INDRAMAYU, biem.co – Sebanyak 165,53 hektare Lahan Baku Sawah (LBS) di wilayah hukum Polda Jawa Barat (Jabar) dimanfaatkan untuk penanaman jagung serentak pada musim kemarau.
Salah satu lokasi penanaman berada di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Rabu (16/9/2026). Program tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Jabar mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat.
Bagi petani yang selama ini mengandalkan sawah tadah hujan, musim kemarau kerap menjadi masa sulit karena keterbatasan air. Namun, melalui program ini, petani mendapatkan dukungan berupa bibit, pupuk, mesin pompa air hingga mesin pipil jagung.
“Banyak bantuannya, ada mesin pompa, bibit, pupuk, macam-macam, mesin pipil,” ujar Dede Istari, salah seorang petani perempuan di lokasi.
Tak hanya sarana pertanian, petani juga mendapat bantuan 300 kilogram pupuk NPK, 2 ton pupuk urea, 500 kilogram pupuk nitrea, 500 kilogram pupuk phonska, mesin pipil jagung hingga sembako.
Dengan dukungan tersebut, petani tidak lagi harus memikirkan kebutuhan dasar untuk memulai penanaman. Sementara hasil panen nantinya dapat dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperluas lahan tanam.
Ketua Gapoktan Jaya 6 Mekarwaru, Sakimin, mengatakan pola kerja sama yang diterapkan memberikan kemudahan bagi petani.
“Bantuannya bibit, sama pupuk, sama alat penggiling jagung juga, bantuan sembako juga ada. Sistem kerjasamanya enak sebenarnya, petani dikasih fasilitas air, bibit, petani tinggal nanam saja,” ungkapnya.
Keterlibatan kepolisian dalam program pertanian tersebut menjadi bagian dari pendekatan pemolisian yang tidak hanya berorientasi pada penanganan gangguan keamanan setelah terjadi, tetapi juga mengantisipasi potensi gangguan sejak awal.
Karo SDM Polda Jabar Kombes Pol Fadly Samad mengatakan, persoalan ekonomi dan sulitnya memperoleh pekerjaan dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Di polisi modern itu kita harus mampu mengelola Kamtibmas, terutama di ambang gangguan, agar tidak terjadi kejahatan faktual. Terutama agar masyarakat tidak lapar, ada pendapatan,” ujar Fadly.
Karena itu, kehadiran Polri bersama petani diarahkan untuk membantu memastikan ketersediaan bibit dan pupuk, sekaligus memberikan kepastian terhadap hasil panen.
Menurut Polda Jabar, hasil panen jagung petani nantinya dapat diserap Bulog sesuai harga yang berlaku, sehingga petani diharapkan memiliki kepastian pasar.
Selain persoalan lahan dan sarana produksi, akses permodalan juga menjadi perhatian.
Kabag Binkar Biro SDM Polda Jabar AKBP Condro Sasongko mengatakan, Polri turut membantu mencarikan solusi bagi petani yang terkendala modal dengan menggandeng perbankan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Ada kendala modal, solusi kita bekerja sama dengan Himbara, Bank Rakyat, KUR. Polisi hadir bukan meminjam uang, tapi memastikan uang yang dipinjam untuk menanam, buat bertani,” jelas Condro.
Polda Jabar juga berencana memperluas pemanfaatan lahan pertanian agar semakin banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat dalam sektor pertanian.
Pendampingan akan dilakukan bersama penyuluh pertanian, termasuk pemetaan lahan dan pendampingan budidaya jagung.
“Kita gandeng penyuluh pertanian jagung untuk mendampingi. Nanti lahannya dipetakan, supaya masyarakat yang tidak bekerja bisa bekerja, agar mereka tidak rugi dan masyarakat sejahtera,” kata Condro.
Ia menjelaskan, bagi buruh tani yang belum memiliki lahan, pihaknya akan mengupayakan akses lahan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PTPN, Perhutani maupun pihak swasta.
Menurut Condro, program penanaman jagung di Indramayu merupakan salah satu langkah Polda Jabar dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia menegaskan, peran polisi dalam program tersebut bukan sebagai pihak yang menggantikan petani untuk bertani, melainkan memastikan program berjalan dengan menggandeng Gapoktan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan.
“Jadi polisi bukan menanam jagung, tapi memastikan program pemerintah jalan bekerja sama dengan Gapoktan, kepastian petani menanam ini tidak rugi,” terangnya.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan tercapainya swasembada pangan. Lebih dari itu, terdapat aspek kesinambungan antara kesejahteraan masyarakat dengan keamanan dan ketertiban.
Lahan baku sawah yang sebelumnya hanya dapat dimanfaatkan untuk padi pada musim hujan kini dapat dimanfaatkan untuk komoditas jagung pada musim kemarau, sehingga tetap memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat.
“Spektrum pemolisian modern salah satunya mampu mengelola dan mengantisipasi potensi gangguan, di antaranya masalah perut yang bisa memicu timbulnya gangguan nyata berupa ancaman faktual berupa kejahatan, dan salah satunya adalah memfasilitasi petani untuk bertanam jagung,” pungkasnya. ***
