KOLOM, biem.co – Pagi itu, persoalannya sebenarnya sederhana: seorang anak makan di sekolah, lalu jatuh sakit. Yang kemudian menjadi rumit adalah pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak-anak sakit?
Dalam tiga hari pada awal September 2026, sekitar 1.950 orang dilaporkan jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus itu muncul di sejumlah daerah, antara lain Rembang, Sidoarjo, dan Jombang. Hingga 2 September, Kementerian Kesehatan melalui pemantauan surveilans melaporkan 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Hampir 2.000 dapur MBG kemudian dihentikan sementara untuk pemeriksaan sanitasi dan higiene.
Angka-angka tersebut tentu masih harus diperiksa, diverifikasi, dan dijelaskan penyebabnya. Namun ada pertanyaan yang tidak bisa terus ditunda. Ketika sebuah program negara yang menyangkut makanan dan anak-anak menghasilkan kejadian berulang di berbagai tempat, ukuran keberhasilan tidak cukup lagi dilihat dari berapa banyak makanan yang sudah dibagikan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah negara mampu memastikan makanan itu aman?
Tujuan MBG sendiri sulit untuk diperdebatkan. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi dan negara memang berkewajiban hadir memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang menjadi masalah adalah jarak antara niat baik sebuah kebijakan dengan kemampuan negara mengendalikan risiko ketika kebijakan itu dijalankan dalam skala yang sangat besar.
Menurut saya, ada tiga perkara yang perlu dilihat bersamaan: skala program, kapasitas pengawasan, dan akuntabilitas. Ketiganya saling berhubungan. Ketika cakupan diperbesar dengan cepat, pengawasan harus tumbuh dengan kecepatan yang setidaknya sama. Jika tidak, program yang secara moral baik dapat berubah menjadi persoalan tata kelola.
SKALA PROGRAM
MBG bekerja dengan skala yang luar biasa besar. Semakin banyak penerima manfaat, semakin panjang pula rantai yang harus dikendalikan: dapur, bahan baku, pemasok, penyimpanan, proses memasak, pengemasan, pengangkutan, sampai makanan diterima dan dikonsumsi anak-anak.
Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berupa jumlah penerima atau jumlah makanan yang tersalurkan. Negara perlu mampu menjawab pertanyaan yang lebih sederhana tetapi jauh lebih penting: berapa dapur yang benar-benar memenuhi standar? Berapa makanan yang ditolak sebelum sampai kepada anak? Berapa kejadian keracunan yang telah ditelusuri sampai ke sumbernya? Berapa korban yang mendapat penanganan? Dan berapa kasus yang benar-benar selesai, bukan hanya tercatat dalam laporan?
Persentase dapat memperindah laporan. Korban menguji kebenaran laporan.
Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang sama seriusnya. Jika mesin distribusi tumbuh jauh lebih cepat daripada mesin pengawasan, masalahnya tidak lagi dapat dianggap sebagai kesalahan satu dapur. Ia mulai memperlihatkan persoalan kapasitas sistem.
KEAMANAN PANGAN
Anak yang sakit setelah makan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam tabel evaluasi. Di balik satu angka ada tubuh manusia, ada orang tua yang panik, ada sekolah yang harus menangani keadaan darurat, dan ada pertanyaan tentang bagaimana makanan itu sampai dalam kondisi yang membahayakan.
Setiap kejadian tentu harus dibuktikan secara ilmiah. Pemeriksaan laboratorium, penelusuran bahan, kondisi penyimpanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, pengemasan, hingga distribusi harus dilakukan secara serius. Tanpa pemeriksaan semacam itu, pemerintah hanya akan berpindah dari satu dugaan ke dugaan lain.
Ketika kejadian muncul berulang dan tersebar di banyak wilayah, pemeriksaan juga perlu bergerak dari kasus per kasus menuju sistem secara keseluruhan. Yang diperiksa bukan hanya dapur mana yang bermasalah, tetapi apakah standar, prosedur, sertifikasi, pengadaan, dan mekanisme pengawasan memang cukup kuat untuk menopang program sebesar ini.
Program pangan bukan pertama-tama soal distribusi. Ia soal keselamatan.
TATA KELOLA
MBG menggunakan uang publik dalam jumlah besar. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan bagaimana sistem pengadaannya bekerja. Siapa pemasoknya, bagaimana harga ditentukan, bagaimana kualitas bahan diperiksa, siapa yang melakukan inspeksi, apa standar yang digunakan, dan apa konsekuensinya ketika standar itu dilanggar.
Keterbukaan semacam ini bukan upaya mencari-cari kesalahan. Ia merupakan cara menjaga agar program yang baik tidak kehilangan kepercayaan publik.
Kritik, audit, pemeriksaan, dan pengawasan tidak semestinya diperlakukan sebagai gangguan terhadap program pemerintah. Lebih buruk lagi jika anak-anak dijadikan tameng retoris, seolah kritik terhadap MBG berarti menolak hak anak mendapatkan makanan bergizi.
Anak-anak tidak membutuhkan pembelaan politik. Mereka membutuhkan perlindungan.
KAPASITAS NEGARA
Persoalan yang paling serius ada pada kapasitas negara. Pemerintah dapat menetapkan target, menyediakan anggaran, menambah dapur, memperluas distribusi, dan mengejar jumlah penerima. Semua itu membutuhkan kapasitas kelembagaan yang memadai: tenaga pengawas, laboratorium, sistem sertifikasi, inspeksi rutin, data yang dapat dipercaya, standar yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban ketika sesuatu berjalan salah.
Ambisi kebijakan dapat tumbuh sangat cepat. Kapasitas institusi biasanya tidak.
MBG mungkin sedang memperbesar kapasitas distribusinya lebih cepat daripada kapasitas pengawasannya. Jika demikian, penambahan skala tidak hanya memperbesar manfaat. Ia juga dapat memperbesar risiko.
Dalam kebijakan publik, kemampuan menginjak rem merupakan bagian dari kemampuan memerintah. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang terus bergerak maju tanpa berhenti, melainkan pemerintahan yang tahu kapan sebuah sistem perlu dihentikan sejenak untuk diperiksa sebelum kerusakan menjadi lebih besar.
REM SEMENTARA
Penghentian sementara tidak harus dibaca sebagai pembatalan tujuan MBG. Pemerintah dapat menghentikan dapur yang bermasalah, menahan distribusi yang tidak memenuhi standar, memeriksa rantai pasok, mengevaluasi sertifikasi, membuka data kejadian, melakukan audit, lalu menjalankan kembali program setelah standar keselamatan benar-benar dipastikan.
Ketika muncul pertanyaan, “Kalau MBG dihentikan, anak-anak makan apa?”, seolah-olah masyarakat hanya diberi dua pilihan: MBG berjalan apa adanya atau anak-anak kehilangan makanan. Itu pilihan yang terlalu sederhana untuk persoalan sebesar ini.
Negara tidak kehilangan tujuan hanya karena menghentikan sementara cara yang sedang bermasalah. Tujuannya tetap sama: memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman.
Yang harus dihentikan adalah bagian yang terbukti bermasalah, diperiksa secara menyeluruh, lalu diperbaiki dengan standar yang lebih ketat dan pertanggungjawaban yang jelas. Melanjutkan program hanya karena takut disebut gagal bukanlah keberanian kebijakan. Itu dapat menjadi bentuk lain dari kelalaian.
MBG boleh menjadi program besar. Negara boleh mempunyai ambisi besar untuk memperbaiki gizi anak. Namun besarnya program harus diikuti besarnya tanggung jawab untuk memastikan setiap mata rantainya bekerja.
Bukan berapa juta anak yang sudah menerima makanan, melainkan berapa juta anak yang dapat menerimanya dengan aman.
Negara tidak sedang membagikan kotak makan. Negara sedang menitipkan tubuh anak-anak kepada sebuah sistem.
Dan sistem itu harus membuktikan dirinya layak dipercaya. (Red)
