KOLOM, biem.co – Kekuasaan punya musimnya sendiri. Ada yang tumbuh dari perjuangan panjang, ada yang bersemi di bawah pohon keluarga. Ada pula yang datang terlampau cepat, ketika akar belum menghunjam, pucuk sudah menjulang.
Malam ini, angin berembus dari Jakarta.
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut. Di Senayan, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Sengketa dokumen pendidikan yang bergulir di pengadilan telah menjelma menjadi persoalan politik nasional. Pengunduran diri itu masih menunggu penyelesaian ketatanegaraan.
Ada ironi yang getir. Jalan menuju kekuasaan yang dahulu terbuka melalui putusan pengadilan, kini kembali dipersoalkan melalui putusan pengadilan.
Gibran pernah datang sebagai wajah muda politik Indonesia. Usianya menawarkan kesegaran, namanya membawa warisan. Di belakang sosoknya tersimpan pertanyaan yang telah lama menghantui republik: seberapa jauh nama keluarga dapat mengantarkan seseorang menuju puncak kekuasaan?
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 membuka jalan pencalonannya. Putusan itu mengikat secara hukum, meski proses kelahirannya meninggalkan persoalan etik. Sengketa dokumen pendidikan kemudian memperpanjang perdebatan tentang keabsahan dan kepercayaan publik.
Dalam kebudayaan Jawa dikenal petuah ojo dumeh. Jangan mentang-mentang. Dua kata sederhana yang diwariskan dari generasi ke generasi, seolah orang-orang tua kita sudah lama memahami betapa mudah manusia berubah ketika berada di dekat singgasana.
Kekuasaan memang punya cara membuat orang salah membaca dunia. Tepuk tangan terdengar seperti cinta. Senyum dianggap kesetiaan. Orang yang datang membawa pujian disangka sahabat sejati. Kita baru mengenal wajah sebuah hubungan ketika jabatan mulai kehilangan pesonanya.
Ruangan yang dahulu penuh mendadak terasa lengang.
Politik dinasti tumbuh dalam hubungan semacam itu. Nama keluarga menjadi modal, jaringan menjadi jalan, pengaruh berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak presiden tentu berhak memasuki gelanggang politik. Hak itu sama dengan hak anak petani, buruh, guru, dan nelayan. Yang patut dipersoalkan ialah apakah mereka benar-benar berdiri di garis awal yang sama.
Bayangkan seorang anak nelayan dari pesisir Banten yang bercita-cita menjadi pemimpin negeri. Ia belajar, bekerja, menempuh pendidikan, dan berjuang membangun kepercayaan. Di tempat lain, seorang anak tumbuh dengan nama keluarga yang telah dikenal seluruh negeri. Keduanya memiliki hak yang sama di hadapan konstitusi. Jalan yang tersedia bagi mereka belum tentu sama lapangnya.
Di sanalah perdebatan tentang politik dinasti memperoleh wajah manusianya. Kita berbicara tentang kesempatan, tentang anak-anak yang tumbuh dengan mimpi serupa, tetapi berhadapan dengan pintu yang berbeda.
Indonesia membutuhkan pemimpin muda. Usia muda membawa harapan akan keberanian berpikir, kesegaran gagasan, dan perubahan cara memandang dunia. Sayang sekali apabila pergantian generasi hanya mengganti wajah di panggung, sementara jalan menuju panggung tetap dijaga orang-orang yang sama.
Banten mengenal cerita ini dengan baik. Politik kekerabatan telah lama menjadi bagian dari percakapan publik, dari warung kopi sampai ruang pemerintahan. Nama besar membuka jalan, jaringan menjaga pengaruh. Tokohnya berganti, hubungan kekuasaannya kerap bertahan.
Kegaduhan di Jakarta terasa seperti cerita lama dengan sampul baru.
Politik dinasti di daerah sering mendapat kecaman keras, sementara praktik kekerabatan di pusat memperoleh pembelaan dengan bahasa yang lebih santun. Seolah jarak dari kampung ke istana dapat mengubah ukuran kepatutan.
Hukum tidak mengenal silsilah. Republik ini didirikan agar nasib seseorang tidak selamanya ditentukan oleh siapa ayahnya.
Perubahan sikap elite belakangan ini menyuguhkan pemandangan yang tak kalah menarik. Ketika kekuasaan masih teduh, banyak orang berebut tempat di bawah naungannya. Begitu mendung datang, masing-masing mulai mencari jalan pulang. Bahasa politik berubah, kesetiaan dihitung ulang, prinsip yang lama tersimpan mendadak menemukan pengeras suara.
Politik kita memang kaya ahli pembaca angin. Sayang, tidak semuanya membawa kompas.
Gibran tetap berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil. Putusan pengadilan harus dibaca sesuai kewenangan dan akibat hukumnya. Sengketa dokumen administratif tidak otomatis mengakhiri jabatan wakil presiden. Konstitusi menyediakan mekanisme tersendiri untuk pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan.
Keadilan tidak boleh bergantung pada apakah seseorang sedang dicintai atau dibenci publik. Hukum yang berubah mengikuti nasib politik seseorang hanya akan melahirkan ketidakpercayaan baru.
Pengunduran diri mungkin menutup satu babak. Pertanyaan tentang proses pencalonan, pemeriksaan persyaratan, dan tanggung jawab lembaga yang mengesahkannya masih tersisa. Mengganti orang jauh lebih mudah daripada memperbaiki kebiasaan yang memungkinkan persoalan serupa berulang.
Presiden Prabowo menghadapi ujian tersendiri. Pemerintahan harus tetap berjalan di tengah perubahan politik. Hubungan antarelite boleh mengalami pasang surut, tetapi negara tidak selayaknya menjadi halaman belakang urusan keluarga kekuasaan.
Jauh dari Jakarta, kehidupan berjalan dengan kegelisahannya sendiri.
Seorang ibu masih menghitung uang belanja sebelum berangkat ke pasar. Seorang ayah memikirkan biaya sekolah anaknya. Lulusan perguruan tinggi menunggu panggilan kerja yang tak kunjung datang. Petani mencemaskan harga panen. Nelayan menatap laut, berharap cuaca bersahabat dan hasil tangkapan cukup untuk dibawa pulang.
Mereka mungkin mendengar kabar pengunduran diri seorang wakil presiden. Mungkin pula tidak. Esok pagi, kebutuhan hidup tetap menunggu di depan pintu.
Bagi orang kecil, politik kadang terdengar seperti pertengkaran orang-orang kenyang.
Kalimat itu pahit, tetapi sulit diabaikan ketika kegaduhan elite berlangsung begitu jauh dari kecemasan sehari-hari rakyat. Orang-orang di istana dapat berunding sampai larut malam. Pedagang kecil tetap harus membuka lapak sebelum matahari terbit.
Negeri ini hidup dari tangan-tangan yang bekerja dalam diam. Dari orang yang tak pernah masuk berita, tak memiliki nama keluarga besar, dan tak mengenal siapa pun di lingkaran kekuasaan.
Mereka tak meminta banyak. Pemerintahan yang bekerja, hukum yang adil, dan kesempatan hidup yang sedikit lebih baik bagi anak-anaknya.
Pergantian pejabat tak semestinya mengguncang pelayanan, mengacaukan pembangunan, atau membuat pemerintah daerah kehilangan arah. Negara memerlukan lembaga yang lebih kukuh daripada hubungan pribadi para penguasanya.
Perkara Gibran memperlihatkan betapa rumit hubungan antara kemenangan pemilu dan kepercayaan publik. Suara rakyat memberi mandat untuk memerintah. Kepercayaan tumbuh dari cara mandat itu dijalankan, kesediaan menerima pemeriksaan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Kemenangan dapat dihitung dalam satu malam. Kepercayaan memerlukan waktu bertahun-tahun.
Istana selalu memiliki pintu masuk dan pintu keluar. Orang datang membawa harapan, meninggalkan jabatan dengan cerita masing-masing. Ada yang dikenang karena pengabdiannya, ada yang terus diperdebatkan karena jalan yang ditempuhnya.
Malam ini, cerita Gibran memasuki babak yang belum selesai. Surat pengunduran diri menjadi berita, proses ketatanegaraan menunggu kepastian, dan pertanyaan tentang politik kekerabatan kembali memenuhi ruang publik.
Saya membayangkan anak-anak yang malam ini sedang belajar di rumah-rumah sederhana. Di bawah lampu yang mungkin tak begitu terang, mereka membaca buku, mengerjakan tugas, dan menyimpan cita-cita yang belum berani diucapkan. Sebagian ingin menjadi dokter, guru, insinyur, bahkan presiden.
Mereka belum mengenal rumitnya jaringan kekuasaan. Belum memahami bagaimana nama keluarga dapat menjadi modal politik. Mereka hanya percaya bahwa belajar sungguh-sungguh dan bekerja dengan baik akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih layak.
Alangkah menyedihkan apabila kelak mereka mengetahui bahwa kesempatan tidak selalu dibagikan dengan ukuran yang sama.
Republik ini semestinya tetap menyediakan jalan bagi anak-anak itu. Jalan yang tidak mengharuskan mereka lahir dari keluarga berpengaruh untuk dapat bermimpi setinggi-tingginya.
Gibran boleh mengakhiri masa jabatannya. Perdebatan tentang politik dinasti akan terus hidup selama kedekatan dengan kekuasaan masih menjadi persoalan dalam persaingan politik.
Sejarah akan mencatat bagaimana perkara ini diselesaikan. Lebih penting lagi, bagaimana republik memperlakukan mereka yang memiliki nama besar dan mereka yang tak memiliki siapa-siapa.
Nama keluarga bisa membuka pintu istana. Nama baik harus dibangun sendiri.
Kekuasaan boleh punya ahli waris.
Kepercayaan rakyat tidak. (Red)
