KOLOM, biem.co – Saya berhenti cukup lama pada dua kata yang belakangan dilemparkan ke tengah ruang politik dengan nada nyaris seperti pengumuman kemenangan: sosialisme dan revolusi.
Budiman Sudjatmiko membaca Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat sebagai tanda negara bergerak ke arah sosialisme. Agus Jabo melangkah lebih jauh. Revolusi, katanya, telah dimulai dari Istana.
Saya tidak tergesa-gesa membantah. Justru karena dua kata itu terlalu besar, terlalu berat, dan memikul sejarah panjang, keduanya tak layak diperlakukan sebagai hiasan pidato. Sosialisme bukan nama lain bagi negara yang rajin membagi bantuan. Ia lahir dari pertarungan tentang kepemilikan, penguasaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan siapa yang sesungguhnya berhak menentukan arah ekonomi. Revolusi lebih dahsyat lagi. Ia bukan pergantian poster, pembesaran program, atau perubahan bahasa. Revolusi menuntut pergeseran pada susunan yang selama ini menopang kekuasaan.
Karena itu, satu pertanyaan terus mengganggu kepala saya: apa yang sebenarnya berubah?
Anak-anak diberi makan, itu baik. Sekolah diperluas, tentu baik. Koperasi dihidupkan, juga patut disambut. Tidak ada yang perlu dimusuhi dari tujuan-tujuan itu. Namun kebaikan sebuah program belum menjadi bukti bahwa struktur telah berubah.
Memberi makan bukan membagi kekuasaan.
Menyalurkan bantuan bukan mengubah kepemilikan.
Negara yang semakin aktif belum tentu sedang bergerak menuju sosialisme. Negara yang semakin besar belum tentu sedang mendistribusikan kuasa. Negara bisa hadir di hampir setiap sudut kehidupan warganya, sementara pertanyaan paling tua tentang kekuasaan tetap dibiarkan utuh: siapa yang memiliki, siapa yang menguasai, siapa yang menentukan, dan siapa yang paling banyak menikmati hasilnya?
Jawaban atas pertanyaan itu tampaknya belum banyak bergeser. Yang terlihat justru kekuasaan semakin terkonsentrasi. Struktur lama belum tampak runtuh. Elite belum kehilangan kursi hanya karena negara memperluas program sosial. Warga masih lebih sering menerima keputusan ketimbang ikut membentuknya. Sulit bagi saya untuk ikut berpesta ketika kata revolusi diumumkan, sementara susunan kuasa yang seharusnya diguncang tampak tetap berdiri.
Jangan-jangan yang bergerak paling cepat bukan revolusinya.
Melainkan narasi tentang revolusi.
MBG menarik karena ia seperti jendela besar yang memperlihatkan banyak hal sekaligus: kebutuhan hidup, pekerjaan, harapan, politik, ekonomi, dan wajah negara ketika berhadapan dengan warganya. Lebih dari satu juta orang mendaftar menjadi relawan SPPG. Ratusan ribu orang bersaing untuk puluhan ribu posisi pengelola.
Pemerintah dapat membacanya sebagai antusiasme. Namun angka tidak pernah berbicara dengan satu suara.
Satu juta orang yang berdesakan menuju sebuah pintu juga dapat bercerita tentang betapa keras kehidupan di luar pintu itu. Orang membutuhkan pekerjaan, penghasilan, dan kepastian. Ketika kesempatan ekonomi terasa sempit, pintu yang dibuka negara segera menjadi magnet. Maka persoalannya bukan lagi mengapa begitu banyak orang ingin masuk ke dalam program, melainkan mengapa kesempatan untuk masuk ke dalamnya terasa begitu penting untuk diperebutkan.
Di sana kita harus berhati-hati membaca angka. Jumlah pendaftar yang besar tidak otomatis menjadi tanda kesadaran revolusioner. Bisa jadi, angka itu sedang memotret sesuatu yang lebih sunyi dan jauh lebih mendesak: banyak orang sedang mencari cara untuk bertahan hidup.
Negara memang harus hadir. Tidak masuk akal meminta negara menjauh ketika rakyat membutuhkan makanan, pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan. Namun kehadiran negara memiliki ukuran yang lebih tinggi daripada membuat warganya datang, mendaftar, menerima, lalu pulang.
Negara yang baik tidak sibuk membuat rakyat bergantung pada pintunya.
Negara yang baik membuat rakyat memiliki semakin banyak pintu.
Apakah kebijakan-kebijakan besar sedang memperbesar daya warga, atau justru membuat semakin banyak urusan hidup menggantung pada kemurahan satu pusat kekuasaan?
Pertanyaan itu mungkin tidak menyenangkan. Memang tidak semua pertanyaan diciptakan untuk menyenangkan penguasa.
Di sinilah dosa pertama MBG mulai tampak: ketika sebuah program perlahan diperlakukan seperti berhala.
Berhala tidak suka diperiksa. Berhala meminta kepercayaan.
Begitu sebuah kebijakan dianggap terlalu mulia untuk dipertanyakan, persoalan sesungguhnya telah dimulai. Kritik terhadap tata kelola mudah dicurigai sebagai penolakan terhadap tujuan. Orang yang bertanya tentang keamanan makanan dianggap tidak mendukung anak-anak. Orang yang meminta kejelasan anggaran dituduh tak memahami niat baik. Orang yang menuntut evaluasi ditempatkan seolah berada di kubu yang berseberangan dengan masa depan bangsa.
Di situlah sebuah kebijakan mulai kehilangan kewarasannya.
Kita dapat mendukung anak-anak memperoleh makanan bergizi sambil mempertanyakan kualitas makanan yang mereka terima. Kita dapat menyetujui tujuan MBG sambil meminta kejelasan tentang sanitasi, distribusi, rantai pasok, ketepatan sasaran, pengawasan, mitra pengelola, dan penggunaan uang negara. Tidak ada pertentangan di sana.
Justru karena tujuannya mulia, kewajiban untuk menjaganya dari kesalahan menjadi lebih besar. Membawa nama anak-anak bukan alasan untuk menurunkan standar pemeriksaan. Membawa nama masa depan bangsa bukan paspor untuk lolos dari pertanyaan.
Tujuan yang mulia seharusnya menaikkan standar pengawasan, bukan menurunkannya.
MBG bukan sedekah pribadi yang dikeluarkan dari saku seseorang. Ia menggunakan uang publik. Publik berhak tahu ke mana uang bergerak, siapa yang mengelolanya, seberapa besar manfaat yang dihasilkan, dan siapa yang memikul tanggung jawab ketika terjadi masalah.
Tidak ada yang kurang mencintai negara karena bertanya kepada pemerintah.
Negara yang sehat tidak dibangun oleh rakyat yang pandai mengangguk. Negara yang sehat dibangun oleh kekuasaan yang sanggup menjawab.
Dosa berikutnya muncul ketika angka mulai naik takhta.
Jutaan porsi dibagikan. Ribuan dapur berdiri. Jutaan penerima dicatat. Angkanya besar, mudah dikutip, indah dipasang di layar, dan sangat berguna untuk pidato. Namun kebijakan publik tidak boleh diadili dari seberapa ramai tepuk tangan yang mengiringi angkanya.
Yang besar belum tentu bekerja.
Negara dapat sangat sibuk tanpa sungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Anggaran dapat membengkak tanpa manfaat yang sepadan. Program dapat menjangkau jutaan orang sambil gagal menemukan mereka yang paling membutuhkan.
Karena itu pertanyaan pentingnya bukan berapa banyak kegiatan yang telah dilakukan.
Apa yang benar-benar berubah?
Apakah gizi anak membaik? Apakah kelompok paling rentan memperoleh manfaat paling besar? Apakah makanan yang diterima aman? Apakah uang yang dikeluarkan masuk akal dibandingkan hasilnya? Apakah manfaatnya dapat dibuktikan, bukan hanya diumumkan?
Tanpa jawaban yang kuat, angka dapat berubah menjadi dekorasi kekuasaan: megah di panggung, riuh dalam pidato, tetapi miskin ketika diuji oleh kenyataan.
Dosa yang lebih sulit muncul ketika persoalan dijawab bukan dengan pembuktian, melainkan dengan cerita yang lebih besar daripada persoalannya sendiri.
Kekuasaan memang membutuhkan narasi. Pemerintah harus menjelaskan apa yang sedang dikerjakan. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun narasi mempunyai batas.
Ia tidak boleh menggantikan data.
Ketika data menghadirkan masalah, niat baik dikedepankan. Ketika tata kelola dipersoalkan, skala program dipamerkan. Ketika hasil belum meyakinkan, masa depan dijadikan gudang untuk menyimpan seluruh janji.
Narasi membesar.
Pertanyaan diperkecil.
Di zaman seperti ini, kata kadang berlari lebih cepat daripada fakta. Revolusi terdengar gagah. Sosialisme terdengar berpihak. Keadilan sosial terasa hangat di telinga. Namun kata-kata besar menjadi murah ketika tidak dibayar dengan perubahan nyata.
Menyebut sesuatu revolusioner tidak membuatnya revolusioner. Menempelkan kata sosialisme pada program sosial tidak otomatis mengubah relasi ekonomi dan kekuasaan.
Revolusi diuji oleh perubahan struktur, bukan kemeriahan seremoni.
Sosialisme diuji oleh pertanyaan tentang kepemilikan dan penguasaan, bukan banyaknya bantuan yang keluar dari kas negara.
Selama pertanyaan tentang siapa yang memiliki, siapa yang menguasai, dan siapa yang menentukan belum mengalami perubahan mendasar, pesta istilah sebaiknya ditunda.
Lalu muncul satu kegelisahan yang lebih dalam: jangan-jangan kekuasaan bukan sedang memiliki program yang terlalu berhasil untuk dikritik, melainkan sedang membutuhkan program yang terlalu besar untuk diizinkan gagal.
Di titik itulah kebijakan berubah menjadi simbol.
Dan simbol jauh lebih sulit dikoreksi daripada kebijakan.
Kebijakan yang gagal masih dapat diperbaiki. Anggaran dapat ditinjau kembali. Desain dapat diubah. Pengawasan dapat diperketat. Sasaran dapat dibenahi. Namun ketika sebuah program telah dipikul sebagai lambang keberhasilan politik, mengakui kelemahannya bisa terasa seperti mengakui kekalahan.
Maka yang ditakutkan bukan lagi kesalahannya.
Yang ditakutkan adalah pengakuan bahwa kesalahan itu ada.
Setiap pemerintah bisa salah. Tidak ada pemerintahan yang tumbuh karena selalu benar. Pemerintahan tumbuh ketika ia cukup kuat untuk diperiksa, cukup dewasa untuk mendengar, dan cukup berani untuk mengubah dirinya.
Kesalahan tidak selalu memalukan.
Menolak melihat kesalahan itulah yang berbahaya.
Program dapat gagal.
Yang tidak boleh gagal adalah akal sehat negara.
Ketika kritik dianggap gangguan, pertanyaan diperlakukan sebagai ancaman, dan evaluasi dicurigai sebagai serangan politik, sebuah kebijakan memasuki wilayah gelap. Ia tak lagi sibuk mencari kebenaran. Ia sibuk mempertahankan citra.
Di situlah berhala berdiri.
Mula-mula hanya sebuah program. Lalu menjadi kebanggaan. Kemudian menjadi simbol. Setelah itu, ia tak boleh disentuh.
MBG tidak membutuhkan itu.
Ia tidak membutuhkan pemujaan.
Ia membutuhkan pemeriksaan.
Jika berhasil, lanjutkan dan sempurnakan. Jika lemah, benahi. Jika tata kelolanya bocor, tutup kebocorannya. Jika desainnya bermasalah, bongkar dan evaluasi. Jangan sibuk mencari kalimat yang cukup indah untuk membuat persoalan tampak tidak ada.
Kebijakan publik tidak hidup dari pujian.
Ia hidup atau mati di hadapan kenyataan.
Tidak ada keberanian dalam mempertahankan kesalahan. Tidak ada revolusi dalam menolak koreksi. Dan tidak ada keberpihakan kepada rakyat apabila rakyat hanya diminta bertepuk tangan, sementara haknya untuk bertanya dipersempit.
Negara tidak memerlukan program yang paling sering dipuji. Negara memerlukan kebijakan yang sanggup berdiri di hadapan pertanyaan. Kekuasaan tidak menjadi besar karena berhasil membungkam kritik. Kekuasaan menjadi dewasa ketika berani mendengar sesuatu yang tidak ingin didengarnya.
MBG boleh menjadi kebijakan besar. Boleh menjadi program besar. Boleh pula menjadi kebanggaan nasional. Namun sebesar apa pun ia tumbuh, jangan biarkan ia menjelma menjadi berhala.
Sebab berhala selalu meminta kepatuhan. Sedangkan negara demokratis menuntut sesuatu yang jauh lebih berat dari kekuasaan:
pertanggungjawaban.
