InspirasiOpini

Bambang Pratama: Badan Siber dan Sandi Negara; Tantangan Membangun Kedaulatan Siber (Bagian 1)

 

Oleh Bambang Pratama

 

Pendahuluan

Pada tanggal 3 Januari 2018, Presiden Jokowi resmi melantik Mayjen Dr. Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Terjawab sudah pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam membentuk badan siber Indonesia yang keberadaannya sudah ramai dibicarakan sejak tahun 2016. Mungkin saja banyak yang mempertanyaan apa tugas dan fungsi dari BSSN itu sendiri, mengingat tidak lama setelah pelantikan kepala BSSN muncul pesan berantai yang berisi pemantauan medsos (http://tekno.liputan6.com/read/3216364/kepala-bssn-dilantik-heboh-pesan-berantai-medsos-dipantau). Belum lagi pemberitaan media yang menyebutkan bahwa BSSN memerlukan dana sebesar 2 Triliun Rupiah untuk memerangi serangan siber. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apa fungsi yang dipegang oleh BSSN terhadap ruang siber?

Dasar hukum pembentukkan BSSN adalah Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 2017. Tetapi, Peraturan Presiden tersebut mengalami perubahan 7 bulan kemudian dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang tepatnya diundangkan pada tanggal 16 Desember 2017. Dengan perubahan peraturan presiden yang cukup cepat (7 bulan), terlihat bahwa pemerintah seperti tergesa-gesa membentuk BSSN dalam merespon fenomena siber. Meski demikian, keberadaan BSSN tetap diperlukan untuk optimalisasi dan penjaga kedaulatan siber Republik Indonesia.

Secara nomenklatur, BSSN digerakkan oleh Lembaga Sandi Negara, sehingga tidak heran jika Mulyadi berpendapat bahwa ruh dari tubuh BSSN adalah sandi negara. Struktur BSSN juga diperkuat dengan bergabungnya Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang melebur menjadi satu dengan Lembaga Sandi Negara menjadi lembaga pemeritah non kementerian.

Adapun tugas dari BSSN adalah melakukan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persadian, penapisan, diplomasi siber, manajemen krisis, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber (lihat pasal 3 Kepres No. 53 Tahun 2017). Keseluruhan tugas tersebut di atas menjadi kewenangan BSSN sejak penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, kordinasi, dan pengawasan.

Berdasarkan tugas yang diemban oleh BSSN, terlihat jelas bahwa BSSN benar-benar berfungsi sebagai penjaga gawang dari ruang siber yang selama ini dianggap sebagai dunia baru yang sulit diatur. BSSN juga menjadi otoritas sertifikasi digital sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya otoritas sertifikasi maka mandat standardisasi sistem elektronik yang selama ini dipegang oleh Badan Stardisasi Nasional harus diambil alih oleh BSSN khusus di bidang sistem elektronik. Secara yuridis normatif tugas BSSN terlihat begitu luas dalam mengatur ruang siber.

Dalam kaitannya kedaulatan siber, ruang lingkupnya juga menjadi luas mengikuti tugas dari BSSN itu sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Keppres. Untuk dapat mengartikan kedaulatan siber oleh BSSN dalam tulisan ini dimaknai bahwa BSSN berwenang dan mampu mengatasi isu-isu strategis yang ada di ruang siber.

Agar dapat mengatur ruang siber secara optimal maka ada beberapa isu yang memiliki urgensi tinggi untuk segera diatasi oleh BSSN, antara lain masalah: hoax, e-commerce, data protection, cyber crime, dan cyber security. Masalah siber bukanlah hanya lima masalah di atas, tetapi setidaknya kelima masalah di atas memiliki tingkat urgensi tinggi yang harus segera dihadapi oleh BSSN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

 

Hoax

Permasalahan tentang hoax mulai marak di Indonesia sejak tahun 2014, yang ditandai dengan pemilihan presiden antara Jokowi dengan Probowo. Berbagai isu tentang suku, agama, ras dan politik mulai dimainkan untuk memperkuat kubu masing-masing. Rentang waktu antara tahun 2014 – 2017 sepertinya pemerintah kesulitan mengatasi masalah hoax di Internet. Tetapi dengan ditangkapnya sindikat penyebar hoax Saracen pada tahun 2017, pemerintah dianggap berhasil mengatasi masalah hoax.

Kompleksitas hoax juga diikuti dengan adanya benturan hak antara hak kebebasan berpendapat dengan hak individu atas kehormatan. Alhasil, UU-ITE dijadikan kambing hitam untuk melakukan kriminalisasi orang yang berpendapat di Internet (media sosial, blog, dan sebagainya). Hoax bukanlah masalah yang dapat dengan mudah diselesaikan dengan cara menutup akses atau mengkriminalkan pelakunya, tetapi permasalahan hoax adalah masalah kebiasaan manusia.

Artinya mengurusi hoax tidak bisa dilakukan dengan cara pendekatan sistem saja tetapi juga harus dilakukan dengan cara pendekatan humanis, seperti: sosialisasi, membangun etika dan karakter berinformasi, serta peningkatan kemampuan literasi pengguna Internet. Di sisi lain, dengan rendahnya budaya membaca masyarakat meberikan kesulitan tersendiri untuk menyaring informasi yang akurat.

Masalah kebebasan berpendapat juga seringkali dijadikan tameng bagi sebagian kalangan untuk menjustifikasi penyebaran informasi yang bernada negatif terhadap seseorang. Akibatnya, UU-ITE khususnya pasal 27 ayat (3) menjadi pasal pamungkas untuk menangkap orang yang menyebarkan informasi. Dalam praktik, tidak semua informasi yang ditransmisikan di Internet adalah informasi yang dilakukan secara sengaja untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ada juga informasi yang dikirimkan ditujukan untuk melakukan kritik yang mana seharusnya bukan sebagai tindak pidana. Pada kondisi demikian, pengaturan tentang batasan berpendapat menjadi penting untuk diatur secara tegas, sehingga perbuatan berupa kritik yang dilakukan di Internet tidak dengan mudah dikriminalisasi dengan UU-ITE.

Selain penyebaran hoax dilakukan dengan bentuk tulisan, dengan maraknya peredaran MEME juga membuat kesulitan tersendiri untuk mengatur dunis siber. Kompleksitas yuridis yang dimunculkan tidak hanya pada ruang lingkup KUH Pidana dan UU-ITE, tetapi juga menyangkut undang-undang hak cipta dan hak privasi seseorang yang mana gambarnya direkayasa sedemikian rupa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka untuk mengatasi masalah hoax bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Selain itu, untuk mengatasi hoax juga tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan yuridis dan pendekatan sistem komputer (blokir). Tetapi perlu diikuti dengan cara sosialisas dan mendidik literasi penggunaan Internet, sehingga pengguna Internet bisa lebih bijak dalam menerima, mencerna, dan menyebarkan informasi yang didapatnya.

Secara yuridis, instrumen hukum yang perlu diperbaiki adalah dengan membebankan kewajiban kepada admin media sosial untuk dapat mengawasi jalannya diskusi pada grup yang dikelolanya sehingga tingkat penyebaran berita hoax bisa terkendali. Cara demikian dilakukan di India dan Malaysia yang membebankan kewajiban kepada admin grup Whatsapp untuk menjaga grupnya dari berita hoax. Apabila admin grup tidak melakukan pengawasan, maka admin grup bisa dipidana.

Dari sisi sistem komputer, langkah pemblokiran juga perlu dilakukan dengan membatasi kata kunci-kata kunci tertentu atau melakukan verifikasi informasi seperti yang dilakukan oleh Facebook. Dengan demikian maka sebaran hoax bisa ditahan dengan tingkat pengamanan di level yuridis, sistem komputer, dan manusianya.

 

E-Commerce

Ekonomi digital secara global mulai tumbuh sejak tahun 1997-an yang kemudian mulai menyapa dan meramaikan ekonomi Indonesia sejak tahun 2010-an. Sebelum tahun 2010, perusahaan dan bidang usaha yang memanfaatkan Internet tergolong masih sedikit. Lama kelamaan para pelaku usaha mulai menyadari pentingnya teknologi informasi sehingga tingkat utilisasinya mulai meningkat hingga saat ini.

Berbagai varian dan jenis e-commerce kemudian bermunculan dari bentuk bisnis model business to business, business to customer, hingga bentuk marketplace. Ada beberapa faktor yang memperngaruhi pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia, diantaranya: kesiapan infrastruktur Internet, kesiapan logistik, kesiapan sistem pembayaran, dan kebiasaan manusia. Meski demikian, faktor penentu utamanya adalah tingkat kepercayaan konsumen dan penjual.

Menilik pemain lama dan pemain besar e-commerce dunia seperti Amazon dan e-bay, mereka bukanlah raja e-commerce di Indonesia. Alasannya tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli yang memang masih rendah. Jika tingkat kepercayaan penjual tinggi, maka Amazon dan e-bay akan menjadi raja e-commerce di Indonesia. Oleh sebab itu, iklim dan demografi e-commerce di Indonesia menjadi unik dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, dukungan perbankan untuk memfasilitasi sistem pembayaran e-commerce juga tergolong lebih lambat dibandingkan dengan di negara lain, sehingga pasar mencari jalan lain dengan membuat model law seperti rekening bersama dan cash on delivery.

Dalam kaitannya e-commerce di Indonesia, ada dua hal penting yang perlu di antisipasi, pertama: standardisasi penyelenggara sistem elektronik yang mampu menjaga komitmen, kejelasan produk, kejelasan penjual, dan keandalan transaksi, dan kedua jaminan akan keamanan konsumen dalam melakukan transaksi serta penyelesaian sengketa konsumen yang terpercaya. Secara yuridis, instrumen hukum terkait perlindungan konsumen dan UU-ITE tentang standardisasi penyelenggara sistem elektronik harus kuat kedudukannya.

Selain itu, saluran (channel) penyelesaian sengketa konsumen juga perlu diperbaiki dengan sistem online dispute resolution (ODR) seperti yang dikembangkan oleh e-bay, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik dalam melakukan transaksi secara online. Seringkali penyelenggara toko online memiliki kebijakan tersendiri yang kadangkala kebijakannya merugikan konsumen dengan berbagai alasan. Padahal di sisi lain, toko online sangat memerlukan konsumen untuk menjaga sustainability usahanya.

Saat ini dengan model perlindungan konsumen yang relatif belum seragam, toko online banyak bermunculan dan dapat menikmati ceruk pasar yang tersedia. Apabila bentuk perlindungan konsumennya memang dirancang untuk melindungi konsumen secara penuh, maka niscaya e-commerce di Indonesia akan berkembang dengan sangat cepat, mengingat tingginya potensi pasar yang tersedia.

Selain itu, dengan dibuatnya peta jalan e-commerce Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019, penguatan sistem pembayaran mulai bisa dirasakan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya model dan sistem pembayaran elektronik yang tersedia dengan dukungan banyak bank. Oleh sebab itu, kepercayaan konsumen adalah faktor penentu keberhasilan dari e-commerce dan bisnis model lain sebagai pendukungnya.


Dr. Bambang Pratama. SH., MH merupakan dosen kordinator rumpun ilmu hukum teknologi informasi dan komunikasi di Business Law Department BINUS University, konsultan kekayaan intelektual terdaftar. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Bhayangkara, Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan dengan kajian di bidang kekayaan intelektual dan hukum siber.

Editor : Muhammad Iqwa Mu'tashim Billah

Related Articles

Berikan Komentar