SERANG, biem.co – Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Kampung Sukabela. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya empat isu utama mencuat dan menjadi perhatian warga.
Salah satu persoalan yang banyak disorot adalah terkait kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari Kementerian Sosial. Sejumlah warga mengaku status kepesertaannya tiba-tiba dinonaktifkan, sehingga menimbulkan kebingungan.
“Ada warga yang mempertanyakan kenapa BPJS-PBI mereka dinonaktifkan. Ini tentu perlu kejelasan karena menyangkut kebutuhan layanan kesehatan,” ujar Muji.
Selain persoalan jaminan kesehatan, warga juga menyampaikan keluhan terkait administrasi pernikahan. Masih ditemukan pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah. Menurut Muji, hal tersebut akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Kota Serang, terutama berkaitan dengan program penerbitan buku nikah gratis.
“Kami akan berkomunikasi dengan Kepala Kemenag Kota Serang untuk mengetahui persyaratan dan mekanisme mendapatkan buku nikah gratis bagi warga,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan lingkungan turut menjadi perhatian. Warga meminta adanya perbaikan demi menunjang kenyamanan dan aksesibilitas. Tak hanya itu, persoalan genangan air di kawasan BTN juga dikeluhkan. Diduga, genangan terjadi akibat lahan resapan air yang sebelumnya berfungsi menampung air telah diuruk, sehingga air meluap ke permukiman.
“Warga meminta dibuatkan drainase karena air masuk ke rumah-rumah setelah lahan resapan itu diuruk,” katanya.
Muji menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait. Untuk persoalan BPJS-PBI, DPRD Kota Serang berencana meminta penjelasan langsung dari pihak BPJS guna memastikan penyebab penonaktifan kepesertaan.
“Kami akan menyurati dan meminta audiensi dengan BPJS untuk mendapatkan penjelasan. Semua aspirasi ini akan kami kawal sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya. ***
