KOTA SERANG, biem.co – Memasuki tahun ke 4 pemerintahan Jokowi – JK, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengeluarlan rilis bertajuk “Pemerintah Kocak, Rakyat Tergeletak”.
Dalam rilisnya disebutkan bahwa banyak persoalan yang belum terselesaikan. Malah sebaliknya, persoalan muncul karena kebijakan yang dikeluarkan akan mengakibatkan rakyat semakin tergeletak di dalam kemiskinan dan ancaman perpecahan.
Mirisnya, dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah terkesan selalu mempertimbangkan aspek menjaga elektabilitas atau mempertahankan keterpilihan partai politik.
Disebutkan juga, kesenjangan dan keterpurukan nampaknya akan dihadapi rakyat Indonesia. Hiruk pikuk dan gonjang ganjing berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini seperti menunjukkan pertunjukan kocak, ramai, tapi substansinya tidak berujung pada apa yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
Sementara itu, sepekan terakhir kondisi rupiah terus mengalami kenaikan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tim ekonomi pemerintah dalam mengantisipasi menguatnya nilai Dollar yang merupakan dampak dari kondisi global perekonomian.
Kemudian, lesunya pertumbuhan perekonomian rakyat tidak ditopang oleh dipermudahnya akses ekspor hasil perekonomian. Yang terjadi, kebijakan impor terus dipermudah dan ekspor dipersulit.
Belum lama ini, rakyat Indonesia yang mayoritas muslim seperti menjadi kaum minoritas. Pengaturan suara azan oleh pemerintah sebagai bentuk pengekangan era baru dalam menjalankan kebebasan beragama.
HMI cabang Serang juga menyebutkan dalam rilisnya bahwa pada realitasnya, Adzan yang dimaknai seruan dan ajakan untuk menghadap sang pencipta, tidak lain realisasi dari butir Pancasila, sila pertama ini terkesan dibatasi pemerintah.
Kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi terancam. Rakyat seperti dibungkam tidak boleh kritis terhadap pemerintah. Fakta ini dapat dilihat dibiarkannya kelompok rakyat untuk menolak gerakan-gerakan yang sebenarnya kritik atau obat bagi jalannya pemerintahan.
Disisi lain, keberadaan tenaga kerja asing yang datang bersamaan investasi proyek-proyek strategis nasional menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu berbuat banyak dihadapan investor asing yang masuk ke Indonesia. Sehingga investasi berorentasi pada proyek semata tanpa berbasis pemberdayaan masyarakat. Akhirnya rakyat miskin tidak merasakan dari buah kebijakan investasi pemerintah.
Disebutkan pula, kondisi tersebut diperparah oleh perilaku korup yang masih ada di jajaran pengambilan kebijakan. Trendnya terus mengalami kenaikan. Terakhir terjadi di salah satu daerah ada sekira 41 dari 45 anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Dari berbagai persoalan di atas, HMI Cabang Serang menuntut pemerintah Jokowi-JK secara tegas dan cepat sebagaimana janji kampanyenya:
- Mengambil langkah-langkah cepat, menyeluruh dalam menguatkan nilai tukar rupiah;
- Mengkaji ulang kebijakan pembatasan pengeras suara Azan;
- Mempertegas penerapan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta kebijakan dan pengawasan tenaga kerja asing dan kesetaraan upah terhadap tenaga kerja lokal;
- Meningkatkan dan mempermudah regulasi ekspor bagi UMKM;
- Menjamin dan melindungi hak berpendapat warga negara untuk berdemokrasi. (Rilis)
