong terciptanya ekosistem investasi yang lebih kondusif.
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, salah satu isu utama yang dibahas adalah penyelarasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan layanan kelistrikan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta memperkuat daya tarik investasi di Kabupaten Tangerang.
“Sinergi antara Pemkab Tangerang dan PLN menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kelistrikan. Kami berharap keandalan listrik dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Maesyal.
Senada, General Manager PLN UID Banten, Muhamad Joharifin, menegaskan komitmen PLN dalam menjaga stabilitas pasokan listrik sebagai fondasi utama berbagai sektor, mulai dari industri hingga UMKM.
“PLN tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga menjadi support system bagi pertumbuhan ekonomi. Kami terus menghadirkan layanan yang andal dan adaptif melalui sinergi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Manager PLN UP3 Cikupa, Didik Krismanto, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan kepastian dan kemudahan bagi dunia usaha.
“Dengan dukungan kelistrikan yang andal serta kebijakan yang selaras, kami optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.
Ke depan, PLN bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus memperkuat koordinasi serta implementasi di lapangan agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. ***
