KOLOM, biem.co – Ada pertanyaan yang kelihatannya terlalu sederhana untuk sebuah republik sebesar Indonesia: siapa mengerjakan apa?
Pertanyaan itu terdengar seperti soal pertama dalam ujian tata usaha. Namun sebuah negara modern justru berdiri di atas jawaban yang jelas terhadap soal sederhana itu. Ada lembaga yang dibentuk untuk mempertahankan negara, ada yang mengurus ilmu pengetahuan, ada yang mengelola pangan, ada yang membangun infrastruktur, ada yang menjaga keamanan, ada yang mengatur perdagangan. Masing-masing mempunyai mandat, keahlian, anggaran, peralatan, dan alasan mengapa ia dibentuk. Pembagian kerja bukan hiasan di bagan organisasi. Ia adalah cara agar sebuah negara tidak bangun pagi dengan perasaan gagah, lalu sore hari bingung siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Namun belakangan kita seperti sedang menyaksikan sebuah republik yang menemukan kegembiraan baru: menjadi serba bisa. Pabrik pertahanan didorong masuk ke urusan kendaraan sipil. Lembaga riset diminta memenuhi kebutuhan praktis yang terus bertambah. Tentara masuk ke urusan koperasi. Polisi ikut mengurus pangan dan kegiatan sosial-ekonomi. Aparat keamanan terlibat dalam pekerjaan infrastruktur. Tidak semua itu keliru. Negara memang tidak boleh menjadi korban dari kotak-kotak birokrasi yang terlalu kaku. Ada keadaan darurat yang membutuhkan mobilisasi cepat. Ada krisis yang tidak dapat menunggu rapat selesai dan notulennya diketik rapi.
Masalahnya muncul ketika keadaan luar biasa mulai terasa lebih biasa daripada pembagian kerja itu sendiri.
Kalau setiap masalah baru selalu dijawab dengan mencari lembaga mana yang paling mudah digerakkan, kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menghalangi pekerjaan. Justru untuk memastikan pekerjaan itu tidak berubah menjadi kesibukan yang kehilangan alamat. Sebab negara dapat sangat rajin bergerak dan tetap tidak sampai ke mana-mana. Seperti orang yang panik mencari kunci rumah: mondar-mandir dari dapur ke kamar, membuka laci, membongkar lemari, memeriksa saku yang sama lima kali. Ia berkeringat. Ia sibuk. Ia bahkan tampak sangat serius. Hanya satu yang belum tentu terjadi: kuncinya ditemukan.
Di sinilah Max Weber patut duduk di meja perdebatan.
Bukan untuk diminta meramal politik Indonesia. Ia sudah terlalu lama wafat untuk dipaksa mengikuti perkembangan rapat koordinasi kita. Tetapi Weber meninggalkan sebuah gagasan yang masih mengganggu: birokrasi yang baik tidak dibangun karena semua orang tampak sibuk. Birokrasi menjadi rasional karena ada kompetensi, pembagian kerja, kewenangan yang jelas, profesionalisme, aturan, dan tanggung jawab yang dapat ditemukan ketika sebuah pekerjaan gagal.
Weber membayangkan birokrasi modern mempunyai sphere of competence—wilayah kompetensi. Istilahnya boleh terdengar dingin seperti ruangan ber-AC di kantor kementerian, tetapi maksudnya sangat manusiawi: jangan suruh semua orang menjadi ahli dalam segala hal. Ada pekerjaan yang memang menjadi tugas utama sebuah lembaga karena lembaga itu dibangun, dididik, dibiayai, dan dipersiapkan untuk pekerjaan tersebut.
Batas kompetensi bukan pagar penjara.
Ia lebih mirip sendi.
Karena sendi tahu batas geraknya, tubuh dapat bergerak dengan benar. Bayangkan tangan tiba-tiba ingin menggantikan pekerjaan kaki, kaki merasa cukup berpengalaman untuk menjadi mata, sementara mata diberi tugas mengurus telinga. Tubuh itu tetap hidup. Bahkan semua organnya sangat aktif. Hanya saja, kita tidak perlu heran bila orang tersebut berjalan ke depan sambil menabrak pintu.
Negara pun begitu.
Ada perbedaan yang kelihatannya kecil antara pertanyaan, “Siapa yang bisa mengerjakan?” dan “Siapa yang seharusnya mengerjakan?” Yang pertama bertanya tentang kemampuan. Yang kedua bertanya tentang akal negara.
Dokter mungkin bisa mengajar matematika dasar. Insinyur mungkin pandai memasak. Tentara dapat mengelola koperasi. Polisi dapat membangun jembatan. Peneliti dapat membuat produk praktis. Hampir semua orang, bila diberi waktu dan sumber daya, dapat belajar melakukan pekerjaan di luar profesinya. Manusia memang makhluk yang lentur. Tetapi kemampuan melakukan sesuatu belum otomatis menjadi alasan bahwa pekerjaan itu harus menjadi tanggung jawab utamanya.
Negara tidak cukup mencari siapa yang sanggup.
Negara harus mengetahui siapa yang paling tepat.
Kalimat itu tampak sederhana. Akibat mengabaikannya tidak sederhana.
Ketika prinsip “siapa yang bisa, suruh saja” perlahan menggantikan pertanyaan “siapa yang memang seharusnya”, spesialisasi mulai kehilangan martabatnya. Lembaga dibangun bertahun-tahun. Pegawai direkrut. Ahli dididik. Anggaran disusun. Mandat dibuat. Gedung berdiri megah—kadang lebih cepat daripada mutu pelayanan publik di dalamnya. Tetapi ketika persoalan datang, penyelesaiannya melompat kepada lembaga lain yang dianggap lebih mudah diperintah atau lebih cepat digerakkan.
Di sana logika administrasi berubah.
Negara tidak lagi bertanya siapa yang paling sesuai.
Negara bertanya siapa yang paling siap disuruh.
Hari ini membuat senjata. Besok membuat kendaraan sipil. Lusa produk lain. Minggu depan membangun jembatan. Bulan berikutnya mengurus koperasi. Kalau terus begini, jangan-jangan suatu pagi kita bangun dan mendapati seluruh lembaga negara sedang mengikuti talent show. Satu lembaga bernyanyi, satu lagi menari, yang lain memasak, lalu semuanya pulang membawa tugas tambahan.
Dari kejauhan, pemandangan itu mengesankan.
Dari dekat, ada pertanyaan yang lebih penting: siapa yang masih sempat mengerjakan pekerjaan utamanya?
Itulah salah satu cara membaca apa yang saya sebut Prabowonomics. Istilah ini bukan mazhab ekonomi yang sudah masuk silabus universitas. Saya pakai sebagai istilah satiris untuk membaca kecenderungan politik-ekonomi sebuah negara yang ingin bergerak besar, bertindak cepat, mengerahkan banyak institusi, memperluas proyek, dan menjadikan mobilisasi sebagai bahasa kekuasaan.
Ada kekuatan dalam cara berpikir seperti itu. Indonesia memang terlalu besar untuk diurus oleh negara yang selalu ragu-ragu. Ada persoalan pangan, energi, industri, pertahanan, infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan. Pemerintah yang terlalu banyak berpikir tetapi terlalu sedikit bertindak juga dapat menjadi masalah.
Tetapi tenaga yang besar belum tentu tenaga guna.
Kekuatan yang kehilangan arah hanya membuat kebisingan menjadi lebih keras.
Negara besar juga mudah jatuh cinta pada ukuran. Semakin banyak lembaga dilibatkan, semakin besar gerakannya terlihat. Semakin banyak personel dikerahkan, semakin meyakinkan gambarnya. Semakin banyak proyek dibuka, semakin panjang daftar keberhasilan yang dapat dibacakan. Semakin ramai peresmian, semakin mudah membangun kesan bahwa mesin pemerintahan sedang bekerja dengan tenaga penuh.
Padahal negara tidak dinilai dari banyaknya keringat di belakang podium.
Negara dinilai dari apa yang berubah dalam hidup rakyat.
Ukuran itu lebih sulit. Sebab ia tidak selalu dapat dipotret. Kita bisa memotret orang menggunting pita. Kita tidak dapat memotret dengan mudah berapa menit waktu tempuh warga berkurang lima tahun sesudah jembatan dibangun. Kita bisa menghitung jumlah proyek. Kita perlu bekerja lebih keras untuk mengetahui apakah proyek itu membuat ongkos hidup turun. Kita dapat menyusun laporan tentang penyerapan anggaran. Yang lebih rumit adalah membuktikan bahwa uang yang diserap itu kembali kepada rakyat dalam bentuk kehidupan yang lebih baik.
Di situlah birokrasi sering tergoda oleh sesuatu yang tampak.
Proyek dapat difoto.
Seremoni dapat disiarkan.
Pidato dapat dipotong menjadi video.
Tepuk tangan dapat direkam.
Manfaat yang sesungguhnya sering datang terlambat. Kadang tidak datang sama sekali.
Pernah muncul sindiran mengenai peresmian sejumlah jembatan: jangan-jangan acara peresmiannya tampak lebih mewah daripada jembatan yang diresmikan. Sindiran semacam itu tentu tidak boleh langsung kita telan sebagai fakta. Jumlah jembatan, mutu pekerjaan, biaya, dan manfaatnya harus diperiksa. Kritik yang baik tidak boleh ikut mabuk oleh prasangka.
Namun satire sering mempunyai cara sendiri untuk menangkap penyakit.
Ia melihat sesuatu yang kadang luput dari tabel.
Kita memang terlalu mudah percaya bahwa pekerjaan selesai ketika acara selesai. Proyek diresmikan, spanduk dibuka, pejabat datang, seragam dirapikan, kamera menyala, tepuk tangan pecah. Berita kemudian berjalan ke mana-mana dengan wajah yang sangat optimistis.
Padahal setelah tamu pulang, pekerjaan publik baru mulai diuji.
Jembatan telah berdiri. Lalu apa?
Apakah petani lebih mudah membawa hasil panen?
Apakah anak-anak lebih cepat sampai ke sekolah?
Apakah warga lebih mudah mencapai puskesmas?
Apakah ongkos distribusi turun?
Apakah perjalanan yang semula dua jam menjadi satu jam?
Apakah ekonomi warga bergerak?
Di situlah perbedaan antara output dan outcome menjadi penting. Jembatan adalah output. Perubahan kehidupan warga adalah outcome. Gedung adalah output. Pelayanan yang membaik adalah outcome. Program adalah output. Berkurangnya persoalan yang hendak diatasi adalah outcome.
Foto peresmian bukan outcome.
Jumlah pejabat yang hadir juga bukan outcome.
Kecuali, tentu saja, bila mereka pulang sambil membawa jembatan itu ke rumah masing-masing.
Negara yang matang tidak berhenti bertanya apa yang telah dibangun. Ia ingin mengetahui apa yang berubah sesudah pembangunan itu selesai. Sebuah proyek dapat sangat besar dalam laporan, sangat indah dalam video, sangat ramai ketika diresmikan, lalu sangat sepi manfaat ketika kamera dimatikan. Sebaliknya, perubahan yang benar-benar penting bagi rakyat sering datang tanpa panggung. Ia hadir ketika ongkos berkurang, perjalanan memendek, pelayanan menjadi cepat, pendapatan meningkat, atau seorang ibu tidak lagi harus membawa anaknya yang sakit berjam-jam melewati jalan rusak.
Rakyat tidak hidup dari seremoni.
Rakyat hidup dari hasil.
Agenda pemerintahan Prabowo Subianto—penguatan pangan, energi, industrialisasi, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, dan kapasitas negara—memang memerlukan ambisi. Indonesia terlalu luas untuk dikelola dengan keberanian yang ciut. Tetapi negara yang ingin besar harus semakin disiplin terhadap fungsi. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, semakin besar pula godaan untuk mengerahkan semuanya ke segala arah.
Negara kuat bukan negara yang mengambil semua pekerjaan.
Negara kuat mengetahui pekerjaan mana yang harus diambil, siapa yang paling tepat mengerjakannya, dan bagaimana hasilnya diperiksa.
Ia juga tahu kapan harus menahan diri.
Ini pekerjaan yang paling sulit bagi kekuasaan. Membuat program baru sering lebih mudah daripada menghentikan program yang gagal. Mendirikan lembaga lebih mudah daripada membenahi lembaga yang sudah ada. Menambah anggaran lebih mudah daripada bertanya mengapa anggaran lama tidak menghasilkan perubahan yang dijanjikan. Mengadakan rapat lebih mudah daripada menunjuk siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan rapat itu tidak berjalan.
Keberhasilan, seperti biasa, punya banyak bapak.
Kegagalan sering lahir tanpa akta kelahiran.
Lalu ada uang rakyat.
Negara tidak membelanjakan angka-angka abstrak. Setiap rupiah mempunyai kehidupan lain yang mungkin terjadi. Uang yang dipakai untuk sebuah program yang hasilnya lemah tidak dapat sekaligus menjadi obat di puskesmas, buku di sekolah, irigasi di sawah, penelitian yang sungguh-sungguh diperlukan, jalan yang diperbaiki, atau perlindungan bagi warga yang hidup di tepi jatuh miskin.
Itulah biaya peluang yang sering tidak hadir dalam pidato peresmian.
Anggaran bukan hanya soal berapa yang tersedia.
Anggaran juga soal apa yang tidak jadi kita lakukan karena uang itu telah dipakai di tempat lain.
Karena itu, mempertanyakan anggaran bukan tindakan anti-pemerintah. Menguji penugasan lembaga bukan sikap anti-negara. Menagih hasil bukan keinginan untuk menghambat pembangunan.
Itu cara menjaga agar pembangunan tidak berubah menjadi kebiasaan membelanjakan uang dengan alasan yang terdengar besar.
Coba bayangkan sebuah perusahaan. Bagian keuangan diminta membuat sepatu. Bagian sumber daya manusia mengelola restoran. Bagian keamanan memproduksi kendaraan. Bagian riset membangun jembatan. Bagian pemasaran mengurus koperasi. Semua pegawai bekerja keras. Tidak ada yang malas. Bahkan mereka pulang paling malam dan mungkin mendapat piagam sebagai karyawan teladan.
Direkturnya pasti bangga.
Sampai suatu sore ia bertanya: “Sebenarnya perusahaan kita ini bergerak di bidang apa?”
Di situlah kelucuan sekaligus tragedinya.
Kesibukan sering menyamar sebagai produktivitas.
Padahal produktivitas bukan soal berapa banyak orang berkeringat. Produktivitas adalah apakah orang yang tepat mengerjakan pekerjaan yang tepat, dengan sumber daya yang tepat, untuk menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan.
Negara mestinya lebih hati-hati daripada perusahaan.
Jika perusahaan salah mengelola uang, pemiliknya pusing.
Jika negara salah mengelola uang, rakyat ikut membayar.
Mungkin masalah kita bukan kekurangan kerja.
Kita tampaknya kelebihan kesibukan.
Negara aktif menyelesaikan persoalan. Negara sibuk dapat menciptakan kegiatan. Negara aktif mengejar hasil. Negara sibuk mengejar laporan. Negara aktif berani menghentikan kebijakan yang gagal. Negara sibuk dapat menganggap kegagalan sebagai alasan untuk membuka program baru.
Kita melihat banyak gerakan, tetapi perubahan tidak selalu datang dengan kecepatan yang sama. Kita melihat anggaran bergerak, tetapi kesejahteraan tidak otomatis ikut bergerak. Kita melihat pejabat turun ke lapangan, tetapi persoalan kadang tetap tinggal di sana ketika rombongan pulang.
Ada jarak antara bekerja dan menyelesaikan pekerjaan.
Di dalam jarak itulah uang rakyat sering hilang makna.
Maka Prabowonomics harus diuji dengan ukuran yang lebih keras daripada panjangnya daftar proyek. Berapa banyak yang dibangun penting. Apa yang berubah lebih penting. Berapa lembaga dikerahkan dapat dicatat. Mengapa lembaga itu yang dipilih harus dapat dijelaskan. Berapa anggaran terserap mudah dihitung. Berapa manfaat yang kembali kepada rakyat jauh lebih layak diperjuangkan.
Kalau sebuah program menghasilkan output tanpa outcome yang berarti, keberanian paling berguna bukan memperpanjang program itu, melainkan mengevaluasinya. Kalau sebuah lembaga tidak memiliki kompetensi utama untuk sebuah pekerjaan, jangan menjadikannya pemain utama hanya karena memiliki banyak personel. Kerja sama lintas lembaga tetap perlu. Tetapi kerja sama tidak berarti semua pemain harus berhenti memainkan alat musiknya sendiri.
Orkestra dan kebisingan sama-sama memiliki banyak suara.
Bedanya, dalam orkestra setiap alat tahu kapan ia harus berbunyi.
Di sini saya membayangkan Max Weber tidak muntah. Kasihan juga, orang sudah wafat masih dipaksa ikut menanggung persoalan birokrasi kita. Mungkin ia hanya membuka kacamatanya, mengelapnya pelan-pelan, lalu memasangnya kembali untuk memastikan bahwa yang dilihatnya bukan salah pandang.
Sebab yang tampak adalah sebuah republik yang kadang begitu bersemangat membuktikan bahwa setiap lembaga dapat menjadi apa saja.
Pertanyaannya tinggal satu.
Siapa yang masih menjadi dirinya sendiri?
Itulah risiko ketika rasionalisasi pelan-pelan berubah menjadi komandoisasi. Apa pun masalahnya, cari lembaga yang dapat dikerahkan. Apa pun kebutuhannya, cari institusi yang personelnya paling banyak. Apa pun proyeknya, kerahkan siapa saja yang siap menerima perintah.
Setelah itu, foto bersama.
Dari sana negara memang tampak kuat.
Tetapi kekuatan tanpa ketepatan mudah berubah menjadi pemborosan. Mobilisasi yang tidak menghormati spesialisasi dapat menghasilkan kebingungan yang dikomando dari satu pusat. Anggaran yang besar tanpa manfaat publik hanya membuat pesta terlihat meriah, sementara tagihannya tetap datang kepada rakyat.
Kalau Prabowonomics hendak menjadi warisan pembangunan, sejarah tidak akan hanya menghitung berapa proyek yang dibuka dan berapa anggaran yang dibelanjakan. Sejarah akan bertanya lebih dingin: apakah pemborosan berkurang? Apakah lembaga bekerja lebih tepat? Apakah tanggung jawab menjadi jelas? Apakah uang publik menghasilkan manfaat? Apakah kehidupan rakyat berubah?
Negara tidak memerlukan kesibukan untuk dikenang.
Negara memerlukan hasil.
Dan mungkin seluruh perdebatan panjang ini kembali kepada pertanyaan pertama, pertanyaan yang tampaknya terlalu sederhana: siapa mengerjakan apa?
Jawabannya menentukan apakah republik ini dibangun dengan pembagian kerja atau sekadar dengan pembagian perintah. Apakah birokrasi kita memiliki akal organisasi, atau hanya memiliki kemampuan untuk membuat semua orang bergerak. Apakah pembangunan dikerjakan untuk mengubah kehidupan rakyat, atau agar selalu ada sesuatu yang dapat diresmikan.
Sebab sebuah lembaga yang terlalu lama mengerjakan pekerjaan semua orang dapat mengalami nasib yang paling ganjil.
Ia lupa pekerjaan rumahnya sendiri.
Maka sindiran itu layak tinggal lebih lama daripada tepuk tangan sebuah peresmian:
Prabowonomics: gendut di anggaran, kerempeng di hasil.
Kalau kelak kalimat itu terbukti benar, yang perlu dibangunkan bukan Max Weber.
Yang perlu dibangunkan adalah akal sehat republik. (Red)
