biem.co – PT PLN (Persero) memperkuat langkah percepatan transisi energi melalui kerja sama perdagangan karbon internasional. Kali ini, PLN bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) pertama di Indonesia dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia-Norwegia.
Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung dalam rangkaian Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Kerja sama ini menjadi salah satu perjanjian karbon terbesar di dunia antara Indonesia dan Norwegia berdasarkan mekanisme Article 6.2 Paris Agreement.
Melalui kesepakatan tersebut, pendanaan karbon internasional akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih di Indonesia, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA merupakan bukti bahwa kemitraan internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata dalam penanganan perubahan iklim.
Menurutnya, melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), Indonesia berupaya menghubungkan prioritas iklim nasional dengan dukungan keahlian, teknologi, serta pendanaan dari mitra internasional.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia,” ujar Jumhur.
Ia menegaskan, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola perdagangan karbon, mulai dari sistem registri, otorisasi, hingga mekanisme pelaporan dan akuntansi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pengurangan emisi tercatat secara terukur, kredibel, serta tidak mengalami penghitungan ganda.
Dari pihak Norwegia, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup, Sigrun Aasland, menyebut kemitraan dengan Indonesia menjadi salah satu program perdagangan karbon berskala besar yang ditargetkan mampu mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO₂.
Melalui perjanjian tersebut, Norwegia akan mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Selain mengurangi emisi, pengembangan energi bersih juga diharapkan memperkuat ketahanan pasokan listrik nasional.
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” ungkap Sigrun.
Dalam implementasinya, Indonesia akan menjalankan program Generation-Based Incentive (GBI), yakni skema pemberian insentif berdasarkan hasil pengurangan emisi untuk mendukung proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.
Pada tahap awal, program tersebut akan difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk pembangkit yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai.
Skema pembiayaan karbon ini juga diarahkan untuk membantu proyek energi bersih yang masih menghadapi tantangan kelayakan finansial. Termasuk di dalamnya proyek yang membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia-Norwegia bersama GGGI menjadi bagian penting dalam menerjemahkan agenda transisi energi nasional menjadi investasi dan proyek konkret.
Ia menjelaskan, PLN telah memiliki peta jalan pengembangan pembangkit melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya.
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya,” kata Suroso.
Menurutnya, mekanisme Article 6.2 menjadi salah satu instrumen yang dapat menghubungkan agenda transisi energi Indonesia dengan dukungan pembiayaan internasional.
Suroso juga mengungkapkan bahwa sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan sebesar 300 juta dolar AS untuk proyek energi yang hampir mencapai tahap financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Suroso menegaskan bahwa percepatan pengembangan energi terbarukan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, hingga penyedia teknologi.
Karena itu, PLN terus membuka peluang kolaborasi untuk mempercepat realisasi proyek-proyek energi bersih di berbagai wilayah Indonesia.
Kerja sama Indonesia dan Norwegia ini diharapkan tidak hanya memperkuat implementasi pasar karbon internasional, tetapi juga membuka ruang investasi baru di sektor energi terbarukan.
Lebih dari itu, pengembangan energi bersih diharapkan memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian nasional, mulai dari penguatan ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, hingga perluasan akses masyarakat terhadap pasokan listrik yang lebih bersih. ***
