INSPIRASI, biem.co – Dalam negara hukum, putusan pengadilan seharusnya menjadi titik akhir dari sengketa sekaligus awal dari kepatuhan. Namun dalam praktik hukum administrasi di Indonesia, paradoks justru sering terjadi Dimana putusan sudah inkracht, tetapi tidak dilaksanakan. Fenomena ini bukan sekadar anomali teknis, melainkan gejala serius dari melemahnya wibawa hukum dan krisis kepatuhan dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
Secara normatif, kewajiban melaksanakan putusan pengadilan adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan. Dalam konteks sengketa administrasi negara, putusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo perubahan-perubahannya telah memberikan kerangka yang jelas mengenai kewajiban pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, norma tersebut seringkali tidak berbanding lurus dengan realitas. Banyak putusan yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pejabat yang kalah, bahkan setelah melalui seluruh tahapan hukum.
Salah satu akar persoalan terletak pada lemahnya mekanisme eksekusi dalam hukum administrasi. Berbeda dengan hukum perdata yang memiliki instrumen eksekusi melalui sita dan lelang, hukum administrasi sangat bergantung pada kepatuhan sukarela pejabat. Negara seolah berharap bahwa pejabat publik akan tunduk pada hukum tanpa perlu paksaan. Harapan ini terdengar ideal, tetapi dalam praktik seringkali utopis. Ketika tidak ada konsekuensi langsung dan tegas, ketidakpatuhan menjadi pilihan yang “murah”.
Masalah ini diperparah oleh desain sanksi yang kurang efektif. Meskipun terdapat ketentuan mengenai sanksi administratif atau bahkan uang paksa (dwangsom), implementasinya masih lemah dan jarang diterapkan secara konsisten. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan seringkali tidak menghadapi risiko yang signifikan, baik secara hukum maupun karier. Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan daya paksa (enforceability), dan putusan pengadilan berisiko menjadi sekadar simbol formalitas.
Di sisi lain, terdapat persoalan budaya hukum yang tidak bisa diabaikan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan belum sepenuhnya menjadi bagian dari etos birokrasi. Dalam banyak kasus, pejabat lebih mempertimbangkan aspek politik, kepentingan institusional, atau bahkan ego jabatan daripada kewajiban hukum. Akibatnya, hukum tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya salah satu variabel yang bisa dinegosiasikan.
Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. Dalam tata kelola yang baik, setiap tindakan pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal melaksanakan putusan pengadilan. Namun ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif, maka ketidakpatuhan tidak hanya terjadi, tetapi juga berulang. Publik pada akhirnya menjadi pihak yang dirugikan, karena hak yang telah diakui oleh pengadilan tidak benar-benar dipulihkan.
Peran lembaga pengawas seharusnya menjadi kunci dalam mengatasi persoalan ini. Ombudsman Republik Indonesia misalnya, memiliki kewenangan untuk menilai maladministrasi, termasuk ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Namun, rekomendasi yang dihasilkan seringkali tidak memiliki daya paksa yang cukup. Tanpa dukungan mekanisme penegakan yang kuat, fungsi pengawasan hanya berhenti pada level moral persuasion.
Selain itu, terdapat problem koordinasi antar lembaga yang turut memperumit situasi. Pelaksanaan putusan administrasi sering melibatkan berbagai instansi sehingga keterlambatan atau penolakan di satu titik dapat menghambat keseluruhan proses. Dalam kondisi ini, tidak adanya sistem yang terintegrasi membuat pelaksanaan putusan menjadi lambat, bahkan terhenti sama sekali.
Jika ditarik lebih dalam, persoalan ini juga berkaitan dengan desain hukum administrasi itu sendiri. Sistem yang terlalu menekankan pada kepatuhan sukarela tanpa diimbangi dengan mekanisme pemaksaan yang efektif akan selalu rentan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih tegas, baik dalam aspek regulasi maupun implementasi. Penguatan sanksi, penyederhanaan prosedur eksekusi, serta pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pengadilan untuk memastikan pelaksanaan putusan menjadi langkah yang mendesak.
Penting untuk menanamkan kembali prinsip bahwa pejabat publik bukanlah pemegang kekuasaan yang bebas menentukan kehendaknya sendiri, melainkan pelaksana hukum. Ketika putusan pengadilan diabaikan, yang dilanggar bukan hanya hak individu, tetapi juga prinsip negara hukum itu sendiri. Negara tidak bisa menuntut warga untuk patuh pada hukum jika aparatnya sendiri abai.
Pertanyaan “mengapa putusan administrasi sering tidak dipatuhi?” bukan hanya soal kelemahan teknis, tetapi soal komitmen terhadap hukum. Tanpa komitmen tersebut, sekuat apa pun norma dibuat, ia akan tetap rapuh dalam praktik. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pengadilan tata usaha negara akan kehilangan relevansinya, dan kepercayaan publik terhadap hukum akan semakin tergerus. Sudah saatnya negara berhenti menoleransi ketidakpatuhan ini. Putusan pengadilan harus diposisikan sebagai perintah hukum yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi yang bisa diabaikan. Seba, tanpa kepatuhan, hukum tidak lebih dari teks dan keadilan hanya menjadi janji yang tak pernah ditepati. (Red)
