Boyke PribadiKolomOpini

Boyke Pribadi: Kita Memang Beda, Tapi Tetap Satu

Oleh: Boyke Pribadi

Mensyukuri Kemerdekaan

Sebagai anak bangsa, segala puji dan puja syukur selayaknya kita panjatkan ke hadirat Sang Maha Pencipta yang telah menggerakkan hati para pendiri bangsa ini untuk bersatu menjadi sebuah negara yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Tidak mudah membentuk sebuah negara di tengah-tengah berbagai perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan daratan yang ditempati, perbedaan ragam budaya dan adat istiadat, hingga perbedaan bahasa dan agama yang dianut.

Padahal bila merujuk pada sejarah terbentuknya beberapa negara di dunia, maka tentu ada persamaan yang menyatukan mereka, sebut saja negara Australia yang teridiri dari masyarakat yang tinggal pada satu daratan yang sama. Jika pun ada, maka jumlah pulau di Australia tidak mencapai belasan ribu atau bahkan ribuan pulau.

Demikian pula dengan beberapa negara di timur tengah dan jazirah Arab yang dipersatukan oleh kesamaan budaya dan adat istiadat. Atau negara di Eropa seperti Inggris dan Jerman, di mana di seluruh pelosok negara tersebut, anggota masyarakatnya berkomunikasi dengan satu bahasa, yakni bahasa negara mereka.

Dapat dibayangkan dengan Indonesia, kita saja yang berada di Banten, paling tidak harus menguasai beberapa bahasa daerah seperti Bahasa Jawa dan Sunda. Bahasa Sunda pun masih harus dibedakan lagi menjadi Bahasa Sunda yang ada di wilayah Serang dengan Bahasa Sunda di wilayah selatan, yakni Pandeglang dan Lebak.

Demikian juga dengan Bahasa Jawa yang ada di pesisir pantai utara Banten yang memiliki beberapa perbedaan dengan Bahasa Jawa di Cilegon dan di tengah Kota Serang.

Itu baru berbicara di satu provinsi, yakni Provinsi Banten. Dapat dibayangkan jika kita berwisata ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Ambon, Papua dan beberapa pulau lain di Indonesia. Mereka masing masing memiliki bahasa daerah yang sangat banyak ragamnya.

Perbedaan bahasa tersebut diikuti oleh perbedaan budaya dan adat istiadat yang masih dipegang teguh pada beberapa masyarakat adat Indonesia. Itulah sebabnya ada kalimat “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, sebagai bentuk saling hormat menghormati antar budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia.

Dengan berbagai perbedaan ragam yang ada tersebut, kita patut bersyukur bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan di tanah air dapat berlangsung harmonis selama puluhan tahun.

Perubahan Zaman

Kehidupan harmonis tersebut sempat kita rasakan, hingga, suatu kebiasaan baru yang muncul setelah reformasi, yakni kebebasan berpendapat yang diiringi dengan munculnya banyak partai politik. maka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ‘totoh tentrem kerta rahardjo”—guyub damai toleran bersatu– dan menjunjung etika ketimuran, berubah menjadi bangsa yang seakan rentan dan berada di ujung perpecahan.

Seorang tokoh dari negara tetangga, India, yakni Mahatma Gandhi, pernah mengingatkan akan adanya 7 Dosa Sosial yang dapat merusak keadaban dan bahkan dapat meluluh lantakan sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu dosa sosial tersebut adalah: POLITIK TANPA PRINSIP.

Sekalipun sah dan legal setiap warga negara untuk ikut dalam aktivitas politik, namun seharusnya berada dalam sebuah koridor atau prinsip berbangsan dan bernegara yang patuh terhadap azas atau falsafah bangsa, dalam hal ini adalah Pancasila.

Dari beberapa pengalaman penulis mengisi kegiatan pelatihan/workshop/seminar tentang politik, ketika disodori berbagai definisi politik, sejak definisi bahwa politik adalah sebagai salah satu sarana menciptakan kebaikan/kesejahteraan masayarakat, hingga definisi bahwa politik adalah cara untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun inkonstitusional.

Yang memprihatinkan, lebih dari 60% perserta kegiatan tersebut memilih definisi politik sebagai hal yang hanya terkait dengan kekuasaan. Pada sisi lain, setiap kita menyalakan televisi di pagi hari, atau membaca pemberitaan baik di media cetak maupun di media elektronik, sebagian besar dihiasi denga berita tentang politik dan persoalan yang mengiringinya.

Kalaupun ada yang menyaingi berita tentang politik, maka yang mendominasi adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan (korupsi), kriminal (kekerasan, pembunuhan, pencopetan, perkosaan, perampokan, dll).

Dapat dibayangkan bagaimana sikap dan pola pikir anak bangsa jika sehari hari selalu mendapat masukkan informasi yang seperti itu.

Sebagai orang yang sehari-hari memerhatikan berbagai hal yang terjadi di lingkungannya, maka penulis tidak heran jika semakin hari kondisi sosial kemasyarakatan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Karena bagaikan efek bola salju, ketika satu pemikiran buruk karena informasi yang negatif beredar, maka akan mendorong pribadi yang menerima informasi tersebut akan bersikap sebagaimana informasi yang diterima.

Sebagai contoh, jika kita terlalu sering menerima dan mendengar informasi atau kata-kata yang bernada pesimis, maka tentu jiwa kita akan cenderung menjadi jiwa yang pesimis.

Saatnya kita membuat perbedaan

Biarlah para elite yang ada di masyarakat berasyik-masyuk dengan alam pikirannya yang lebih berorientasi terhadap kekuasaan yang dianggapnya dapat memperbaiki kehidupan dan penghidupan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.

Namun demikian, sebagaimana pepatah dalam bahasa jawa “sing waras ngalah’, maka hendaknya ada sebagian golongan dari kalangan generasi muda yang mulai memiliki pola pikir kebangsaan, yakni memikirkan dan menjalankan sesuatu dengan tetap mengikatkan diri terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang telah menyatukan bangsa ini selama beberapa puluh tahun.

Sudah saatnya kita bekerja bukan hanya untuk kepentingan diri dan golongan atau kelompoknya saja, tapi kita bekerja untuk menciptakan kebaikan bersama bagi masyarakat dan lingkungan tempat dimana kita berada. Dan inilah salah satu definisi politik menurut teori klasik Aristoteles yakni sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Tahun ini 2018, menjelang tahun politik 2019 sebagai tahun dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Legislatif sekaligus Pemilihan Presiden,  diperkirakan oleh banyak pemerhati akan menimbulkan banyak gesekan dan perpecahan diantara sesama anggota masyarakat.

Gesekan tersebut timbul karena masing-masing pihak merasa mendapat mandate dari masyarakat Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin bangsa. Kondisi ini mengingatkan kepada sejarah munculnya huruf jawa hanacaraka, yang di dalamnya menceritakan dua orang abdi setia yang merasa paling benar karena mendapat amanah dari tuannya, hingga bertarung untuk mempertahankan ‘ego paling benar nya’, sampai akhirnya keduanya menemui kematian.

Hal seperti ini yang diperkirakan akan terjadi dalam kurun beberapa bulan ke depan. Masyarakat digiring untuk menyanjung satu pihak, seiring dengan hujatan kepada pihak yang menjadi lawannya.

Hal yang lebih menakutkan, ketika menjadikan perbedaan yang ada sebagai alat untuk saling menyerang. Seperti perbedaan agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Maka jika ini terjadi, mitos siklus 70 tahunan untuk eksistensi sebuah negara akan menemui kebenarannya.

Di sinlah generasi muda berperan sebagai perekat bagi timbulnya gejala perpecahan yang mulai nampak melanda Indonesia. Generasi muda milenial, harus mampu menyelami kembali semangat kebatinan ketika para pendiri bangsa ini melakukan kesepakatan untuk bersatu, dengan melepas berbagai kepentingan pribadi dan golongan.

Para pendiri bangsa ini memiliki visi yang jauh ke depan, bahwa semua negara akan lebur ke dalam konsep perkampungan global, yang akan menghilangkan identitas kebangsaannya masing masing. Oleh sebab itu, mereka menyepakati adanya suatu dasar negara sebagai pembeda NKRI dengan negara lainnya, yaitu PANCASILA, dan nilai kearifan lokal untuk mempersatukan bangsa yang kaya raga mini yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Sangat mahal mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa ke dalam persaingan kontestasi legislatif dan pemilihan presiden sekalipun. Karena NKRI dibentuk bukan untuk satu golongan dan untuk satu generasi, melainkan untuk seluruh anak bangsa, masyarakat Indonesia dan untuk banyak generasi masa mendatang.

Dengan demikian, setiap upaya yang dapat menimbulkan perpecahan, harus dihadapi dan dijawab dengan tegas; BAHWA KAMI ADALAH SATU, ANAK BANGSA INDONESIA. (red)


Boyke Pribadi, lahir di Bandung, 25 Juli 1968. Adalah Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Alumni Taplai Lemhannas,  serta aktif menulis artikel tentang politik, ekonomi, dan pelayanan publik. Ketua Umum MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Provinsi Banten. Pernah menjadi Anggota Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (TPD-DKPP) Propinsi Banten (2015-2017). Direktur komunikasi & kerjasama Banten Institute of Regional Development (BIRD). Penggagas scenario planning “Banten 2045”.

Editor : Happy Hawra

Tulisan yang Tak Kalah Menarik

Berikan Komentar