KOTA SERANG, biem.co — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Banten gelar diskusi publik dengan perwakilan mahasiswa di Banten di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (20/09).
Dalam diskusinya, para narasumber membahas bagaimana caranya menjaga stabilitas keutuhan bangsa dalam dinamika politik 2019.
Rohimah, Komisioner KPU Banten mengatakan bahwa penyelenggara dan para calon harus mentaati aturan yang sudah ditetapkan.
“Undang-undang pemilu setiap tahunnya berubah-ubah,” kata Rohimah, saat memaparkan tahapan pemilu dalam diskusi.
Sementara itu, Muhamad Nasehudin, perwakilan Bawaslu Banten mengimbau agar masyarakat menjaga kestabilan bangsa dalam dinamika politik, di mana penyelenggara harus menyuguhkan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
“Perlu disuguhi pendidikan politik yang baik,” ungkapnya dalam diskusi.
Hadir pula dalam diskusi ini, perwakilan Polda Banten, yakni AKBP Andi Kardim. Ia mengungkapkan bahwa kepolisian sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menjaga ketentraman dan keamanan pada pemilu 2019 mendatang.
“Semoga mahasiswa mampu menghormati perbedaan, karena perbedaan bukan masalah,” serunya.
Berbeda dengan Agus Supriatna, Ketua ILUNI Banten. Menurutnya, serentaknya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden menjadi masalah, karenaya saat ini yang nampak hanya pemilihan presiden saja.
“Ada keringanan biaya pemilu, tapi di sisi lain yang nampak hanya pilpresnya,” tandasnya. (Kubil/red)
