SERANG, biem.co – Proses pengadaan lahan Exit Tol RS Adhyaksa di Kecamatan Kragilan kini tengah dikebut oleh Pemerintah Kabupaten Serang bersama Kejati Banten. Langkah strategis ini diambil untuk mempermudah akses warga menuju Rumah Sakit (RS) Adhyaksa yang baru saja rampung di wilayah tersebut.
Untuk mewujudkan hal tersebut, proses pengadaan lahan kini menjadi prioritas dan tengah dikebut oleh berbagai pihak terkait. Komitmen ini ditegaskan untuk memastikan rumah sakit milik Kejaksaan Agung yang juga terbuka untuk umum ini dapat dijangkau dengan mudah oleh warga.
Komitmen percepatan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Lahan Exit Tol RS Adhyaksa yang digelar di aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada Kamis, 31 Juli 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Banten Siswanto dan dihadiri oleh Bupati Serang Ratu Zakiyah, Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan Pemprov Banten Komarudin, Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan, serta jajaran pejabat lainnya.
Kepala Kejati Banten, Siswanto, menyatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan seluruh tahapan pengadaan lahan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia menargetkan proses krusial ini dapat tuntas pada Desember 2025.
“Ini semua kita libatkan, dari Provinsi dan Kabupaten Serang. Peran kami dari Kejaksaan adalah mendampingi agar prosesnya tepat dan benar, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Siswanto usai memimpin rakor.
Di sisi lain, Bupati Serang Ratu Zakiyah menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap proyek strategis ini. Menurutnya, keberadaan RS Adhyaksa sangat krusial untuk memenuhi layanan dasar kesehatan bagi warga Kragilan maupun kecamatan sekitarnya.
“Saya selaku bupati dan Pemerintah Kabupaten Serang akan mendukung penuh percepatan pengadaan lahan exit tol ini. Oleh karena itu, kita akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka pemenuhan itu,” tegas Ratu Zakiyah.
Dukungan konkret juga datang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten. Kepala Dinas PUPR, Arlan Marzan, mengonfirmasi bahwa anggaran untuk pembebasan lahan telah disiapkan melalui APBD Banten.
“Kami mengapresiasi langkah Pak Kajati dan Ibu Bupati. Dalam waktu dekat, kami akan membentuk tim verifikasi data dan persiapan. Mudah-mudahan sesuai jadwal, penetapan lokasi sudah bisa selesai pada akhir September 2025,” jelas Arlan. (Red)
