TANGERANG, biem.co – Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Banten menyoroti perlambatan penjualan rumah subsidi di Provinsi Banten pada kuartal pertama tahun 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal menurunnya daya beli masyarakat di sektor properti.
Ketua DPD REI Banten, Roni H Adali saat ditemui usai kegiatan di Swissbell Tangerang Selatan, Kamis 21 Mei 2026, mengatakan realisasi penjualan rumah subsidi pada awal tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kalau melihat data kuartal pertama tahun ini, realisasi kita baru sekitar 1.250 unit. Dibandingkan tahun 2025, itu jauh sekali penurunannya, hampir 50 persen lebih,” ujar Roni.
Menurutnya, perlambatan penjualan rumah subsidi menjadi indikator bahwa kemampuan masyarakat untuk membeli rumah saat ini sedang melemah, meski pertumbuhan ekonomi nasional masih tergolong baik.
“Ini menandakan daya beli masyarakat memang menurun. Terbukti dari penjualan yang melambat. Padahal kalau melihat pertumbuhan ekonomi, angkanya cukup besar. Tapi fakta di lapangan, penjualan properti justru mengalami perlambatan,” katanya.
Karena itu, REI berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang mampu kembali mendorong daya beli masyarakat, khususnya di sektor perumahan subsidi.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa kembali memberikan dukungan agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan properti bisa kembali membaik,” ujarnya.
Roni menjelaskan, pada tahun 2025 realisasi rumah subsidi di Provinsi Banten mencapai sekitar 18 ribu unit secara keseluruhan. Sementara khusus untuk REI Banten, capaian pembangunan rumah subsidi berada di angka sekitar 8 ribu hingga 9 ribu unit.
Untuk tahun 2026, REI Banten menargetkan pembangunan rumah subsidi mencapai 12 ribu unit.
“Walaupun di awal tahun ini kuartal pertama cukup anjlok, kami tetap optimistis target 12 ribu unit bisa tercapai sampai akhir tahun,” katanya.
Selain faktor daya beli, Roni juga menyoroti persoalan regulasi lahan yang dinilai turut mempengaruhi perlambatan sektor properti, khususnya terkait Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Menurutnya, banyak pengembang terdampak kebijakan tersebut hingga tidak dapat melanjutkan pembangunan maupun penjualan rumah subsidi.
“Persoalan lahan baku sawah dan lahan sawah dilindungi ini menjadi problem utama teman-teman developer. Banyak yang terdampak sampai berhenti jualan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menyebut saat ini sudah ada beberapa pengembang yang mulai kembali melanjutkan proyek pembangunan setelah adanya penyesuaian kebijakan.
“Alhamdulillah beberapa teman developer sudah mulai bisa berjalan kembali. Tapi memang dampaknya cukup terasa terhadap penurunan realisasi di kuartal pertama tahun ini,” tandasnya. ***
