INSPIRASI, biem.co – Di beranda Sosmed, lalulintas konten mudik bergulir tanpa henti, bukan? Dari tutorial kendaraan custom ala Hippies, hingga poster hiburan-absurd harapan pemudik, disusul pantauan lalu lintas real-time, hingga orang-orang dadakan yang mengais receh di jalanan, berselang-seling dengan konten pengalaman para pemudik di tahun lalu serta tak lupa iklan mudik gratis dari politisi Senayan. Tampak jelas, premis mudik begitu agung, proposisinya bisa ditarik dari relasi kota dan desa.
Menjala Kaya di Kota, Melepas Kaya di Desa
Fenomena 155 juta jiwa yang bergerak serempak ke kampung halaman, untuk menjemput Lebaran di tahun 2026, tidak cukup disebut ritual tahunan, barangkali itu semacam otopsi terbuka atas ketimpangan struktural yang masih menganga di negeri ini.
Setiap pemudik yang membawa cerita sukses dari kota, sejatinya sedang menjalankan peran ganda yang ironis: di kota mereka “menjala kaya” dengan keringat dan air mata, tetapi di desa mereka harus “melepas kaya” dalam bentuk amplop Lebaran, renovasi rumah orang tua, atau sekadar membayar utang pinjol keluarganya. Siklus ini berulang setiap tahun tanpa pernah benar-benar mengubah posisi tawar desa dalam peta ekonomi nasional.
Angka prediksi 155 juta pemudik di tahun 2026, hampir setengah penduduk Indonesia itu, boleh dimaknai sebagai ironi statistik yang, tak bisa dibiarkan berlalu tanpa tanya. Jika Asta Cita nomor 6 benar-benar berkomitmen membangun dari desa dan dari bawah, seharusnya grafik pemudik menunjukkan tren menurun, bukan meningkat.
Ironi ini kemudian menjadikan mudik sebagai “jaring pengaman sosial” informal yang, menambal absennya visi pembangunan, khususnya dalam menciptakan peluang ekonomi di desa. Para perantau rela menghabiskan sepertiga dari pendapatan tahunannya hanya untuk pulang, demi menunaikan tekanan sosial dan budaya, bukan karena dituntun oleh logika ekonomi untuk mensejahterakan desa. Tapi bukti pahit bahwa desa masih jauh dari kata sejahtera.
Pemerintah memang telah menggelontorkan dana desa mencapai Rp60, 57 triliun di tahun 2026 ini. Kebijakan ini diakui sebagai langkah maju untuk mendorong pemerataan pembangunan. Namun, angka fantastis itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar: apakah desa sudah mampu menawarkan sesuatu yang membuat warganya betah tinggal? Seperti kata pakar, “Selama desa tidak ada sesuatu yang ditawarkan, desa itu akan terus ditinggalkan” .
Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa desa kini bukan lagi objek, melainkan subjek pembangunan, dengan program BUMDes, desa ekspor, desa wisata, hingga Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan menjadi gula-gula di desa agar arus urbanisasi bisa dihentikan. Ia bahkan mengajak pemuda untuk tidak menjadi penonton, tetapi “menciptakan lapangan kerja di Republik ini yang berangkat dari desa. Boleh kita tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang-orang kota”.
Di Banten, implementasi dari program prioritas tersebut baru menjelma Bang Andra yakni akronim dari Bangun Jalan Desa Sejahtera, Posyandra (Pos Pelayanan Desa Sejahtera) dan sejumlah program peningkatan desa dan manusianya. Tetapi apakah itu cukup untuk menghentikan warganya berbondong-bondong merantau ke Tangerang atau Jakarta?
Posyandra yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pendampingan gizi dan pemberdayaan ekonomi adalah langkah baik, tetapi belum menyentuh akar persoalan: mengapa ekonomi desa tidak berputar kencang tanpa kiriman uang dari rantau?
Di sinilah letak kejanggalan dalam membaca mudik sebagai indikator pembangunan, khususnya dalam meningkatkan PAD. Selama 155 juta orang masih rela berdesakan di terminal, naik sepeda motor ribuan kilometer, dan menghabiskan tabungan tahunan hanya untuk bisa “pulang”, berarti kita absen membuat desa sebagai tujuan masa depan. Asta Cita nomor 6 tidak cukup diukur dari berapa kilometer jalan yang diaspal atau berapa posyandra yang didirikan. Ia harus diukur dari berapa banyak warga desa yang tak lagi merasa perlu merantau untuk hidup layak, atau berapa banyak perantau yang akhirnya memilih kembali untuk membangun desanya karena di sana ada masa depan.
Mudik semestinya menjadi momentum refleksi, bukan semata euforia tahunan yang selalu dirayakan oleh jedogan dan festival jual baju. Jika pembangunan desa benar-benar berhasil, kelak kita mungkin menyaksikan kebalikannya: orang-orang justru mudik dari desa ke kota karena desa telah menjadi pusat ekonomi baru. Atau seperti direnungkan banyak pihak, mudik idealnya bukan lagi tentang penduduk kota yang pulang ke desa, tapi tentang warga desa yang dengan bangga menjamu tamu-tamunya dari kota, karena desa mereka telah maju dan sejahtera.
Sampai hari itu tiba, angka 155 juta pemudik hanyalah pengingat tahunan bahwa kita masih berkutat dalam kegalauan, antara membangun desa sungguhan atau membangun jalan untuk memudahkan warganya pergi merantau.
Mengulik Konsep Drama “Yang Representatif Tidak Selalu Naskah dan Tempat, Melainkan Pemainnya”
Dalam teori drama klasik, panggung megahnya dan naskah yang ditulis rapi kerap dianggap sebagai syarat utama lahirnya pertunjukan agung. Namun dalam konteks mudik di atas, kita justru menemukan pembalikan logika yang menarik: pemerintah begitu gencar membangun “naskah pembangunan” melalui berbagai program, baik infrastruktur fisik maupun penguatan sistem. Akan tetapi minim menyentuh posisi aktor utamanya, yaitu warganya sendiri. Akibatnya, setiap Lebaran kita menyaksikan ironi: naskah pembangunan desa telah ditulis, panggung telah disiapkan, tetapi para aktor tetap memilih merantau dan baru pulang sebagai “bintang tamu” tahunan.
Para pemudik adalah aktor yang tak pernah memilih peran, tetapi setia menjalani lakon panjang yang disutradarai oleh kebutuhan ekonomi kota. Merekalah bukti hidup bahwa sutradara, dalam hal ini negara dan perencana pembangunan, masih absen menyediakan panggung layak di desa sendiri. Maka, setiap kali kita menyaksikan gelombang manusia dengan segala kepayahannya di arus mudik, sejatinya kita sedang menonton pertunjukan tahunan tentang ketahanan: tentang cinta yang dirayakan dengan cara paling ekstrem, tentang tubuh yang menjadi korban, dan tentang sutradara desa yang masih keliru memerankan aktor terbaiknya. Ya, warga bukan sebagai pemain utama di rumahnya sendiri, tapi figuran yang hanya muncul setahun sekali.
Baris dalam lagu Indonesia Raya, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”, agaknya perlu dimaknai ulang secara lebih serius. Membangun badan katakanlah infrastruktur desa telah dilakukan, tetapi membangun jiwa, yakni menciptakan rasa betah dalam konteks berdikari ala Pak Karno dan masa depan di desa, sepertinya masih jauh panggang dari api. Selama aktor terbaik bangsa ini lebih memilih merantau daripada bermain di panggung sendiri, selama itu pula kita absen dalam memahami bahwa drama pembangunan sejati tidak pernah diukur dari megahnya naskah atau mewahnya panggung, melainkan dari keberpihakan sutradara kepada para pemainnya. (Red)
Peri Sandi Huizche, penulis adalah seniman Kota Serang, sedang menempuh studi doktoral di ISI SKA
