LEBAK, biem.co – Hingga kini, Pemprov Banten belum memiliki payung hukum guna menangani masalah keterlambatan honor Guru Tidak Tetap (GTT). Karenanya, baru-baru ini Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, Sanuji Pentamarta mendesak Pemprov beserta Kab/Kota untuk mencari solusi persoalan tersebut.
“Sejak Januari hingga Oktober, honor para GTT dan tenaga staf belum cair. Meskipun, ada yang cair dan menikmatinya di beberapa SMA dan SMK. Bahkan, ada yang baru sebagian cair di beberapa sekolah,” kata Sanuji, saat berkunjung ke SMA Cilograng, Kamis, kemarin.
Selain itu, imbuh Sanuji, Pemprov Banten juga musti melakukan pengkajian secara komprehensif terkait ketidakjelasan status GTT di tingkat SMA/SMK se-Banten. Dikarenakan, ada kendala dari Surat Keputusan (SK) para guru honorer tersebut yang masih tercatat di masing-masing Pemerintah Kab/ Kota.
Saat berkunjung ke SMA 1 Cilograng di Kabupaten Lebak, Banten. Sanjui pun dikejutkan oleh banyaknya GTT yang belum menerima honor, bahkan hingga 9 bulan. Mereka berjumlah 15 guru dan tiga staf TU, honornya belum cair sejak Januari sampai Oktober.
“Semoga masalah terlambatnya honor guru bisa diselesaikan dengan cepat, agar bisa cair dan segera rapel honornya, sebab itu hak mereka,” harap Sanuji.
Sebetulnya, kata Sanuji, permasalahan teknis apa yang terjadi, sehingga honor mereka belum bisa dicairkan. “Masalahnya apa dan persoalan teknisnya di mana? Apa yang mesti kita bantu agar terealisasi?,” tanya Sanuji yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Banten itu.
Padahal, menurut Sanuji, kebijakan Gubernur sangat jelas, yakni bayar jika sudah menjadi haknya dan anggarannya pun tersedia. “Jika masalah teknis, ayo dibantu oleh dinas yang terkait, baik provinsi maupun kabupaten,” tandasnya. (red)
Berita Terkait
Belum Jelas, Pembangunan Jalur Lingkar Luar Anyer Tunggu Keputusan Pemprov
Ini Dia 6 Film Seru di Oktober 2017, Yakin Kamu ‘Nggak’ Akan Nonton?
Sidak Sungai Kalimati, Tatu Minta Balai Lakukan Pengerukan
