KOTA SERANG, biem.co — Dalam kasus korupsi dana hibah pondok pesantren, Kuasa Hukum IS, Alloys Ferdinand menyeret nama Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH).
Alloys sebelumnya mengatakan bahwa kliennya bagian dari korban kebijakan pimpinan Provinsi Banten. Atas ucapan kuasa hukum tersebut, WH pun langsung membantah.
“Memerintah harus sesuai dengan aturan,” kata WH, Senin (24/5/2021).
WH juga mengatakan, alokasi hibah sudah dievaluasi sebelumnya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Hibah itu banyak bukan hanya ponpes, bantuan banyak sesuai dengan keuangan daerah. Hibah itu berdasarkan Undang-undang,” ujarnya.
Lebih lanjut WH menyebut bahwa Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) dikoordinir oleh organisasi kemasyarakatan yang di mana anggotanya ialah pondok pesantren modern dan salaf.
“Jadi jangan main stigmatisasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya turut menyinggung dengan kehadiran banyak calo.
“Calo-calo di sini tradisi zaman dulu, nanti saya sikat habis calonya,” pungkasnya. (ar/red)
