KOTA SERANG, biem.co – Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mulai disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. dengan harapan, BST bisa turut berperan meringankan beban warga yang terdampak Covid-19 secara finansial.
Namun dalam data penerima BST di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, ada data yang tidak jelas. Sebab, data tersebut sama sekali tidak sesuai dengan data yang telah disetorkan oleh pihak RT kepada Dinsos Kota Serang.
Diketahui dalam data tersebut ada salah satu penerima bantuan BST yang berada di Kelurahan Cipocok Jaya, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal peruntukan BST itu bukan untuk PNS.
Samlawi, salah satu Ketua RT di Kelurahan Cipocok Jaya, mengatakan, saat pendataan dirinya tidak memasukkan warganya yang bekerja sebagai PNS atau ada anggota keluarga dalam satu KK tersebut yang bekerja sebagai PNS.
“Saya dalam melakukan pendataan, tidak akan memasukkan orang yang bekerja sebagai PNS. Karena kan itu sudah jadi ketentuannya. Bahkan saya juga tidak memasukkan orang yang bekerja sebagai honorer (di pemerintahan) ke dalam daftar penerima bantuan,” ujarnya, Senin (11/5/2020).
Ketika mengetahui ada salah satu warganya yang bekerja sebagai PNS masuk ke dalam daftar nama penerima BST Rp600 ribu, ia mengaku kaget. ia merasa data tersebut bukan berasal dari dirinya.
“Saya tidak tahu, kenapa warga saya yang PNS bisa dapat. Mungkin itu data beberapa tahun yang lalu. Data dari saya tidak digunakan. Padahal harapan saya semua bantuan dapat tepat sasaran,” paparnya.
Sementara itu Lurah Cipocok Jaya, Romli Maulana, saat dihubungi via telepon mengaku kebingungan, sebab saat dirinya menyetorkan data kepada Dinsos Kota Serang, ternyata dari pusat juga memberikan data penerima bantuan.
“Loh kan jadinya aneh. Data kami setorkan, pusat juga menyetorkan data. Jadi data kami itu untuk apa? Sedangkan kan kami yang lebih tahu kondisi di masyarakat itu seperti apa,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia katakan, dengan adanya laporan PNS yang masuk ke daftar penerima BST Kemensos RI, membuktikan bahwa data yang dari pusat tidak akurat. Ia pun berharap Dinsos Kota Serang dapat segera melakukan verifikasi ulang data tersebut. (iy)
